Kejari Verifikasi Surat Sakit Faisal Hasrimy di Kasus Smartboard Langkat

Langkat(harianSIB.com)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat tengah memverifikasi surat keterangan sakit milik mantan Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, yang absen dari panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp20 miliar. Hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Langkat, Rizki Ramdani, di Langkat, Kamis (4/12/2025).

Ramdani menjelaskan, pemanggilan ketiga terhadap Faisal masih disusun penyidik. "Saat ini penyidik masih melakukan penjadwalan internal. Waktu pemanggilan akan kami sampaikan setelah ditetapkan secara resmi," ujarnya.

Ia memastikan pihaknya telah menerima surat sakit dari Faisal. "Surat keterangan sakit telah disampaikan dan sedang diverifikasi sesuai standar pembuktian administrasi," kata Ramdani.

Terkait detail sakit dan lokasi berobat, ia menegaskan tidak dapat dipublikasikan. "Itu informasi medis pribadi yang dilindungi undang-undang. Penyidik tetap menilai alasan ketidakhadiran secara profesional," jelasnya.

Baca Juga:

• Menteri UMKM Maman Abdurrahman: Perbankan Harus Empati pada UMKM Korban Bencana

Menanggapi isu Faisal berobat ke luar negeri, Ramdani mengatakan hal itu juga masih diverifikasi. "Penyidik hanya menilai apakah alasan ketidakhadiran dapat dibenarkan menurut hukum. Jika diperlukan, akan ada panggilan ulang atau langkah hukum sesuai kewenangan KUHAP," ungkapnya.

Kasus Smartboard yang merugikan keuangan negara hingga Rp20 miliar itu menempatkan Faisal dalam sorotan publik, mengingat posisinya sebagai penanggung jawab APBD Langkat pada periode pengadaan. Wartawan berupaya menghubungi Faisal, namun nomor teleponnya tidak aktif.

Desakan agar Kejari tegas menangani kasus ini terus berdatangan. Ketua DPD Cahaya Kemenangan Prabowo (CAKEP) Sumut, Jauli Manalu SH, di Medan, Jumat (28/11/2025), meminta Kejari memeriksa Faisal. "Dia patut diduga terlibat. Dia yang menandatangani APBD dan Perubahannya, mustahil tidak tahu," katanya.

Jauli juga mendorong Kejari Langkat mencontoh ketegasan Kejati Sumut dalam mengungkap kasus korupsi besar. "Kita berharap kasus Smartboard dibuat terang benderang. Perhatian publik sangat besar," ujarnya.

Senada, Ketua DPD Gakorpan Sumut, Hotbin Simbolon ST, mendesak Kejari menghadirkan Faisal secara paksa bila panggilan ketiga kembali diabaikan. "Kejari tidak boleh kalah. Jika tidak hadir, harus dihadirkan paksa," tegasnya di Medan.

Hotbin turut menyinggung isu peluang Faisal menjadi Sekda Provsu. "Jika terbukti terlibat korupsi, berarti mengingkari semangat nawacita Presiden Prabowo dalam membangun generasi muda," ungkapnya.

Penyidik Kejari Langkat dijadwalkan melanjutkan proses pemeriksaan setelah verifikasi dokumen selesai. (**)

Polres Labuhanbatu Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Medan dan Langkat

Mantan Bupati Langkat dan Abangnya Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Rp67 Miliar

Bakti BCA Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Medan dan Langkat

PTPN I Regional 1 Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Deliserdang dan Langkat

Wagub Sumut dan Gubernur Jatim Tinjau Posko Bencana di Langkat, Salurkan Bantuan

Ketua Bhayangkari Cabang Langkat Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Banjir di Hinai