Audit Kerugian Negara Dipertanyakan di Sidang Korupsi Jaringan Desa Karo

Medan(harianSIB.com)

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan jaringan dan instalasi komunikasi informatika desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020-2022 kembali memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (30/1/2026). Keterangan ahli yang dihadirkan jaksa justru memunculkan keraguan atas keabsahan audit kerugian keuangan negara.

Dalam persidangan di ruang Cakra 8, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Karo menghadirkan auditor Inspektorat Kabupaten Karo, Ika Sartika Br Sitepu ST MSi, sebagai ahli. Ika yang juga Ketua Tim Audit menjelaskan audit dilakukan dengan metode real cost berdasarkan dokumen SPJ, kwitansi, RAB, regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Peraturan Bupati.

Ia menyebut terdapat empat penyedia dalam proyek tersebut, salah satunya CV Promiseland yang dipimpin terdakwa Amsal Christy Sitepu. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Karo, kerugian keuangan negara ditaksir sebesar Rp202.161.980.

Namun, penasihat hukum terdakwa mempertanyakan dimasukkannya item pengadaan website desa dalam perhitungan audit. Pasalnya, pekerjaan website desa faktanya dikerjakan oleh pihak lain, yakni CV Arih Perdana, dan telah diputus dalam perkara terpisah oleh Pengadilan Tipikor Medan.

Baca Juga:

• Polda Metro Bantah Tudingan Pemerasan Rp5,094 Miliar dalam Kasus Korupsi Eks Pejabat Kementan

Menjawab pertanyaan tersebut, Ika mengakui perhitungan kerugian negara bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejari Karo tanpa melakukan klarifikasi langsung kepada terdakwa. Pengakuan itu membuat suasana persidangan menjadi tegang.

Ketua majelis hakim Yusafrihardi Girsang kemudian mempertanyakan kedudukan saksi dalam persidangan. "Saudara ini sebenarnya saksi fakta atau ahli?" tanya hakim ketua di hadapan persidangan.

Meski dihadapkan pada dugaan kekeliruan pencantuman item pekerjaan, Ika tetap menyatakan hasil audit tersebut benar dan sah.

Majelis hakim juga menyoroti penetapan Amsal Christy Sitepu sebagai tersangka secara pribadi, sementara dokumen kerja sama ditandatangani atas nama badan hukum CV Promiseland. Menurut Ika, hal itu karena terdakwa menjabat sebagai direktur perusahaan.

Saat ditanya siapa pihak yang berwenang menyatakan laporan audit sah atau tidak sah, Ika tidak memberikan jawaban tegas. Hakim ketua menegaskan bahwa majelis hakim tidak terikat untuk mempertimbangkan pendapat ahli dalam menjatuhkan putusan.

Usai persidangan, Amsal menyatakan keberatan atas proses audit yang dinilainya tidak profesional. Ia menegaskan nilai pekerjaan yang ditawarkannya sebesar Rp30 juta tidak mengandung markup. "Tuhan itu baik. Badan saya boleh dipenjara, tapi tidak dengan idealisme saya," ujar Amsal, seraya menyebut akan meminta perlindungan hukum kepada Jaksa Agung RI.

Sidang dijadwalkan berlanjut pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang meringankan terdakwa.(**)

Polda Metro Bantah Tudingan Pemerasan Rp5,094 Miliar dalam Kasus Korupsi Eks Pejabat Kementan

Ketua dan Wakil Ketua PN Madina Gaungkan Zona Integritas, Tolak Gratifikasi dan Pungli

Alinafiah Matondang : Harus Segera Non Aktifkan dari Jabatannya

Tiga Tersangka Korupsi APBDes Halongonan Timur Ditahan, Kerugian Negara Rp570 Juta

Kejari Tanjungbalai Canangkan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM

Sekda Samosir Sudah Tiga Kali Diperiksa Kejari Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos