Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 01 Maret 2026

Salman Alfarisi: Pemerintah Pusat Timpang Alokasikan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sumut

Firdaus Peranginangin - Minggu, 01 Maret 2026 17:02 WIB
92 view
Salman Alfarisi: Pemerintah Pusat Timpang Alokasikan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sumut
H Salman Alfarisi Lc MA

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua DPRD Sumut H Salman Alfarisi Lc MA menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah pusat atas ketimpangan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Provinsi Sumut.

"Bagaimana mungkin kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumut mencapai Rp30,56 triliun, tetapi dalam Rencana Induk (Renduk) versi pertama, Sumut hanya dialokasikan Rp2,11 triliun atau sekitar 6,91 persen saja. Ini sangat timpang dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan," tegas Salman kepada wartawan, Minggu (1/3) saat ditanya terkiat protes keras Gubernur Sumut saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Salman menyoroti khusus sektor infrastruktur yang dinilai paling krusial dan paling terdampak akibat bencana. Berdasarkan data, kebutuhan rehabilitasi infrastruktur Sumut mencapai Rp20,92 triliun. Namun alokasi yang diberikan hanya Rp37,32 miliar, angka yang dinilai jauh dari proporsional.

"Rp37 miliar untuk kebutuhan infrastruktur sebesar Rp20 triliun lebih? Ini bukan sekadar kurang, ini sangat tidak masuk akal. Apalagi kondisi bencana di Sumut hari ini belum bisa dikatakan selesai, karena sampai saat ini banjir bandang masih terjadi di Tapanuli Tengah," katanya.

Baca Juga:
Salman menilai bahwa parameter perhitungan kerusakan dan kebutuhan anggaran harus berbasis pada kondisi faktual di lapangan, membutuhkan perhatian serius dan anggaran besar, antara lain, infrastruktur dasar seperti jalan provinsi dan kabupaten kota, jembatan ambruk, serta akses penghubung antarwilayah yang rusak, fasilitas pendidikan dan kesehatan, permukiman warga dimana hunian warga membutuhkan rehabilitasi maupun relokasi, sarana irigasi dan pertanian.

"Selain itu juga dampak sosial ekonomi, penurunan aktivitas ekonomi masyarakat akibat terputusnya akses distribusi," jelas politisi PKS Sumut ini sembari mengatakan, jika parameter kehancuran ini dihitung secara objektif, tentu kebutuhan anggaran besar itu rasional. Maka sangat wajar jika ketimpangan anggaran ini direspon sangat keras," katanya.

Editor
: Eva Rina Pelawi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut
REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri
DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik
Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Karo Dirangkai Peletakan Batu Pertama Rehabilitasi Masjid Jami
IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir
komentar
beritaTerbaru