Waket Komisi A DPRD SU: Kadis KUKM Sumut Naslindo Sirait Terjerat Kasus, Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Masyarakat

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE MM, menyatakan keprihatinannya atas beredarnya informasi penetapan status tersangka terhadap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, dalam kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Kemakmuran Mentawai, Sumatera Barat.

Menurut Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Selasa (27/1/2026) di DPRD Sumut, persoalan hukum yang menjerat seorang pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sumut tentu menjadi perhatian serius publik. Selain berdampak pada kinerja pemerintahan, isu tersebut juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat jika tidak ditangani secara tepat dan transparan.

Ia pun menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik agar tidak berkembang spekulasi liar di tengah masyarakat, mengingat kasus ini telah menjadi perhatian luas dan ramai diperbincangkan di berbagai platform.

"Secara pribadi dan sebagai pimpinan Komisi A DPRD Sumut yang membidangi hukum dan pemerintahan, saya prihatin atas kondisi ini. Namun perlu ditegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Zeira Salim Ritonga.

Baca Juga:

• PIKI Sumut Minta Penegak Hukum Objektif dalam Penetapan Tersangka Naslindo Sirait

Sekretaris DPW PKB Sumut ini menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi memang harus dilakukan secara tegas, sehingga pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini sesuai prosedur hukum dan aturan yang berlaku.

Menurutnya, penetapan status hukum seseorang harus benar-benar didasarkan pada fakta, bukti sah, serta prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bukan karena tekanan opini publik ataupun situasi yang sedang viral.

"Kami berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai ada kekeliruan dalam menetapkan status tersangka karena ini menyangkut nama baik, karier, serta masa depan seseorang dan keluarganya," tegas Zeira.

Terkait langkah administratif di lingkungan Pemprov Sumut, Zeira menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan eksekutif melalui Badan Kepegawaian. Meski demikian, DPRD Sumut, khususnya Komisi A, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan yang diambil tetap sesuai aturan dan tidak melanggar hak aparatur sipil negara. (*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Dr RE Nainggolan MM: N4J Lahir karena Prihatin akan Maraknya Upaya Perlawanan kepada Pemerintah

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Irwandi Yusuf Sah

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut