DPRD SU Dorong Satgas Pangan dan Disperindag Usut Kelangkaan dan Melonjaknya Harga Minyakita

Medan (harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut mendorong Satgas Pangan Sumut dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Sumut mengusut tuntas penyebab terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga Minyakita di daerah ini, karena sangat membebani dan meresahkan masyarakat, terutama yang bergantung pada kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dorongan itu disampaikan anggota Komisi B Salmon Sumihar Sagala SE dan anggota Komisi E Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Kamis (23/4/2026) melalui telepon di Medan menanggapi kelangkaan Minyakita serta harganya pun melonjak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Harga Minyakita di pasaran kini tak lagi terkendali. Dari HET Rp15.700 per liter, minyak subsidi itu justru melambung hingga menyentuh Rp20.000 per liter. Angka yang dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil. Minyak ini bersubsidi, harusnya membantu rakyat, bukan malah jadi beban," tegas Ebenejer.

Menurut politisi Partai Hanura ini, kondisi ini bukan sekadar persoalan harga, melainkan sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Satgas Pangan dan Disperindag harus segera bertindak cepat sebelum situasi semakin memburuk.

Baca Juga:

• Minyakita Langka di Pasaran, Kenaikan Harga CPO dan Plastik Jadi Tantangan Produksi

Sementara itu, Salmon Sumihar Sagala menyinggung isu yang berkembang di tengah masyarakat, penyebab kelangkaan Minyakita ini, salah satunya akibat tingginya konsumsi minyak goreng oleh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau benar konsumsi dari MBG tinggi, maka produksi harus ditingkatkan. Program pemerintah jangan sampai mengorbankan kebutuhan masyarakat luas," ujar Salmon sembari menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan program pemerintah dan distribusi untuk masyarakat umum.

Selain faktor produksi, tambah Salmon, pihaknya juga menaruh perhatian serius pada rantai distribusi, sehingga pemerintah perlu memastikan apakah kelangkaan terjadi karena produksi yang kurang atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

"Harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai ada permainan di lapangan, termasuk penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya sembari memastikan Komisi B DPRD Sumut tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya siap memanggil seluruh pemangku kepentingan dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Seperti disampaikan masyarakat ke lembaga legislatif, tandas Salmon, dalam beberapa pekan terakhir, Minyakita semakin sulit ditemukan di pasaran. Jikalaupun ada, harganya jauh di atas HET. Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada minyak goreng murah.

"Kita menunggu langkah tegas Satgas Pangan Sumut dan Disperindag Sumut untuk menelusuri penyebab kelangkaan ini, sebab jika dibiarkan berlarut, krisis minyak subsidi ini berpotensi meluas dan semakin menekan ekonomi rakyat," ujar Salmon Sagala.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Jaksa Agung Dipecat, Investigasi Kasus Rusia di Pilpres AS Diminta Tetap Jalan

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Kadishub Binjai Tantang BPKP Audit Investigasi Proyek Halte Rp3,9 Miliar

Harga Kebutuhan Pokok Masih Stabil di Medan