Penetapan Upah Minimum, Pemkab Deliserdang Siap Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat

Lubukpakam(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan penetapan upah minimum sesuai arahan pemerintah pusat dan regulasi yang berlaku.

Sebab, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha di daerah.

"Diharapkan, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam proses penyusunan dan penetapan upah minimum, sehingga kebijakan yang diambil mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di Kabupaten Deliserdang," ucap Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, Lom Lom Suwondo usai mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), HM Tito Karnavian secara virtual di Ruang Rapat, Lantai II, Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (17/12/2025).

Sebelumnya, di rapat itu, Mendagri menjelaskan, penetapan upah minimum harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta daya beli masyarakat.

Baca Juga:

• Pembangunan Alun-alun Percut Seituan Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menekankan, kebijakan upah minimum harus disusun secara hati-hati dan berbasis data.

Upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja, tetapi juga harus mampu menjaga keberlangsungan usaha dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Penetapan upah minimum harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan produktivitas dan kondisi perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha," ujar Menaker.

Di rapat itu juga disampaikan, pemerintah daerah wajib mengusulkan besaran upah minimum di wilayah masing-masing paling lambat 24 Desember 2025, dengan penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.(**)

Ini Penyebab RI Kurang Modal Buat Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Timses Jokowi Balas PAN: Narasi Ekonomi Prabowo-Sandi Cuma Jargon

Honda Kembangkan Ekonomi Pesisir dengan Penanaman Mangrove

Fokus Pembangunan Ekonomi, Sandiaga Janji Perkuat UMKM

Krisis Ekonomi di LN, Harga Kelapa Sawit di Indonesia Anjlok

Sri Mulyani: Ekonomi Kreatif Didorong Lewat Beragam Instrumen