Pemprov Sumut Klaim Capaian Lima Misi Pembangunan, Fokus SDM hingga Pemulihan Ekonomi

Medan(harianSIB.com)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mencatat kemajuan pelaksanaan lima misi Gubernur Sumut yang dijabarkan dalam 17 program pembangunan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi pascabencana.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dikky Anugrah Panjaitan menyampaikan, di sektor pendidikan Pemprov Sumut telah merealisasikan program sekolah gratis pada tahun pertama di lima kabupaten/kota wilayah Kepulauan Nias. Program tersebut juga ditopang desain pengembangan pendidikan yang mencakup Nias, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan daerah lainnya.

"Ke depan, peningkatan kualitas pendidikan diperkuat dengan penyediaan akses internet di SMA, SMK, dan SLB," kata Dikky saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (21/1/2026).

Ia menambahkan, penyediaan internet di sekolah diharapkan mengatasi keterbatasan layanan dasar sehingga tidak ada lagi sekolah yang terkendala listrik dan jaringan internet.

Baca Juga:

• Kacabdis Wilayah VI Pimpin Sertijab 20 Kepala SMA/SMK/SLB di Simalungun

Di bidang kesehatan, Dikky menyebut layanan kesehatan telah berjalan dan akan terus ditingkatkan pada 2026. Sejumlah rumah sakit disiapkan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat Sumatera Utara.

Dari sisi ekonomi, Pemprov Sumut mencatat adanya koreksi pertumbuhan akibat bencana di 10 kabupaten/kota. Meski demikian, berbagai intervensi terus dilakukan melalui penguatan potensi industri dan pariwisata yang mulai digarap serius dan ditingkatkan pada 2026.

Pengembangan Kawasan Industri Strategis (KIS) juga menunjukkan kemajuan, terutama Kawasan Industri Sei Mangke yang dinilai memiliki kinerja dan daya saing lebih baik.

Dalam tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut mulai mengintegrasikan layanan publik dalam satu sistem pelayanan terpadu. Implementasi penuh direncanakan 2026 di delapan kabupaten/kota, termasuk penguatan layanan berbasis internet. Untuk wilayah rawan bencana, cakupan layanan publik diperluas dari lima menjadi 13 kabupaten/kota.

Pada sektor infrastruktur dan lingkungan, pemerintah menerapkan dua pendekatan pembangunan, yakni pengembangan kawasan dan peningkatan konektivitas. Di Sumatera Utara terdapat lima kawasan prioritas, meliputi kawasan pertumbuhan, kawasan unggulan, kawasan terdampak bencana, dan kawasan irigasi.

Untuk permukiman, pada 2026 pemerintah memfokuskan penataan kawasan kumuh dan peningkatan layanan hunian layak. Di sektor pertanian, intervensi dilakukan melalui pembibitan padi hibrida dengan target produksi 10 ton per rantai, meski capaian belum sepenuhnya terpenuhi. Pengembangan komoditas cabai merah juga dilakukan di Kabupaten Karo, Batubara, Simalungun, dan Deli Serdang guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan terus dilakukan secara bertahap untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan berbagai capaian tersebut, Pemprov Sumut optimistis pembangunan berorientasi peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan dapat berlanjut secara berkelanjutan. (**)

Kajati Sumut Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi III DPR-RI di Jakarta

Masyarakat Dusun IX Sampali Percut Sei Tuan Tolak Tegas Lahan 93 Ha Masuk Lahan HGU PTPN I

Breaking News, Dua Kepala Daerah Diamankan KPK dalam OTT Sehari

Berkat Kurniawan Laoli Desak Pemerintah Hentikan Sementara Pembangunan Perumahan Citraland Deliserdang

Darma Wijaya Sebut Kehadiran SMP IT dan SMA Dewani Akbar Sejalan dengan Visi Kabupaten Sergai

Akademisi Kritik Pergantian Nama Balei Harungguan Djabanten Damanik Jadi Tuan Rondahaim Saragih