HN Serta Ginting: Pemilu dan Pilkada Harus Ditata Ulang Kurangi “Cost” Politik Jor-joran

"Dulu tidak mudah menjadi caleg. Ada proses pendidikan politik. Sekarang, baru duduk sudah banyak yang bermasalah, bahkan tidak loyal kepada partai," ujarnya sembari menambahkan sistem Pilkada juga perlu dikembalikan dipilih melalui DPRD, guna mengurangi biaya tinggi yang mengharuskan para kepala daerah melakukan korupsi.

Menurutnya, mekanisme tersebut lebih efisien dan dapat menekan biaya politik yang sangat besar, sekaligus meminimalkan konflik horizontal antar pendukung di masyarakat. Berbagai pihak saat ini tengah mengkaji secara serius format Pemilu dan Pilkada 2029 mendatang, termasuk upaya menyederhanakan tahapan dan mengurangi pemborosan anggaran negara.

Sebagai politisi yang meniti karier dari pengurus Golkar tingkat kecamatan hingga, DPD dan DPP Partai Golkar serta menduduki jabatan legislatif dari tingkat kabupaten tiga periode, dua periode DPRD provinsi hingga DPR RI, Serta Ginting mengaku memahami betul dinamika legislatif.

"Dengan pengalaman itu, saya menyarankan agar sistem Pemilu dan Pilkada ditata ulang secara menyeluruh. Semua demi perbaikan kehidupan politik berbangsa dan bernegara serta kemaslahatan masyarakat," pungkasnya sembari mengajak semua pihak mendukung penataan ulang Pemilu dan Pilkada di Indonesia.(*).

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI

DPRDSU: Pupuk Tidak Berkualitas Masih ‟Hantui‟ Masyarakat Humbahas

Anthon Sihombing: Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI

Anggota DPR RI dan Pemko Harus Kerjasama Jolok Anggaran dari Pusat

Pengurus Partai Golkar Padangsidimpuan Dilantik