Plt Direktur RSUD Pirngadi Irit Bicara Soal Penggeledahan Kejari Medan

Medan(harianSIB.com)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan MKes, memilih tidak banyak berkomentar terkait penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp23,81 miliar.

Saat ditemui wartawan di RSUD Dr Pirngadi Medan, Jumat (3/7/2026), Mardohar menegaskan Pemerintah Kota Medan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengutip pernyataan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengenai komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kita terbuka ya dalam hal ini, ya silakan (diperiksa). Kami juga ingin menunjukkan tentang good governance," kata Mardohar.

Menurutnya, Pemko Medan bersikap terbuka terhadap setiap pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dan menghormati seluruh tahapan penyidikan.

Baca Juga:

• Pasca Digeledah Kejari, RS Pirngadi Medan Irit Bicara soal Dugaan Korupsi BLUD

Namun, ketika ditanya mengenai ruangan yang digeledah penyidik maupun keterlibatannya saat proses penggeledahan berlangsung, Mardohar enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Gak, saya sedang di luar rumah sakit. Saya juga tahu adanya penggeledahan itu karena ditelepon," ujarnya sebelum berpamitan untuk menunaikan Salat Jumat.

Sebelumnya, Tim Pidsus Kejari Medan melakukan penggeledahan di RSUD Dr Pirngadi Medan pada Selasa (30/6/2026) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, mengatakan dalam penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD sebagai bagian dari upaya melengkapi alat bukti.

"Tim penyidik melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan guna menambah alat bukti selama proses penyidikan," katanya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, nilai pagu anggaran yang menjadi objek perkara mencapai Rp23,81 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta pembayaran utang senilai Rp13,01 miliar.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Medan, Juanda Ronny Hutauruk, mengatakan penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut.(**)

Wali Kota Medan Bersepeda Bersama Memeriahkan HUT ke-90 RSUD dr Pirngadi Medan

Wali Kota Medan Serahkan LKPD 2017 kepada BPK RI Perwakilan Sumut

Kejatisu dan Kejari Medan Gelar Bazar dan Pasar Murah

Jelang Akhir Tahun, Kasi Pidum Kejari Medan Evaluasi Pengamanan Tahanan di Pengadilan

Anggota VI BPK RI: Pelayanan Terhadap Pasien BPJS di Sejumlah Rumah Sakit

IAD Kejari Medan dan Dinkes Gelar Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara