Ketua Komisi D DPRD Sumut Desak Status Ribuan Guru Honorer Segera Diperjelas

Ia menambahkan, setelah kebijakan penghapusan tenaga honorer diberlakukan secara nasional, para guru yang tidak masuk database justru berada dalam posisi yang tidak jelas.

"Sekarang pertanyaannya, apa status mereka ini? Di sektor komersial ada outsourcing dan jelas regulasinya. Tapi guru-guru ini tidak jelas, padahal mereka masih aktif mengajar dan dibutuhkan sekolah," tegasnya.

Selain persoalan status, Timbul juga menyoroti masalah penggajian para guru tersebut. Sebagian di antaranya hanya menerima honor secara sukarela, bahkan berasal dari partisipasi masyarakat atau alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tanpa skema anggaran resmi dari pemerintah.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Simalungun dan Kota Pematangsiantar itu menilai, kebijakan penghapusan tenaga honorer sebenarnya bertujuan memperbaiki sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara melalui skema P3K agar lebih tertata dan profesional.

Namun dalam pelaksanaannya, menurut Timbul, tidak semua pemerintah daerah serius melakukan pendataan dan pengusulan tenaga honorer yang telah lama mengabdi sehingga banyak guru menjadi korban persoalan administrasi.

Meski demikian, ia mengapresiasi beberapa daerah seperti Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang dinilai mampu menekan persoalan guru tanpa status melalui pengelolaan data yang lebih tertib serta kebijakan transisi yang jelas.

Bamsoet Sebut Pemerintah akan Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Pahala Sitorus Minta Pemerintah Angkat Honorer K2 menjadi ASN P3K Tanpa Seleksi

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut