Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 03 April 2026

Menpor Diminta Kaji Ulang Pembekuan PSSI

- Senin, 20 April 2015 14:12 WIB
478 view
Menpor Diminta Kaji Ulang Pembekuan PSSI
Pamekasan (SIB)- Suporter sepak bola Madura, Jawa Timur, meminta Menpora Imam Nahwari mengkaji ulang kebijakan membekukan PSSI, karena dinilai bisa berdampak pada keberlangsungan dunia sepak bola di kancah internasional.

"Langkah pembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi adalah langkah yang gegabah dan itu tidak sama sekali mewakili suara para pelaku dan pecinta sepak bola Indonesia," kata juru bicara suporter sepak bola Madura, Hernan Mohni dalam rilis yang disampaikan kepada Antara di Pamekasan, Minggu sore.

Sekretaris suporter Taretan Mania laskar Palengaan Raya asal Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, pembekuan PSSI sebenarnya bukan satu-satunya cara untuk membasmi mafia bola.

Masih banyak cara lain yang lebih arif dan bijaksana yang tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar.

"Kalau kebijakan yang diambil dengan membekukan seperti ini, justru modaratnya lebih besar bagi eksistensi dunia sepak bola Indonesia," katanya.

Sebab, sambung dia, dengan cara melakukan pembekuan itu, maka PSSI besar kemungkinan akan dikenai sanksi oleh FIFA.

Jika hal itu benar-benar terjadi, maka akan membuat Timnas Indonesia gagal tampil di pentas sepak bola internsional.

"Kami sangat kecewa dengan kebijakan ini, dan meminta agar kebijakan membekukan PSSI itu hendaknya dipertimbangkan kembali," pintanya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah mengeluarkan surat pembekuan terhadap PSSI.

Surat bernomor 0137 tahun 2015 tersebut ditandatangani langsung oleh Menpora pada tanggal 17 April 2015.

Surat itu menegaskan bahwa Kemenpora memberikan sanksi administratif berupa tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI.

Selain tidak mengakui PSSI, Menpora juga menyatakan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI, termasuk Keputusan Hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Kabarnya, keputusan ini diambil Kemenpora menyusul PSSI yang tidak mengakui hasil rekomendasi BOPI tidak meloloskan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya.

Sebelumnya, Menpora sudah mengirimkan tiga kali surat teguran, dengan SP 3 dikeluarkan pada Kamis (16/4) 2015. Hingga tenggat waktu yang telah ditentukan yaitu pada Jumat (18/4) pukul 18.40 WIB, PSSI tidak memberikan jawaban.

TONY APRILANI PIMPIN DELEGASI PSSI BERTEMU MENPORA

Anggota Komite Eksekutif PSSI Tony Aprilani akan memimpin delegasi induk organisasi sepak bola Indonesia itu untuk bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi untuk membahas pembekuan PSSI.

Penunjukan pria yang kembali terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya itu dilakukan pada rapat perdana Komite Eksekutif PSSI periode 2015-2019 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

"Pak Tony akan memimpin delegasi bertemu dengan Menpora besok, Senin (20/4)," kata Wakil Ketua Umum PSSI hasil KLB Hinca Panjaitan usai rapat.

Menurut dia, hingga saat ini pihaknya terus berusaha melakukan komunikasi dengan pihak Kemenpora guna mendapatkan kepastian jadwal untuk melakukan pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi.

"Yang jelas pertemuan dilakukan siang hari. Kami baru akan berangkat ke Jakarta besok, Senin (20/4). Akan kami usahakan pertemuan dilakukan sekitar jam 12.00 WIB," katanya.

Pria yang sebelumnya memegang posisi sebagai Ketua Komite Disiplin PSSI menjelaskan jika tim  yang dipimpin oleh Tony Aprilani ini akan memberikan penjelasan dengan detail sehingga tidak ada lagi masalah.

"Harapan kami semuanya berjalan dengan lancar. Kami ingin pemerintah melakukan intervensi yang berlebihan," kata Hinca Panjaitan.

Keinginan pihak PSSI bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi ini terjadi karena ada surat pembekuan yang dikirimkan per Jumat (17/4). Hal ini terjadi karena pihak PSSI dinilai mengindahkan surat teguran yang dikirimkan oleh pemerintah.

Dampak surat tersebut, seluruh aktivitas yang selamai ini dikendalikan oleh PSSI akan diambilalih oleh pemerintah dalam hal ini Tim Transisi. Yang diambil alih juga meliputi kompetisi maupun tim nasional.

Selain itu, produk yang dihasilkan pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya, Sabtu (18/4) juga tidak diakui. Kondisi ini menjadi kado pada peringkatan HUT ke-85 PSSI yang jatuh pada Minggu ini.  (Ant/d)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru