Korban Kejahatan Jalanan Dicover Pemko Akan Ganggu APBD, Margaret MS: Sebaiknya Minta BPJS Mengcovernya

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Medan Margaret MS menilai, rencana Wali Kota Rico Waas yang akan menanggulangi biaya perobatan korban kejahatan jalanan seperti begal akan mengganggu anggaran APBD. Pasalnya, anggaran APBD tahun 2026 yang disahkan tahun 2025 penggunaannya sudah ditentukan untuk apa-apa saja.

Politisi PDIP ini mengingatkan wali kota agar jangan terlalu muluk-muluk dalam membuat anggaran yang mendadak tanpa kajian terlebih dahulu. Apalagi program tersebut sampai dipayungi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026 tentang tata cara pembayaran klaim kesehatan di Kota Medan.

Kepada wartawan, Senin (25/5/2026), anggota Komisi 1 ini menyarankan wali kota bersama-sama legislatif membawa permasalahan ini ke DPR RI. Tujuannya agar UU BPJS Kesehatan direvisi dengan memasukkan korban kejahatan jalanan dicover BPJS Kesehatan.

"Kita akui, BPJS Kesehatan tidak mengcover perobatan korban kejahatan jalanan, baik itu rawat jalan maupun inap. Kita boleh prihatin, tapi jangan serta merta langsung buat Perwal menanggung biaya perobatannya. Jangan setelah Perwal berjalan tiba-tiba dananya mandeg, nanti masyarakat yang ribut," kata Margaret.

Baca Juga:

• Sekretaris PAC PDIP Medan Amplas Emil Pane Optimis Kader Terbaik Jadi Pimpinan DPRD Medan

Menurut dia, daerah yang memiliki APBD yang tinggi saja tidak melakukan seperti ini. Sebagai contoh DKI Jakarta hampir Rp 100 triliun (Rp 91,86 triliun), APBD Kabupaten Bogor Rp 31,69 triliun atau Kota Surabaya Rp 12,34 triliun tidak mengcover biaya korban kejahatan jalanan.

Margaret menilai, jika program itu dijalankan pasti anggaran Pemko Medan tidak cukup, kalaupun dipaksakan diyakini akan tersendat. Karena APBD tahun 2026 sudah ada peruntukannya, untuk pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat.

"Kalau dipaksakan pasti anggaran terganggu, pasti masyarakat ribut jika tersendat, ada yang dicover ada tidak, sehingga nanti ada anggapan ada anak tiri dan kandung," ungkapnya.

Urusan mengcover biaya perobatan korban kejahatan jalanan ini menurut dia sebaiknya diserahkan saja kepada BPJS Kesehatan. Karena pemko sudah mengcover biaya kesehatan dalam program UHC dengan anggaran ratusan miliar.

"Kita sarankan saja kepada pemerintah pusat melalui DPR RI, agar ini masuk dalam jenis yang ditanggung BPJS. Biarlah itu urusan APBN, jangan lagi APBD kita diganggu," terangnya.

Sebagaimana diketahui, kepekaan Rico Waas melihat regulasi BPJS Kesehatan, sehingga dia berniat melahirkan inisiatif untuk mengeluarkan Perwal Nomor 26 tahun 2026 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan di Kota Medan.

"Banyak kasus kejahatan jalanan seperti dibegal ini tidak ter-cover oleh BPJS. Oleh karena itu, kami mengeluarkan kebijakan agar korban kejahatan jalanan ini bisa kita cover. Masuk di dalam jaminan kita lewat APBD," kata Rico Waas.

Rico Waas menyebutkan Pemko Medan telah menyiapkan anggaran khusus dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dan perlindungan sosial darurat. Artinya seluruh fasilitas ini akan dibiayai langsung melalui APBD Kota Medan.

"Mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat. Kami juga terus berupaya untuk mengamankan Kota Medan. Namun, korban-korban begal ataupun kejahatan seperti ini, kami harapkan supaya bisa merasa tenang juga. Jangan sampai terbebani lagi nanti ke depannya dengan biaya-biaya yang tidak terduga," pungkas Rico Waas.

Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemko Medan ini terbilang sangat komprehensif. Selain telah bekerjasama dengan 23 Rumah Sakit yang ada di kota Medan, pelayanan yang diberikan juga meliputi layanan gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan. (*)