Dalam kisah Yohanes 11:17 - 44 dikabarkan : "Lazarus sudah dimakamkan empat hari di liang kubur, Jesus Kristus membangkitkan dan menghidupkannya kembali". Tokoh pers nasional GM Panggabean sudah wafat lima setengah tahun lalu persisnya pada 20 Januari 2011. Oleh keluarga dihidupkan kembali lewat dibangun dan diresmikannya "Taman Memorial GM Panggabean" di Jalan Sisingamangaraja XII Km.7, Medan pada Sabtu (21/5/2016). Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Luhut B Pandjaitan meresmikan Taman Memorial itu.
Sebagai sesama orang pers saya kenal almarhum sebagai pejuang Batak berjiwa nasional dan seorang jurnalis yang tegas, visioner dan memperjuangkan (fighting for) multi cita - cita. Semua cita - cita itu bermuara pada satu kehendak. Beliau ingin mewujudkan untuk apa NKRI didirikan, yakni terealisasinya hak konstitusional warga negara Indonesia di Sumatera Utara : segenap warga Sumut mendapat perlindungan, kehidupannya dicerdaskan dan kesejahteraannya dimajukan.
Secara fisik, almarhum GM Panggabean tidak lagi bersama kita. Tapi, dengan tegaknya "Taman Memorial GM Panggabean" dihadirkan kembali keinginan untuk terus menghidupkan dan menindaklanjuti apa yang diperjuangkannya, yakni memajukan dan menyejahterakan Sumut. Saya diundang untuk menghadiri peresmian Taman Memorial tersebut. Saya tidak dapat memenuhinya, karena terjadwal berangkat ke Merauke untuk memberi kuliah umum di kampus Universitas Negeri Musamus dengan tema "Peran Pers dalam Mendukung Pengembangan Dunia Pendidikan Tinggi". Namun, saya terdorong untuk menulis artikel ini, "Kawasan Danau Toba Menyongsong Peradaban Baru" untuk dikirim ke "Sinar Indonesia Baru", surat kabar nasional yang diterbitkan oleh Bapak GM Panggabean Almarhum pada 9 Mei 1970. Isinya, tentang peluang besar yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo, Menko Maritim Rizal Ramli dan Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan kepada rakyat Sumut untuk mengakselerasi kemajuan daerah. Keinginan untuk memajukan Sumatera Utara, selama hidupnya disuarakan dan diperjuangkan oleh Bapak GM Panggabean lewat surat kabar "SIB".
PELUANG BESAR
Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden (2/2/2016), Presiden Jokowi menginstruksikan kepada menteri - menteri terkait untuk menguatkan konektivitas dan aksesibilitas, seperti bandara, jalan dan pelabuhan dalam pengembangan Danau Toba. Pengembangan itu sejalan dengan prioritas pemerintah 2016 menjadikan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo - Tengger - Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai dan Tanjung Kelayang menjadi 10 destinasi wisata.
Target pemerintah untuk lima tahun ke depan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia harus naik menjadi dua kali lipat, dari 10 juta wisatawan saat ini menjadi 20 juta wisatawan. Jika hal itu terwujud, kunjungan satu juta wisatawan mancanegara ke Sumut akan menghasilkan US$ 1 milliar ekuivalen dengan Rp 13,5 triliun devisa bagi Indonesia.
Untuk mempercepat pengembangan wilayah Danau Toba, Presiden Jokowi kembali mengunjungi Sumut. Di Hotel Niagara, Parapat (1/3/2016) dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden dihasilkan kesepakatan pemerintah pusat, Pemprov Sumut dan Pemkab Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Karo dan Dairi membentuk Badan Otoritas Kawasan Danau Toba. Artinya, yang berkaitan dengan izin-izin dalam lingkungan kawasan wisata yang sudah ditentukan sebesar 500 hektar akan jadi kewenangan badan otorita. Lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Mengakhiri rapat, Presiden Jokowi mengatakan : "Hari ini saya finalkan. Setelah ini, tidak ada rapat lagi dengan saya, tinggal pelaksanaan".
Dalam perkembangannya, Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan, pengembangan kawasan Danau Toba menjadi Monaco of Asia akan didanai dengan anggaran sebesar Rp 21 triliun. Menurut Rizal Ramli penamaan Monaco of Asia itu hanya branding. Menyebut kawasan Danau Toba sebagai Monaco of Asia akan teringat citra keindahan, ramah dan bersih. Menurut hemat saya, penamaan itu bermakna ganda. Pertama, bagi calon turis penamaan itu adalah image building, bahwa kawasan Danau Toba menawarkan keindahan, keramahan dan kebersihan.
