Menpora Minta Mensesneg Tidak Beri Fasilitas PSSI

Jakarta (SIB)- Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melalui asistennya mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk meminta agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak diberikan fasilitas apapun mengingat pembekuan melalui surat keputusan Menpora nomor 01307.

Surat Menpora bernomor 01964/SET/V/2015 yang tersebar di kalangan wartawan di Jakarta, Kamis, tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Menpora Alfitra Salamm dengan isi yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh pemerintah.

Selain itu, dalam surat tersebut juga menekankan agar Mensesneg tidak memberikan fasilitas apapun kepada PSSI termasuk fasilitas gedung yang bertempat di Stadion Gelora Bung Karno pintu X-XI.

"Sebagai aplikasi hukum sebagai peringatan kepada sanksi administratif kepada PSSI, mohon kiranya saudara tidak memberikan fasilitas apapun pada organisasi dimaksud,di dalam lingkungan kompleks badan layanan umum Gelora Bung Karno, Senayan," demikian salah satu isi surat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan merasa kesal atas tindakan yang dilakukan Menpora dan akan menindaklanjutinya dengan rapat internal.

"Kami akan berkoordinasi dengan internal kami terkait dengan surat ini," kata Erwin.

Sebelumnya kantor PSSI sempat disegel oleh Kemenpora dengan menancapkan kertas bertuliskan penyegelan pada Sabtu 18 April 2015. Namun pada hari Senin (20/4) PSSI dibuka kembali dan beraktivitas seperti biasa.

PT LIGA-KLUB DI BAWAH PSSI

 Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erwin Dwi Budiawan menegaskan PT Liga Indonesia dan seluruh klub sepak bola berada di bawah PSSI, sehingga tidak bisa menjalankan pertandingan di bawah Tim Transisi.

"PT Liga Indonesia bagian dari PSSI dan klub juga anggota PSSI. Semua klub juga sangat paham dengan legalitas sepak bola," kata Erwin seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Erwin juga menegaskan bahwa Badan Olahraga Profesional Indonesia, Tim Transisi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga bukan merupakan bagian dari PSSI.

Ia menekankan bahwa klub-klub dan PT Liga Indonesia akan mendapatkan sanksi sebagai konsekuensi apabila memilih untuk menjalankan pertandingan di bawah Tim Transisi.

"Sudah puluhan tahun semua klub-klub di Indonesia paham ini, dan semua klub di Indonesia juga tahu konsekuensinya jika tidak bersama dengan federasi (PSSI)," ucap Erwin.

Sebelumnya PT Liga Indonesia mengambil sikap untuk tidak melakukan koordinasi dengan Tim Transisi dalam menyelenggarakan kompetisi dan memutuskan untuk membatalkan Turnamen Pramusim. (Ant/w)