FGD Dorong Sinergi Pelestarian Ikan Porapora untuk Menjaga Ekosistem Danau Toba

Medan(harianSIB.com)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut bersama Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) dan Regal Springs Indonesia (RSI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinergi dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Keberlanjutan Ikan Porapora sebagai Kekayaan Hayati untuk Mendukung Kelestarian Ekosistem Danau Toba" di Bina Graha Pemprov Sumut, Medan, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan ini bertujuan menyatukan langkah pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam merumuskan strategi pelestarian ikan porapora yang populasinya terus menurun akibat penangkapan berlebihan dan praktik penangkapan yang tidak sesuai aturan.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Bersama BPA Kejaksaan RI Gelar FGD Terkait Management Risiko

Perwakilan Regal Springs Indonesia, Rahmad Hidayat, mengatakan ikan porapora merupakan ikan khas Danau Toba yang memiliki cita rasa gurih dan digemari masyarakat. Namun, populasinya kini semakin rentan sehingga membutuhkan perhatian bersama.

Menurutnya, selain memiliki nilai ekonomi, porapora juga berperan penting secara ekologis karena membantu menjaga kualitas perairan dengan menurunkan tingkat polutan di Danau Toba.

Rahmad menyampaikan RSI telah menjadi bagian dari ekosistem Danau Toba selama lebih dari tiga dekade. Danau Toba, katanya, bukan hanya penting bagi masyarakat sekitar, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena hasil perikanannya telah diekspor ke Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Jepang.

Ia berharap kajian yang dilakukan bersama dapat menghasilkan metode terbaik dalam pelestarian ikan porapora, termasuk menentukan kawasan prioritas konservasi yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

"Upaya ini diharapkan menjadi bentuk sinergi nyata dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Toba," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Sabar Jaya Telaumbanua, mengungkapkan hasil tangkapan ikan porapora yang dahulu dapat mencapai sekitar 300 kilogram per hari kini mengalami penurunan signifikan.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh penangkapan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penggunaan ukuran mata jaring yang lebih kecil dari aturan serta penangkapan di kawasan muara sungai yang merupakan habitat pemijahan ikan.

Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi populasi porapora. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis bersama Regal Springs Indonesia sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan.

DKP Sumut juga akan terus meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin dan operasi pemberantasan praktik illegal fishing.

Sabar menegaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ikan porapora yang boleh ditangkap memiliki ukuran minimal 10 sentimeter. Sementara ikan berukuran 7 hingga 9 sentimeter telah memasuki fase menuju kematangan sehingga perlu dilindungi agar dapat berkembang biak.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen dan kolaborasi demi menjaga keberlanjutan populasi ikan porapora di Danau Toba.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Pertanian USU Dr Rulianda Purnomo Wibowo menjelaskan ikan porapora awalnya merupakan ikan introduksi yang didatangkan dari Danau Singkarak pada 2003 sebanyak 2.840 ekor benih.

Setelah mampu beradaptasi dengan baik, porapora berkembang menjadi salah satu komoditas perikanan penting di Danau Toba. Produksinya meningkat dari sekitar 8.500 ton pada 2007 menjadi sekitar 45 ribu ton pada 2012 atau naik lebih dari lima kali lipat, sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.

Namun, tingginya permintaan pasar mendorong eksploitasi berlebihan yang kini mengancam keberlanjutan sumber daya tersebut.

Rulianda menilai pengelolaan porapora harus dilakukan melalui strategi dengan kajian yang tepat. Tanpa pengelolaan yang tepat, penurunan populasi akan memicu dampak berantai terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba.

Ia menyebut dampak penangkapan berlebihan antara lain penurunan populasi, ukuran ikan yang semakin kecil, meningkatnya biaya operasional nelayan, hingga degradasi ekosistem perairan.

"Bukan hanya kehilangan ikan, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan masyarakat nelayan di Danau Toba," katanya.

Karena itu, USU mendorong penerapan pendekatan bioekonomi, yakni mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan dalam satu kerangka analisis. Melalui pendekatan tersebut dapat dihitung tingkat pemanfaatan ikan yang aman, menguntungkan, sekaligus tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Selain itu, konsep blue economy juga dinilai penting diterapkan melalui pemanfaatan sumber daya ikan secara terukur sesuai daya dukung lingkungan, meminimalkan limbah, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, pengelolaan Danau Toba tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. (*)

Bupati Samosir Minta PT Aqua Farm Nusantara Kurangi Keramba di Danau Toba

Kadis Pariwisata Sukabumi Puji Keindahan Danau Toba

Luhut Ingin Tak Ada Lagi Keramba di Danau Toba

Bondjol : Sejak Ditetapkan Sebagai Geopark Kaldera, Mafia Tanah Marak di Seputaran Danau Toba

Edison Manurung Center Bekerjasama dengan PIK Gelar Perkemahan Pejuang Danau Toba

Prof Emil Salim: Danau Toba Punya Banyak History Jaga Kelestariannya