Kedua, branding Monaco of Asia mengandung harapan pemerintah, bahwa jika masyarakat kawasan Danau Toba ingin dikunjungi sejuta turis, tantangannya adalah masyarakat harus mulai mengubah kebiasaannya dari bersikap sangar menjadi ramah. Sikap ramah dapat terwujud jika turis disikapi layaknya sebagai hula - hula/tondong/kalimbubu/mora. Dan, kebiasaan membuang segala jenis sampah dan kotoran ke Danau Toba harus segera dihentikan.
Peluang besar lainnya, mulai tahun ini desa menjadi pelaku pembangunan sesuai dengan program pemerintahan Jokowi. Tujuh kabupaten yang termasuk kawasan Danau Toba sedang menerima dana desa sebesar 7 kabupaten x rata - rata 220 desa x rata - rata Rp 500 juta per tahun menjadi Rp 770 miliar per tahun. Tahun depan jumlahnya akan ditingkatkan. Dana desa itu termasuk dana berkategori strategis karena akan berdampak luas dan akan menjangkau masa depan yang lebih menjanjikan. Sudah 70 tahun kita merdeka, tapi desa - desa hanya diposisi menjadi penonton dan pelengkap penderita. Oleh Presiden Jokowi, 74.053 desa Indonesia termasuk warganya ditantang menggunakan dana desa yang diterima dengan melakukan percepatan pemajuan dan penyejahteraan masyarakat desa.
Peluang besar ketiga, telah beroperasinya Institut Teknologi Del di Jln Sisingamangaraja, Sitoluama Laguboti, Toba Samosir oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut B Pandjaitan. Institut itu memiliki antara lain Program S-1 Teknik Informatika, Teknik Elektro dan Sistem Informasi. Program D-3 Teknik Informatika dan Teknik Komputer telah beroperasi sejak 2013/2014.
Akankah lulusan Institut tersebut dibiarkan hanya untuk memasok kebutuhan kota - kota besar seperti Medan, Jakarta dan lainnya? Tidakkah 7 kabupaten di kawasan Danau Toba tertantang memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Institut Teknologi Del tersebut?
Untuk mewujudkan tiga peluang besar di atas menjadi faktor kunci keberhasilan Sumut, khususnya kawasan Danau Toba terproyeksi empat tantangan berikut. Tantangan pertama, kesiapan masyarakat, pejabat, pengusaha dan elemen masyarakat lainnya melakukan revolusi mental. Sistem nilai atau nilai - nilai inti (core values) hagabeon, hamoraon dan hasangapon dan Dalihan Na Tolu (Tolu Sahundulan Simalungun, Rakut Sitelu Karo, Daliken Sitelu Pakpak, Dalian Na Tolu Mandailing) adalah kekuatan orang Batak, yang terbukti kontributif mempersatukan Batak dan mendorong kemajuannya. Karena sistem nilai itu terkena erosi di era reformasi ini, menurut hemat saya perlu diperkuat dengan doktrin bernegara Presiden AS ke - 35 John F Kennedy. Dia mengatakan : "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country". Artinya, jangan tanya apa yang anda bisa dapat dari negaramu atau yang anda bisa tilep atau "gomak" dari negerimu, tapi apa yang anda bisa beri atau kontribusikan bagi negaramu.
Kata - kata bijak oleh John F Kennedy yang bernuansa membangun patriotisme tersebut menjadi urgensi untuk dipedomani. Kenapa? Karena di era reformasi ini, dua gubernur dan puluhan bupati, wali kota dan ketua, wakil ketua, anggota DPRD Sumut sudah dan bakal dipidana penjara karena menilep uang rakyat. Kalau dana Rp 21 triliun untuk membangun kawasan Danau Toba menjadi Monaco of Asia dan dana - dana desa Rp 770 miliar masih juga ditilep atau di "gomak", kapan rakyat di daerah itu bisa maju dan sejahtera?
