Anggaran Yang Kurang Efektif akan Dialihkan untuk Infrastruktur

Medan (SIB)- Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, pada pembahasan R-APBD 2016 yang sudah digulirkan, DPRD Medan akan mengalihkan anggaran-anggaran yang kurang efektif kepada yang lebih bermanfaat seperti pembangunan infrastruktur. Anggaran yang sifatnya seremonial dinilai terlalu menghambur-hamburkan uang tapi manfaatnya tidak signifikan.

“Padahal masih banyak jalan kita yang rusak, selokan, parit, gorong-gorong rusak, tumpat dan banyak yang belum dibangun sehingga menimbulkan banjir dan kecelakaan lalulintas,” ucapnya pada reses pribadinya III tahun 2015 di Dapil Medan II (Kecamatan Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Selayang dan Medan Maimun), Sabtu (5/12) di halaman Kantor Camat Medan Selayang.

Dia mengungkapkan, di Medan Selayang belum ada SMA Negeri, anak-anak setempat terpaksa sekolah ke SMA 15 di Sunggal dan SMA 16 di Medan Tuntungan. Selain itu Puskesmas yang ada tidak refresentatif, padahal jumlah penduduk dan pasien semakin bertambah. Tingkat kejahatan juga bertambah, untuk itu diusulkan dibuat Polsek baru di Medan Selayang, karena mereka yang berurusan hukum sangat jauh ke Polsek Sunggal.

Kekurangan tersebut diakui Camat Selayang Sutan T Lubis, lokasi SMA negeri yang baru sudah diajukan ke Pemko di kawasan Ring Road. Namun tergantung Dinas TRTB, Perkim dan Dinas Pendidikan apakah mengajukannya nanti. Karena untuk pembelian lahan itu tupoksi TRTB, pembangunan oleh Perkim dan penggunaannya oleh Dinas Pendidikan. “Ketiga instansi tersebut sudah kami surati, mengenai relokasi Puskesmas juga sudah kami ajukan alternatifnya yakni di Jalan Bunga Cempaka atau di Jalan Harmonika,” ucap Sutan.

Selain itu kata Henry Jhon, lampu penerangan jalan umum (LPJU) harus dihidupkan di setiap ruas jalan, Medan butuh penerangan, bukan taman. Kegiatan pertamanan harus dikurangi tapi konsentrasi pada penerangan, karena keamanan Medan sudah mengkhawatirkan, kalau gelap gulita kejahatan malam hari makin merajalela.

Diakuinya ada tarif LPJU yang dikutip dari masyarakat sebesar 7,5% dari jumlah tagihan ke PLN, tapi itu adalah biaya untuk daya yang disalurkan PLN ke LPJU. Tapi untuk infrastrukturnya seperti tiang, trafo, bola lampu dan sarangnya harus disediakan Pemko dengan menganggarkan biayanya setiap tahun. Dia sangat menyesalkan sikap Kadis Pertamanan yang sudah berulang kali diminta supaya membereskan LPJU tapi tidak juga ada realisasinya. (A12/q)