Pihak Kampus Diminta Ikut Awasi Pilkada di Sumut

Medan (SIB)- Presiden Indonesia, Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) telah menetapkan hari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional. Jika ada pengusaha yang tetap memerkerjakan karyawannya di hari tersebut maka dihitung lembur dan wajib memberikan kompensasi sesuai aturan.

"Kami sudah menerima Keppresnya dan dalam aturan tersebut tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional," ujar Kabag Penyelenggara dan Kerjasama Otda Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung, Kamis (3/12). Basarin mengatakan, sesuai dengan Keppres No 25 tahun 2015 tanggal 23 November 2015, tentang hari pemungutan suara Pilgub dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara serentak diputuskan kalau tanggal 9 Desember sebagai hari libur nasional.

Dijelaskannya, dengan dinyatakannya tanggal 9 Desember sebagai hari libur nasional, maka seluruh daerah di Sumut wajib libur, meskipun dari 33 kabupaten/ kota ada 10 daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada. "Bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada tetap juga harus libur, karena kita mengantisipasi contohnya seperti warga Medan yang mungkin saja bekerja di Deliserdang. Kita tahu Deliserdang kan tidak menyelenggarakan Pilkada, makanya dia harus libur dari kerjaannya agar bisa ikut memilih di Medan. Mengantisipasi hal seperti inilah makanya jadi libur nasional," papar Basarin. Apalagi kata Basarin, untuk beberapa instansi memang tetap harus masuk bekerja seperti rumah sakit hingga mall dan plaza.

"Makanya kalau dia tetap bekerja harus dihitung lembur," jelasnya. Sekretaris Apindo Sumut, Laksmana Adhyaksa mengatakan Apindo juga sudah menginstruksikan kepada anggotanya agar memberi kesempatan kepada pekerja untuk memberikan hak suaranya pada 9 Desember nanti. "Seluruh pengusaha harus memberikan kesepampatan bagi pekerjanya untuk memberikan hak suaranya," terangnya. Pada bagian lain, kalangan akademisi atau dunia kampus diminta ikut aktif berpartisipasi mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 menjelang dan saat hari pemungutan suara, 9 Desember mendatang. "Memang untuk itu (Pilkada), secara lembaga belum sampai perhatian ke sana," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univbersitas Islam Sumatera Utara (UISU) Fauziah Dongoran dalam kegiatan diskusi pengawasan dengan tema Rekontruksi Makna Kampanye, di Hotal Garuda Plaza, Medan, Kamis (3/12).

Hal tersebut disampaikannya terkait adanya wacana desakan dari masyarakat agar pihak kampus bisa lebih banyak berperan aktif memberikan pendidikan dan penyadaran politik kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa yang merupakan pemilih muda dan pemilih pemula. Diakuinya, bahwa proses politik seperti Pilkada serentak kali ini merupakan pembelajaran yang penting untuk dipelajari. Sebab keberlangsungannya secara ideal, merupakan salah satu jalan untuk menuju perbaikan. Meskipun secara praktek, seringkali hasilnya berujung pada persoalan hukum. "Jadi sebuah kewajaran jika kita sekarang ini banyak melihat para politisi yang masuk (penjara), kepercayaan terhadap proses politik menjadi terganggu," katanya. Sementara narasumber diskusi dari praktisi media, Safrin menyebutkan peranan kampus sebenarnya sangat berkaitan erat dengan momentum politik seperti Pilkada.

Sebab lembaga yang berperan memberikan pengajaran dan menempah para intelektual, secara tidak langsung terlibat memberikan kontribusi. Namun diakuinya, secara lembaga, sangat sedikit yang memberikan perhatian khusus terhadap proses politik. Diskusi yang dimoderatori Syamsul Bahri Pane, menjadikan wacana pentingnya peranan kampus memberikan penyadaran terhadap proses politik kepada para mahasiswa. Sementara Ketua Panwaslu Medan Raden Deni Atmiral menyampaikan jika pihaknya telah mendatangi sejumlah perguruan tinggi dalam rangka mengajak kampus berperan aktif mengawasi tahapan Pilkada serentak khususnya di Kota Medan. Dengan partisipasi tersebut, diharapkan pesta demokrasi berjalan jujur dan bermartabat. (A14/A18/c)