Piala Menpora U-14 Dinilai Tidak Transparan

Jakarta (SIB)- Keinginan pemerintah untuk menciptakan tatakelola sepakbola yang baik belum terbukti. Program mereka, Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U-14, yang memperebutkan Piala Menpora dinilai tidak mencerminkan transparansi.

Kemenpora menggelar workshop di Jakarta pada Selasa (26/4) dan Rabu (27/4) untuk membahas persiapan Piala Menpora U-14. Piala Menpora U-14 ini akan diikuti oleh 34 provinsi mulai 26 Mei untuk seri kualifikasi, lalu dilanjutkan ke seri provinsi. Rencananya putaran nasional dan final bakal diputar pada Juli hingga 9 September.

Korwil LSP U-14 dari Manado, Felix Lasut mengaku kecewa dengan program Piala Menpora U-14 tersebut, karena dinilai tidak dikelola dengan baik, padahal itu adalah produk unggulan dari Kemenpora. Ada sejumlah kejanggalan yang dia rasakan bersama tim peserta lainnya.

"Kami ini cuma tim dari daerah, merasa kasihan dengan Pak Menteri, beliau orang baik, tapi bawahannya cuma asal menjalankan program, output-nya tidak jelas, promosi ke daerah-daerah juga cuma semu," ujar Felix ketika ditemui di Jakarta, Kamis (27/4).

"Wajar kalau pemerintah tidak bisa bikin jatuh PSSI, kinerja mereka kayak gini. Kelihatan, me-manage workshop saja seperti gini, jauh dengan PSSI," cetus dia.

Pria yang juga mantan pemain era Galatama itu makin kecewa setelah mengetahui dana stimulan atau subsidi yang harusnya diterima tim-tim daerah tidak transparan. Sebabnya, Kemenpora menyebut bahwa dana subsidi tidak akan dipotong tapi sebaliknya, pihak panitia menyatakan dana akan dipotong.

"Bagaimana bisa Deputi bilang tidak dipotong, tapi panitia penyelenggara bilang dipotong, dari Rp 30 juta, bisa cuma dapat Rp 25 juta, ada yang main-main dengan anggaran pemerintah ini."

Felix juga merasa program Piala Menpora U-14 ini tidak serius dan misi untuk pembinaan usia muda juga tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan tidak adanya hadiah sepeser pun bagi sang juara, tapi tim-tim peserta sudah dibuat jatuh mentalnya.

"Ini U-14 tidak hadiah, masa nanti tim yang kekurangan dana untuk ikut putaran nasional di Jakarta disarankan tidak usah berangkat, bukannya malah dibantu transportasinya, malah dijatuhkan begitu," terang lelaki yang juga wakil ketua Komisi Disiplin di Asprov PSSI Sulawesi Utara itu.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bertanggung jawab, bukan malah bersikap seperti itu. "Ini bukan klub pro. Ini tim daerah, tim usia muda untuk pembinaan. Masak ngomongnya begitu itu orang (Deputi III Kemenpora, Raden Isnanta)."

Hal lain yang dinilai mengganjal adalah tidak adanya efisiensi yang dilakukan pihak penyelenggara. Seperti contohnya adalah Kemenpora berencana mengutus perwakilannya dua sampai tiga orang ke daerah cuma untuk menyerahkan dana subsidi. Padahal, dana itu bisa digunakan untuk membiayai dan membantu tim yang nantinya lolos ke Jakarta.

"Tapi itu tidak dilakukan, mana efisiensi itu, transparan juga tidak," timpal Abdul Muis, Korwil Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berikut sejumlah kejanggalan dari rencana penyelenggaraan LSP U-14 yang diindikasikan oleh Felix Lasut dan Abdul Muis:

Tidak memiliki kode disiplin, padahal penting dan menjadi salah satu hal dasar dalam kompetisi.

Tidak transparan dan efisien dalam anggaran.

Tidak mempedulikan kondisi finansial tim wakil provinsi sebagai bagian pembinaan.

Me-manage workshop dengan buruk, rapat molor dan Korwil kecewa.

Program dinilai? kurang efektif untuk meningkatkan pembinaan sepakbola usia muda di Indonesia. (detiksport/ r)