Stasiun Merbau: Gerbang Transportasi di Jantung Perkebunan Labura
Medan(harianSIB.com)Aktivitas penumpang di Stasiun Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), mencatatkan pertumbuhan okupansi sebesar 16
Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Smartboard Dinas Pendidikan dengan anggaran bersumber dari APBD 2024 Kabupaten Langkat, sudah berjalan kurang lebih 10 bulan sejak dilakukannya proses penyelidikan. Pj.Bupati Langkat Faisal Hasrimy yang hadir pada panggilan ketiga, akhirnya diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Langkat Sumatera Utara, Selasa (16/12/2025). Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB, sampai dengan pukul 18.26 WIB, lebih kurang, Faisal Hasrimy diperiksa penyidik sekitar 8 jam.
Pantauan wartawan di lokasi, Faisal keluar dari ruangan Pidana Khusus Kejari Langkat, dengan mengenakan kacamata, masker, dan topi pet hitam.
Kepada wartawan Selasa (17/12/2025), Faisal membenarkan dia diperiksa terkait Smartboarddan di cecar dengan 71 pertanyaan. "Benar diperiksa terkait pengadaan Smartboard dan ada 71 pertanyaan," ujarnya.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Langkat Rizki Ramdani, Rabu (17/12/2024) kepada wartawan menyampaikan, saksi masih berpeluang diperiksa kembali.
Baca Juga:
"Terkait kemungkinan pemeriksaan lanjutan, masih dimungkinkan apabila penyidik memerlukan pendalaman atau klarifikasi tambahan berdasarkan hasil pemeriksaan dan perkembangan alat bukti," katanya.
Diperiksanya Faisal Hasrimy, terkait dugaan korupsi pengadaan Smartboard atau papan tulis pintar di Dinas PendidikanLangkat pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp 49,9 miliar, semasa dia menjabat Pj Bupati Langkat. Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut diduga tersangkut pengadaan smartboard Kabupaten Langkat.
Diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini, Kejari Langkat sudah menetapkan tiga orang tersangka, SA mantan KadisdikLangkat yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), SP selaku Kasi sarana dan prasarana bidang sekolah dasar, dan BPS, selaku Direktur Utama PT BP yang mengadakan Smartboard tersebut.
Dari hasil pemeriksaan tim penyidik Kejari Langkat mengestimasi kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 20 miliar atau hampir separuh dari nilai kontrak. Estimasi kerugian negara tersebut diperhitungkan terjadi dengan dugaan mark-up harga dan dengan barang yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak (**)
Baca Juga:
Medan(harianSIB.com)Aktivitas penumpang di Stasiun Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), mencatatkan pertumbuhan okupansi sebesar 16
Tanjungbalai(harianSIB.com)Berkat sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yakni Kantor Wilayah DJBC Sumut dan Bea Cukai Tel
Medan(harianSIB.com)Ps Ev Rajamin Sirait STh MA mengajak siapapun warga tumpah darah Indonesia utuk berkhidmat dalam doa untuk pemulihan dun
Deliserdang(harianSIB.com)Seorang perwira polisi, AKP Nanang Kusumo, mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP
Medan(harianSIB.com)Pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menerima arahan dari Badan Pemeriksa Keu
Sibuhuan(harianSIB.com)Kantor Bupati Padang Lawas di Kompleks Perkantoran SKPD Terpadu Sigalagala, Kecamatan Barumun, akhirnya mulai difungs
Tapteng(harianSIB.com)Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Polres Tapteng) menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak bencana alam di Peru
Tanjungbalai(harianSIB.com)Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Ang
Medan(harianSIB.com)Polsek Delitua memburu kelompok geng motor yang menyerang salah satu tempat olahraga bola biliar, di Jalan Besar Delitua
Sergai(harianSIB.com)Kebun binatang Rahmat Zoo and Park (RZoo) yang berada di Desa Bengabeng, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdangbedagai
Jakarta(harianSIB.com)Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat total volume lalu lintas (lalin) di r
Medan(harianSIB.com)Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait kerja sama pengelolaan lahan antara PT Nusa Dua P