Ebenejer Sitorus Apresiasi Menhut Cabut 22 Izin PBPH di Sumut dan Aceh

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah tegas Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni yang telah menandatangani Surat Keputusan pencabutan izin 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumut, Sumatera Barat dan Aceh terkait banjir dan longsor yang menerjang di tiga propinsi tersebut.

Menurut Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Rabu (28/1/2026), melalui telepon, di Medan, kebijakan tersebut merupakan jawaban atas keresahan masyarakat yang sudah lama menunggu kehadiran negara dalam menertibkan perusahaan-perusahaan yang diduga kuat berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan bencana banjir bandang di Sumatera.

"Langkah yang diambil Menteri Kehutanan ini patut diapresiasi. Ini bukan keputusan ringan, tetapi keputusan berani dan berpihak kepada keselamatan rakyat serta kelestarian lingkungan. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu tindakan nyata seperti ini," tegas Ebenejer.

Ditambahkannya, pencabutan izin tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata, melainkan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.

Baca Juga:

• Yahdi Khoir Dorong Dishub Realisasikan BRT di Sumatera Utara

"Kami mendorong Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk bergerak cepat, turun langsung ke lokasi, memastikan seluruh aktivitas perusahaan yang izinnya dicabut benar-benar dihentikan. Jangan sampai masih ada yang beroperasi diam-diam," ujarnya.

Politisi Partai Hanura ini juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pasca-pencabutan, termasuk pengamanan kawasan hutan dan pemulihan lingkungan yang telah rusak.

"Pencabutan izin harus diikuti dengan penertiban aset, penegakan hukum dan pemulihan ekosistem. Jangan sampai setelah izinnya dicabut, hutannya dibiarkan rusak begitu saja tanpa tanggung jawab," tambah anggota dewan Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini.

Ebenejer yang juga anggota Komisi E ini menyebut, bagi Sumut keputusan ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola kehutanan secara menyeluruh, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini disorot publik karena aktivitasnya dinilai memperparah bencana ekologis.

"Ini momentum bersih-bersih kehutanan. Negara harus hadir dan tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi. Keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada keuntungan segelintir pihak," katanya sembari mengingatkan Satgas PKH segera bertindak untuk menutup ke-22 perusahaan yang telah dicabut izinnya tersebut.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Simalungun Minta Pemprovsu Benahi Longsor di Raya Simalungun

Dandim 0204/DS Tinjau Banjir di Seibamban Sergai, 448 Rumah Terendam

Dandim Nias Dorong Pasukan Reaksi Cepat Semangat Terus Cari Korban Longsor

Pemukiman Warga dan Jalinsum P Siantar-Parapat Banjir

Hari Keempat Longsor Gomo, 4 Korban Belum Ditemukan