Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 02 April 2026

Ebenejer Sitorus Sesalkan Lambannya Disdik Sumut Proses Gaji Tenaga Pendidik Non ASN

Firdaus Peranginangin - Senin, 17 November 2025 19:11 WIB
637 view
Ebenejer Sitorus Sesalkan Lambannya Disdik Sumut Proses Gaji Tenaga Pendidik Non ASN
Foto harian SIB.com/Firdaus
Ebenejer Sitorus SE MM

Medan (harianSIB.com)

Anggota Komisi E DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM menyesalkan lambannya kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut dalam memproses gaji dan tunjangan tiga kelompok tenaga pendidik non-ASN, yaitu PPPK guru, guru agama, serta tenaga pendidik bersertifikasi.

"Keterlambatan itu menunjukkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap belasan ribu tenaga pendidik yang terdampak di daerah ini," ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Senin (17/11/2025) di DPRD Sumut.

Ebenejer menjelaskan bahwa keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) menjadi penyebab utama terhambatnya pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), khususnya bagi guru bersertifikasi. Tanpa SK, para guru tidak memiliki dasar hukum untuk menerima hak mereka dari APBD.

Politisi Partai Hanura itu menambahkan, hingga kini nasib guru non-ASN masih tidak menentu, termasuk mereka yang telah lulus sebagai PPPK. Namun bertahun-tahun menunggu penerbitan Nomor Induk dan SK pengangkatan. Padahal dokumen tersebut merupakan syarat mutlak untuk menerima gaji dan tunjangan.

Baca Juga:
Ia menyebut jumlah guru non-ASN di Sumut diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Termasuk di antaranya 5.713 Guru Agama Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Sumut yang sudah bersertifikasi namun turut terdampak keterlambatan proses administrasi.

Ebenejer juga menyoroti keluhan guru PPPK yang belum menerima tambahan 50 persen TPG untuk THR dan gaji ke-13. Persoalan ini harus dicermati serius agar tidak terus merugikan tenaga pendidik yang sudah menjalankan tugas.

Editor
: Eva Rina Pelawi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Ketua Pansus Pastikan Ranperda KTR Tak Tutup Ruang Gerak Usaha
Kalapas Pimpin Upacara Bendera di UPT SMP Negeri 1 Datuk Lima
Lokakarya Fair Recruitment di Sumut Soroti Pengawasan Penempatan PMI yang Responsif Gender
TNI AD Buka Suara Ada Jenderal di Lokasi Eksekusi Lahan Sengketa JK
MK Batalkan Hak Guna Lahan di IKN 190 Tahun, Ini Respon Nusron
Hakim MK Arsul Sani Bantah Isu Ijazah Palsu
komentar
beritaTerbaru