Mahasiswa: DPRD Digaji Oleh Rakyat Bersuara, Bukan Digaji Jadi Boneka Eksekutif

Medan(harianSIB.com)

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Mahasiswa Wasathiyah Sumut Fahrezi Dika Pratama menyampaikan apresiasinya terhadap Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony, atas sikap kritisnya terhadap Gubernur Sumut Bobby Nasution.

"Kritik yang disampaikan Bang Ricky merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam menjaga marwah lembaga legislatif serta memperkuat sistem checks and balances dalam pemerintahan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (1/8/2026) di Medan.

Dikatakan Fahrezi Dika Pratama, keberanian Ricky Anthony patut diapresiasi karena menunjukkan dirinya selaku pimpinan DPRD tetap menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas, bukan sekadar menjadi pelengkap kebijakan pemerintah daerah.

Menurut Fahrezi, DPRD memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai perlu dikoreksi dan hal itu dibenarkan undang-undang, karena DPRD bukan boneka eksekutif.

Baca Juga:

• PAD Sumut Lampaui 50 Persen Target, Bapenda Optimistis Capai Rp6,9 Triliun

Fahrezi bahkan menyarankan, Gubernur Sumut sepatutnya, tidak alergi terhadap kritikan dewan, jika masih tetap alergi, sebaiknya Gubernur Sumut kembali mengikuti retreat kepemimpinan agar lebih memahami prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

"DPRD Sumut digaji oleh rakyat untuk bersuara, bukan digaji untuk menjadi boneka eksekutif," tegas Fahrezi sembari menegaskan, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan masing-masing, bukan atas hubungan yang membuat fungsi pengawasan menjadi lemah.

PW Ikatan Mahasiswa Wasathiyah Sumut juga menyatakan siap berada di barisan terdepan untuk mengawal independensi DPRD Sumut dari segala bentuk intervensi yang dapat melemahkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut mereka, penguatan peran DPRD merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi, akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Sumut.

Mahasiswa berharap dinamika yang terjadi antara legislatif dan eksekutif dapat menjadi momentum memperkuat praktik demokrasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.(*).

Marak Politik Uang, Wakil Ketua MPR: Lapangan Demokrasi Kita ˋBecekˊ

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

KPK Periksa Ketua DPRD Labuhanbatu soal Suap ke Bupati Pangonal

Panitia Natal Siraja Panggabean Bertemu Ketua DPRD Medan

DPRDSU Apresiasi KPK Tangkap Bupati Pakpak Bharat

Erry Nuradi dan Bobby Nasution Ramaikan Gerakan #2019 Kita Tetap Bersaudara dan Selamanya