Tantangan kedua, perbaikan produktivitas tenaga kerja. Apakah tujuan bernegara kita sudah tercapai setelah kita merdeka 70 Tahun? Menarik untuk dicermati pendapat Prof Dr Soebroto dalam tulisannya "Pantang Mundur, Maju Terus" yang disampaikan pada pertemuan "Gerakan Pemantapan Pancasila", yang pembinanya mantan Wapres Try Sutrisno dan Sekjennya Saiful Sulun pada akhir Januari lalu. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi dan Guru Besar Universitas Indonesia itu mengemukakan : "Melihat ke negara - negara tetangga seperti Singapura di mana GDP per kapita yang biasa untuk mengukur kesejahteraan sudah mencapai $ 54.000, Malaysia $ 9.800, Thailand $ 6.300 sementara Indonesia $ 3.500, Filipina $ 3.150 dan Vietnam $ 2.550. Mereka pada tahun 1945 berada dalam kondisi yang sama dengan Indonesia. Tapi yang terjadi setelah 71 tahun, Singapura telah menjadi 18 kali lipat lebih makmur dari kita, Malaysia 3 kali dan Thailand 2 kali.
Sekarang tercatat 7,45 juta penduduk penganggur dan penduduk miskin 28,4 juta. Akan tetapi yang paling mencolok, 1% dari penduduk kaya menguasai 50,3% dari kekayaan nasional di mana sebelumnya 10% penduduk kaya menguasai 77% dari kekayaan nasional. Hal itu sangat kontras dibanding pada 1920, dimana 10% penduduk yang kaya hanya menguasai 15% dari kekayaan nasional".
Soebroto melanjutkan : "Dari penyakit yang kita derita itu, seperti kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ternyata ketidakmerataan dan ketimpangan (inequality) itu yang paling berbahaya. Kebangsaan Indonesia, terdiri dari beratus - ratus suku bangsa. Kalau mereka tidak merasa mendapat bagian yang layak, mereka dengan mudah kembali ke kandangnya masing - masing, berakhirlah Bhinneka Tunggal Ika, dan berakhirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".
Pertanyaannya, kenapa kemajuan Indonesia begitu tertinggal dibanding Singapura dan Malaysia? Pertama, tidak dapat dipungkiri, karena di negeri kita korupsi masih merajalela. Kedua, tingkat produktivitas tenaga kerja kita rendah. Mayoritas tenaga kerja Indonesia termasuk kawasan Danau Toba berpendidikan tamatan SD atau tidak selesai SD, seperti ditunjukkan oleh laporan BPS berikut :
Tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia 2010
A. Kurang Terdidik : (69,4%)
1. Tamat SD : 50,4%
2. SLTP : 19,1%
B. Terdidik : (30,6%)
1. SMU/SMK : 22,9%
2. Akademi/Dipl : 2,8 %
3. Universitas : 4,8 %
Jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah 54,1 juta.
Untuk mengatasi dua persoalan tersebut - gemar korupsi dan produktivitas tenaga kerja rendah khususnya di kawasan Danau Toba - pemerintah daerah tertantang untuk menerapkan prinsip clean and good governance dan juga siap mengampanyekan doktrin bernegara John F Kennedy sebagaimana dikemukakan di atas.
Kemudian, keberadaan Institut Teknologi Del di Laguboti terpanggil mengambil alih peran pembaharu pemerintahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghasilkan gagasan, konsep, inovasi bagaimana mengatasi korupsi dan bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja kawasan ini.
Tantangan ke-3, kesiapan masyarakat kawasan Danau Toba bertransformasi dari berperadaban gelombang satu ke gelombang dua. Alvin Toffler dalam bukunya "The Third Wave" ("Gelombang Ketiga") membagi peradaban manusia dalam tiga gelombang. Berperadaban gelombang pertama (The First Wave) berarti berperadaban subsistens, yakni hidup bertani atau berburu atau memancing sekedar menghidupi keluarga secara minim.
Berperadaban gelombang kedua (The Second Wave) berarti berperadaban masyarakat industri, yang berkemampuan memproduksi barang dan jasa secara massal (mass production).
Berperadaban gelombang ketiga (The Third Wave) berarti transisi negara - negara maju dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Dalam masyarakat informasi berlaku kaidah, pemenang kompetisi dalam hidup adalah yang paling menguasai informasi.
Menurut saya, sebagian besar masyarakat penghuni kawasan Danau Toba masih berperadaban gelombang I. Namun, pembangunan kawasan Danau Toba menjadi Monaco Of Asia, dikucurkannya dana desa, dan kehadiran Institut Teknologi Del di Laguboti berpotensi mengakselarasi kawasan ini bertransformasi bukan saja ke berperadaban masyarakat industri (industri pariwisata akan menjadi unggulan) tapi juga tertantang berselancar di peradaban informasi.
