Sikap Gubernur Sumut dan OPD Tinggalkan Sidang Paripurna DPRD SU Tuai Kritik

"Dalam Peraturan DPRD Sumut Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib, Pasal 117 ayat (1) huruf b, yang mengatur bahwa rapat paripurna untuk menetapkan Perda maupun APBD harus dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota DPRD," katanya sembari menambahkan, dalam ayat (2) menegaskan, kuorum dibuktikan berdasarkan kehadiran fisik dan/atau tanda tangan daftar hadir.

Berkaitan dengan itu, kata Sutrisno, semestinya gubernur menghormati proses yang sedang berlangsung dan memberikan kesempatan kepada DPRD menyelesaikan mekanisme internalnya, bukan memilih meninggalkan ruang sidang bersama jajaran OPD.

Sutrisno bahkan menilai langkah tersebut patut disertai permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota dewan serta masyarakat Sumut, karena dianggap mencederai hubungan antarlembaga pemerintahan.

Lebih jauh, Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) ini menambahkan, peristiwa itu dipandang bukan sekadar insiden prosedural, melainkan dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan komunikasi politik antara Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut.

"Tidak tercapainya kuorum dalam rapat paripurna mencerminkan dinamika politik yang perlu menjadi perhatian serius, sekaligus menjadi ujian bagi kepemimpinan DPRD Sumut dalam menjaga soliditas internal lembaga, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah demi memastikan agenda pemerintahan tetap berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku," katanya.(*).

Gubernur Sumut Ajak Umat Islam Teladani Rasulullah

Erry Nuradi dan Bobby Nasution Ramaikan Gerakan #2019 Kita Tetap Bersaudara dan Selamanya

Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir

Anggota Komisi V DPR Minta Gubernur Sumut Terpilih Menambah RSU Operasi Jantung

Gubernur Sumut Terpilih Harus Berani Rubah Mental Para Pejabat di Pemko/Pemkab

Pengamat Minta Pemprov Sumut Konsentrasi Layani Publik