Massa Aliansi Mahasiswa Menggugat Unjuk Rasa ke DPRD SU, Sampaikan 7 Tuntutan

Medan(harianSIB.com)

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat unjuk rasa ke depan gedung DPRD Sumut, Kamis (18/6/2026) menyampaikan 7 tuntutan untuk segera disampaikan ke pemerintah pusat, karena dinilai tidak berpihak, bahkan menyengsarakan masyarakat.

Tujuh poin tuntutan tersebut disampaikan lengkap dengan surat yang diserahkan kepada DPRD Sumut dan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab akademik dan komitmen terhadap nilai keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang dialog antara masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi yang disampaikan secara argumentatif merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat," ujar Koordinator Aksi Dicky Wahyu Harahap.

Adapun 7 tuntutan tersebut, diantaranya, mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat, segera evaluasi menyeluruh pimpinan PT PLN, menyusul terjadinya pemadaman listrik atau blackout yang berdampak luas terhadap aktivitas warga.

Baca Juga:

• Pengemudi Ojol "Kepung" DPRD SU Tuntut PT Pertamina Tanggungjawab Atas Kelangkaan BBM

"Kami juga menuntut jaminan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk guru honorer, guru swasta, serta tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil," ujar pengunjuk rasa sembari menambahkan, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Aliansi Mahasiswa Menggugat juga mendesak pemerintah menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, karena keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Tuntutan lainnya, massa juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengutamakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Dalam aspek transparansi, mahasiswa mendesak Lembaga Danantara agar lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, sebab dengan keterbukaan informasi merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset dan investasi negara.

Selain itu, massa aksi juga meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, mempercepat realisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, agar manfaat kebijakan tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

. Aksi yang mengusung slogan 'Indonesia Arahnya ke Mana?' itu diikuti sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, di antaranya BEM Dharmawangsa, HMI UMSU, PKPMI Unimed, BEM IBK Indonesia, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan.

Mahasiswa berharap DPRD Sumut dapat meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan mengawal realisasi tuntutan yang mereka suarakan serta akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.(*)

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat

Ratusan ‟Omak-omak‟ dan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Asahan

Pujakesuma Keturunan Boyolali Unjuk Rasa ke DPRD Langkat

IPK Unjuk Rasa Tuding Kinerja Pemkab dan DPRD Batubara Bobrok

Massa Aliansi Anti Korupsi Unjuk Rasa Soroti Dugaan Pungli di SMAN 2 Padangsidimpuan

Puluhan Warga Desa Tanjung Gunung Unjuk Rasa di Kantor BLH Langkat