Pantur Banjarnahor: Pemprov Sumut Jangan Terjebak Pada Serapan Anggaran, Pastikan APBD Perkuat Fiskal

Medan(harianSIB.com)

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengingatkan Pemprov Sumut, jangan terjebak pada sekadar serapan anggaran di Perubahan APBD Sumut TA 2026, tetapi harus bisa memastikan APBD mampu memperkuat kemandirian fiskal, ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi didampingi Wakil Ketua Dewan Ihwan Ritonga yang dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (10/9/2026) di DPRD Sumut.

Pantur mengatakan, pertumbuhan kemandirian fiskal yang hanya berada pada angka 1,76 persen menjadi sinyal yang harus segera direspons dengan kebijakan konkret. Strategi intensifikasi penggalian potensi pendapatan tidak boleh berhenti sebatas narasi maupun penerapan teknologi di atas kertas.

Fraksi PDIP juga meminta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi ekonomi yang terukur dan menciptakan efek berganda bagi masyarakat, karena pendapatan dari sektor tersebut tercatat sekitar Rp957 miliar atau 95,7 persen dari target. Namun, capaian tersebut dinilai harus diarahkan untuk memperkuat rantai pasok sektor pertanian dan perikanan serta memperluas kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bukan sekadar mengejar portofolio perbankan.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Desak Pemerintah Serius Tangani Korban MBG di Karo

Di sektor pembangunan, tambah anggota Komisi E ini, Fraksi PDIP menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan penguatan pertanian, peternakan dan pangan. Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat sektor yang menjadi penopang kehidupan dan ekonomi masyarakat Sumut.

Ditambahkan Pantur yang mengusung tagline "Marpadot" ini menegaskan, Fraksi PDIP mencatat anggaran jembatan sekitar Rp165 miliar, pembangunan jalan Rp270 miliar, sedangkan irigasi, pengamanan sungai dan alat berat sekitar Rp233 miliar. Sementara bantuan bibit, ternak dan alat mesin pertanian hanya sekitar Rp35 miliar.

"Pembangunan infrastruktur beton tidak akan bernilai jika pondasi ketahanan pangan kita rapuh," tegasnya.

Karena itu, Fraksi PDIP meminta Pemprov Sumut meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian pada tahun-tahun mendatang. Pertanian dinilai harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika ekonomi makro.(*).

Jelang Pemilu 2019, Banyak Elite Terjebak Politik Olok-olok

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Harimau Liar Terjebak di Ruko Pasar di Inhil Riau, Box Trap Dipersiapkan

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Edison Manurung Imbau Pemuda Tidak Terjebak Politik Identitas yang Mengancam Keutuhan Bangsa dan Negara