Berkat Kurniawan Laoli Desak Pemerintah Hentikan Sementara Pembangunan Perumahan Citraland Deliserdang

"Ini menyangkut aset negara. Jangan sampai kasus ini berhenti di level tertentu saja. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Berkat sembari menyoroti uang tunai yang disita aparat penegak hukum dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp115 miliar hingga Rp150 miliar.

Berkat juga meminta Kejati Sumut menjelaskan secara terbuka asal-usul dan peruntukan dana tersebut apabila terbukti berasal dari tindak pidana, karena transparansi sangat penting agar publik tidak berspekulasi. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Sebagai tindak lanjut, tambah Berkat, lembaga legislatif memastikan akan mengawal ketat kasus ini hingga tuntas dan akan melakukan kunjungan lapangan, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, serta membuka peluang pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Menurutnya, Komisi A DPRD Sumut juga sudah menjadwalkan menemui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, serta kantor pusat PTPN, guna meminta penjelasan langsung terkait besaran kerugian negara dan memastikan pemenuhan kewajiban penyerahan lahan kepada negara.(*)

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

Kejari Labuhanbatu Tahan 2 Tersangka Korupsi

4 Bulan Sandang Tersangka Korupsi, Kadis Tarukim Karo dan PKK Belum Dicopot

Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi

Seharusnya Kepala Daerah Jera Berbuat Korupsi

367 Caleg DPRD P Siantar, Tidak Ada Mantan Napi Korupsi