Jakarta (SIB)- Sinergi antara pemerintah dan swasta kerap kali diperlukan dalam rangka membangun sesuatu demi kemaslahatan bangsa, seperti perjanjian pengembangan listrik yang telah disepakati kedua belah pihak di Tanah Air.
Sebagaimana diketahui, PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta sepakat untuk mempercepat pembangunan pembangkit berkapasitas daya 35.000 MW.
Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Kamis (3/3) mengatakan, pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan PLN mesti melihat Program 35.000 MW bukan sekadar proyek semata.
"Pembangunan listrik harus menjadi gerakan untuk menerangi seluruh Indonesia," ujarnya usai bertemu dengan PLN dan 91 IPP yang telah menandatangani kontrak penjualan listrik (power purchase agreement/PPA).
Kesepakatan percepatan pembangunan pembangkit Program 35.000 MW itu ditandatangani PLN dan IPP dalam pertemuan tersebut.
Dalam dokumen yang ditandatangani disebutkan para pihak sepakat menuntaskan seluruh persyaratan baik teknis, legal, dan finansial untuk memastikan target "financial closing" dan penyelesaian proyek tepat waktu.
Menurut Sudirman, pihaknya akan memfasilitasi penyelesaian kendala baik yang dihadapi IPP maupun PLN.
Merespons hal tersebut, Asosiasi Pengembang Listrik Tenaga Air (APPLTA) mengharapkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta dapat meningkatkan pemerataan penggunaan listrik di berbagai daerah di Tanah Air.
"Kami berharap seluruh kesepakatan ini bisa memberikan pemerataan listrik di Indonesia," kata Sekjen APPLTA M Assegaf.
Menurut Assegaf, kesepakatan itu diharapkan betul-betul terlaksana karena selama ini pengembang banyak dihadapkan dengan masalah teknis di lapangan seperti akuisisi lahan.
Sedangkan masalah lainnya, lanjutnya, antara lain kesepakatan kontrak harga beli dengan PLN yang sebetulnya sudah ada dalam peraturan yang berlaku.
"Semua elemen masyarakat harus mendukung karena pembangkit listrik yang merata memiliki banyak manfaat," kata Sekjen APPLTA.
Ia berpendapat jika energi listrik terangnya sama di seluruh Indonesia, maka pergerakan ekonomi juga bakal merata.
Salah satu contoh daerah yang telah mewujudkan kerja sama antara pemerintah dan swasta tersebut antara lain adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan perusahaan swasta akan menjadikan provinsi itu sebagai pusat riset listrik tenaga surya.
"Kami bekerja sama dengan Pemerintah DIY karena adanya kemauan pemerintah daerah untuk mendukung program energi ramah lingkungan berbasis tenaga surya," ujar Dirut PT Medco Inti Dinamika (Medco Group) Hilmi Panigoro.
Hal terpenting dalam pembangkit listrik tenaga surya adalah lokasi untuk menggelar panel surya dalam wilayah yang luas. "Dalam hal ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mendukung upaya ini dengan mengalokasikan wilayah yang cukup," ujar dia.
Untuk tahap pertama, pihaknya menargetkan untuk dapat membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 20 MW dengan alokasi dana pembangunan sedikitnya 20 juta dolar Amerika Serikat. "Kerja sama ini diharapkan dapat diterapkan setelah kajiannya selesai."
Dia berkeyakinan produksi dan pengembangan energi ramah lingkungan berbasis tenaga surya sangat tepat dilakukan, mengingat harga listrik di Indonesia yang telah mencapai taraf ekonomis bagi industri.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan pihaknya menyediakan lahan seluas 270 hektare untuk kerja sama itu.
"Kami menyiapkan 270 hektare tapi itu ada hitung-hitungannya, dengan melihat potensi-potensi yang bisa diterapkan setelah adanya kajian. Namun yang pasti, tujuan kerja sama ini baik, energi ramah lingkungan," jelasnya.
Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan Yogyakarta memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya karena memiliki pola radiasi surya yang cenderung stabil. "Sebelumnya kami telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya bersama Pemda Gunung Kidul," kata Unggul.
Potensi EBT
Sebagaimana diketahui, pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu dari Energi Baru Terbarukan (EBT) yang disokong sejumlah perusahaan listrik swasta.
"Indonesia memiliki potensi EBT dalam jumlah sangat besar, salah satu potensi besar yang ada yakni air, diyakini mampu mendorong percepatan proyek listrik raksasa ini," kata Komisaris Utama PT Pat Petulai Energi Dony Gouw, di Jakarta, Kamis (3/3).
Dony menegaskan, gerak cepat pemerintah diperlukan karena pembangunan 35.000 MW itu bila benar-benar terealisasikan akan ada dampaknya kepada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sangat terbuka.
Dia memaparkan, banyak keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan air untuk pembangkit listrik, antara lain PLTA itu berusia bisa sangat panjang antara 50-100 tahun.
Selain itu, lanjutnya, kapasitas daya keluaran PLTA nisbi besar, kemudian teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia, dan yang terpenting adalah bebas emisi karbon.
Ia mengungkapkan, sejumlah masalah yang menghambat pembangunan itu antara lain adalah banyaknya peraturan yang bisa ditafsirkan berbeda-beda yang menjadi potensi konflik antara pengembang listrik swasta, pemerintah, dan PLN.
Senada dengan Dony, Direktur PT Klaai Dendan Lestari (pengembang listrik swasta) Yogi Adhi Satria memaparkan, pengembang memiliki ketertarikan untuk ikut berinvestasi dalam proyek listrik itu, akan tetapi ia melihat posisi pengembang terkesan "digantungkan" walaupun mereka telah mengeluarkan banyak dana.
"Di sisi lain, pengembang tertarik untuk ikut berinvestasi untuk pembangkit EBT terutama PLTM, itu karena harga beli yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 19/2015. Namun, saat ini pengembang ada dalam posisi digantungkan, padahal sudah mengeluarkan investasi awal dalam jumlah besar untuk kepentingan studi, mengurus perizinan, dan akuisisi lahan," papar Yogi.
Dia berpendapat, bila ini diteruskan maka akan menimbulkan kerugian bagi pengembang listrik dan akibatnya juga akan memperlambat program pemerintah yang ditargetkan rampung tahun 2019 itu.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menjanjikan akan mempermudah prosedur dan birokrasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya pada pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
"Sudah sangat mudah sekali memang," kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka "Bali Clean Energy Forum 2016" di Nusa Dua Convention Center di Bali, Februari lalu.
Dia memaparkan, investasi di bidang energi terbarukan ditawarkan kepada para pebisnis yang punya teknologi karena baik untuk kerja sama, sebab masalah lingkungan dinilai selama ini bukan hanya masalah negara ini saja tapi juga masalah seluruh dunia.
(Ant/l)
