Zeira Salim Ritonga Desak BPN "Bongkar" Kejelasan Status Lahan Penyebab Bentrok Warga dan PT Bridgestone

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, menyesalkan pecahnya kericuhan antara warga dan PT Bridgestone di Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), yang dipicu sengketa lahan berkepanjangan.

Zeira Salim Ritonga mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut segera "membongkar" kejelasan status lahan untuk mencegah konflik semakin meluas.

Politisi PKB Sumut ini menilai persoalan tersebut berawal dari tuntutan masyarakat yang mengatasnamakan Kerajaan Nagur Bolak atas lahan yang saat ini dikuasai PT Bridgestone. Apalagi lahan itu merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang statusnya hingga kini masih menjadi polemik.

"Persoalan ini sebenarnya sudah lama menjadi pembahasan. DPRD Sergai bahkan sudah melakukan dialog persuasif melalui RDP, namun tidak diindahkan salah satu pihak terkait," ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Senin (29/6/2026), melalui sambungan telepon dari Medan.

Baca Juga:

• Musancab VI PDI Perjuangan Sergai Momentum Konsolidasi Internal, Jaga Kekompakan

Sekretaris DPW PKB Sumut itu juga menyoroti absennya pihak BPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Sumut baru-baru ini, padahal kehadiran mereka dinilai sangat penting untuk membuka data dan memperjelas status hukum lahan yang disengketakan.

Menurut Zeira, Komisi A DPRD Sumut telah menjadwalkan kunjungan lapangan pada 3 Juli 2026 mendatang ke kawasan PT Bridgestone guna melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus menghimpun data untuk mempercepat penyelesaian konflik.

"Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan status lahan yang mendasar antara PT Bridgestone dan masyarakat. Karena itu, kami perlu turun langsung agar persoalannya terang," tegas Sekretaris PKB Sumut tersebut.

Berkaitan dengan itu, Zeira mendesak BPN Kabupaten Serdang Bedagai maupun BPN Sumut agar segera memberikan kejelasan atas tuntutan masyarakat berdasarkan data konkret dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami minta BPN segera menjelaskan status lahan yang dikuasai Bridgestone. Ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi BPN dan pemerintah daerah agar batas-batas lahan bisa dilihat secara nyata," katanya.

Zeira juga mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dan menghindari tindakan anarkis, sebab penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan dialog terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Diketahui, bentrokan itu pecah saat massa yang mengatasnamakan Kerajaan Nagur Bolak menggelar aksi menuntut pengembalian lahan seluas 7.000 hektare. Kericuhan berujung anarkis dengan terbakarnya 27 sepeda motor dan satu unit truk Fuso, serta menyebabkan sejumlah warga mengalami luka tembak.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis