Pj Sekdaprov Sumut: Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Transparan dan Akuntabel

Medan(harianSIB.com)

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menegaskan, pengadaan barang dan jasa merupakan ujung tombak pelaksanaan belanja APBD yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Webinar Sesi XI bertajuk "Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa: Tanggung Jawab Kontrak hingga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan" secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (7/7/2026).

Menurut Sulaiman Harahap, hampir seluruh program pembangunan daerah pada tahun 2026 bergantung pada proses pengadaan barang/jasa. Namun, sektor tersebut juga menjadi salah satu bidang dengan tingkat risiko hukum dan administratif yang tinggi, apabila tidak dikelola secara cermat dan sesuai ketentuan.

"Pengadaan bukan hanya soal menandatangani kontrak atau menyelesaikan pekerjaan. Tanggung jawab kita adalah memastikan hasil pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, mutu, waktu pelaksanaan dan nilai kontrak, sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Baca Juga:

• Diikuti 3.650 Peserta, Pj Sekdaprov Sumut Pastikan Jambore Daerah XI Siap Digelar dengan Aman dan Lancar

Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan sejumlah temuan yang berulang, seperti kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang tidak dikenakan, hingga kelemahan administrasi pertanggungjawaban. Menurutnya, temuan yang tidak segera ditindaklanjuti dapat berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan itu, Sulaiman Harahap mengajak seluruh perangkat daerah membangun tiga komitmen bersama. Pertama, mengubah pola pikir bahwa pengadaan merupakan amanah dalam mengelola uang rakyat. Kedua, memperkuat administrasi melalui penyusunan dokumen yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memastikan setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, penanggung jawab yang ditetapkan, serta target penyelesaian yang terukur.

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani

Dokumen Tidak Dibagikan, Penetapan KUA-PPAS APBD Nisut 2019 ‟Gagal‟

Bupati Simalungun Sampaikan Nota Keuangan R APBD TA 2019, Pendapatan Rp 2,3 T Lebih

R APBD TA 2019 Pemkab Sergai Ditargetkan Sebesar Rp1,57 T Lebih

KUA-PPAS R APBD Simalungun TA 2019 Ditandatangani, Pendapatan Berkurang Rp 432 M Lebih