Kejati Sumut Belum Ada Menangani Lid atau Dik Terkait Instruksi Kejagung Hentikan Pemeriksaan MBG

Medan(harianSIB.com)

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sudah mengetahui instruksi Kejaksaan Agung (Kejagung), yang meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) agar menghentikan pemeriksaan yang biasa disebut pengumpulan data dan keterangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun terlepas dari instruksi Kejagung tersebut, ternyata Kejati Sumut dan jajaran Kejari dan Cabjari di Wil Sumut, hingga saat ini belum ada menangani kasus dugaan penyimpangan terkait program MBG.

Hal tersebut dibenarkan Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH, Rabu (15/7/2026), menanggapi pemberitaan perihal munculnya surat dari Kejagung meminta seluruh jajaran Kejati menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program MBG.

"Benar, pihak Kejati Sumut sudah mengetahui adanya surat dari Kejagung tersebut," ujar Kasi Penkum.

Baca Juga:

• Berkunjung ke Kejati Sumut, Kapolda Irjen Pol Whisnu : Polisi dan Jaksa Satu Kesatuan dalam Penegakan Hukum

Menjawab wartawan, Kasi Penkum juga menginformasikan, bahwa hingga saat ini Kejati Sumut serta jajaran Kejari dan Cabjari di Wil Sumut, belum ada menangani kasus dugaan penyimpangan terkait program MBG, baik proses penyelidikan (Lid) maupun penyidikan (Dik).

"Sudah tau surat penghentian itu terkait kasus MBG. Tapi memang belum ada ditangani Kejatisu dan jajaran Lid dan Dik," ucap Kasi Penkum yang dihubungi via Wa .

Hal ini ditanyakan wartawan, karena sebelumnya ada beberapa elemen massa melakukan aksi demo ke Kejati Sumut yang minta pengusutan kasus dugaan korupsi terkait SPPG dan MBG di Sumut, pasca pengungkapan menyusul penetapan dan penahanan tersangka para petinggi BGN oleh Pidsus Kejagung.

Sebelumnya dia beritakan, Kejagung meminta seluruh jajaran Kejati menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program MBG. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya di lapangan.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada Jumat (10/7/2026). Surat itu ditandatangani langsung oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan perihal surat edaran tersebut. Dia menjelaskan bahwa penghentian ini dilakukan karena batas waktu pengumpulan data yang diberikan sebelumnya telah berakhir.

Anang menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data tidak berarti hasil yang telah terkumpul akan diabaikan. Dia menyebut akan tetap melakukan tindak lanjut terhadap data-data yang telah dihimpun.

Berdasarkan isi surat edaran tersebut, perintah ini merupakan evaluasi atas instruksi sebelumnya pada 15 Juni 2026. Dimana para Kajati diminta melakukan inventarisasi permasalahan Program MBG oleh BGN. (*)

Payung Hukum Belum Ada, Anggaran Sudah Dipakai

Tim Intelijen Kejagung Ringkus DPO Kasus Human Trafficking

Tim Advokat Minta Jamwas Kejagung Awasi Kinerja Kejari Belawan

Kajatisu Bambang Sugeng Rukmono Promosi Jadi Sesjamdatun Kejagung

RSU Adhyaksa dan Pusdik Badiklat Kejagung akan Dibangun di Lahan Eks HGU PTPN2

10 Tahun Kecamatan Pematang Jaya Langkat, Belum Ada SMA Negeri