Barangkali tidaklah salah jika kemudian Presiden Joko Widodo menjadikan Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pilihan Jokowi terhadap sosok anggota Polri yang satu ini bisa jadi merupakan pilihan terbaik mengingat reputasi dan rekam jejak yang dimiliki Tito selama ini cukup membanggakan. Terbukti pula dalam proses sebelumnya, DPR merestui pencalonan Tito Karnavian sebagai Kapolri melalui uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III. Dengan demikian, maka pencalonan Tito sebagai orang nomor satu di institusi Polri tidak mendapat tantangan berarti.
Jika melirik ke belakang, harus diakui bahwa proses pencalonan Tito sebagai Kapolri mengandung anomali. Sebagaimana lazimnya, proses pencalonan Kapolri didasarkan pada tradisi "urut kacang", yaitu dengan mendasarkan pada aspek senioritas berdasarkan angkatan. Jika aspek ini yang dijadikan ukuran, maka pengganti Jenderal Badrodin Haiti semestinya tidak jatuh ke tangan Tito Karnavian. Sebab bagaimanapun juga, masih ada sejumlah angkatan yang menjadi pembatas antara angkatan Badrodin Haiti dengan angkatan Tito di institusi Polri. Artinya, pencalonan Tito sebagai Kapolri telah memangkas beberapa angkatan di tubuh Polri serta berpotensi menutup peluang sejumlah angkatan dimaksud untuk menduduki jabatan pimpinan Polri jika kelak tradisi "urut kacang" diberlakukan kembali setelah masa jabatan Tito sebagai Kapolri usai.
Anomali inilah yang kemudian diperkirakan banyak pihak berpotensi memunculkan ketidakharmonisan antara anggota Polri yang merasa senior dengan keberadaan Tito sebagai calon Kapolri. Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya, Badrodin Haiti melakukan terobosan yang bersifat antisipatif dengan mengumpulkan para petinggi Polri guna memberikan dukungan pada pencalonan Tito sebagai orang nomor satu di institusi Polri. Langkah Badrodin tersebut patut diapresiasi sebagai upaya menjaga soliditas personil Polri. Sebab bagaimana pun juga, Badrodin Haiti dalam kapasitasnya sebagai Kapolri saat ini memiliki tanggung jawab besar dalam rangka menjaga dan memeliharan soliditas anggota Polri.
Sebenarnya, didasarkan pada dinamika perkembangan yang sempat mengemuka mengenai isu pencalonan Kapolri, nama Tito jelas tidak termasuk sebagai salah satu calon yang diunggulkan selama ini. Pergunjingan seputar calon Kapolri justru sempat mengarah pada upaya perpanjangan masa jabatan Badrodin Haiti.
Maklum, menjelang masa pensiun Badrodin, nama-nama yang diunggulkan menjadi Kapolri belum terlihat secara nyata. Hal inilah yang kemudian membuat banyak kalangan mengalamatkan dugaan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan perpanjangan masa dinas aktif Badrodin untuk menduduki kursi kepemimpinan di tubuh Polri.
Meleset
Namun ternyata apa yang menjadi dugaan banyak pihak itu justru meleset. Jokowi tampaknya memiliki pertimbangan lain dengan melihat sosok Tito Karnavian sebagai calon yang layak diunggulkan menjadi Kapolri. Langkah presiden tersebut jelas tidak terlepas dari sepak terjang Tito yang dianggap minus noda selama berkarier di kepolisian. Tito dianggap sebagai anggota Polri yang bersih serta memiliki sejumlah reputasi yang patut diapresiasi. Selain sebagai alumni terbaik di angkatannya, Tito juga selama ini mampu membangun reputasi yang memadai dalam rangka menjaga nama baik institusi Polri.
Memang pada saat pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan di parlemen, Tito sempat dicecar dengan sederet pertanyaan terkait keterlibatannya dalam sejumlah kasus hukum yang membelit institusi Polri. Salah satunya adalah soal adanya aliran dana dari Labora Sitorus ketika Tito masih menduduki jabatan sebagai Kapolda Papua. Namun kemudian, Tito berhasil menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam kasus dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa sosok personil Polri yang satu ini mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya selama berkiprah di institusi Polri.
Kini, sejalan dengan reputasi mumpuni yang dimiliki Tito Karnavian, publik tentu menaruh harapan besar pada Tito Karnavian yang telah resmi dilantik sebagai Kapolri. Bagaimanapun juga bahwa sampai detik ini, institusi Polri masih belum bisa dilepaskan dari berbagai isu miring terkait dengan kinerjanya. Ada begitu banyak masalah yang harus dipikul Tito Karnavian. Mulai dari masalah internal sampai dengan masalah-masalah eksternal di lapangan penegakan hukum. Semua itu akan menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dituntaskan oleh sosok Tito Karnavian.
Dalam internal kepolisian, salah satu persoalan yang sampai saat ini diyakini masih tumbuh subur adalah terkait dengan budaya setoran terhadap atasan, baik dalam rangka meraih kenaikan pangkat, penempatan di wilayah yang dianggap sebagai "lahan basah", sampai pada upaya menduduki jabatan struktural, khususnya jabatan Kapolda dan Kapolres. Kendati persoalan yang satu ini sangat sulit diungkap ke permukaan, namun sangat diyakini bahwa budaya upeti untuk meraih sejumlah jabatan dimaksud masih saja tumbuh subur di institusi Polri. Begitu juga dengan penerimaan anggota Polri juga tidak terlepas dari isu adanya suap menyuap guna memuluskan calon anggota Polri.
Adapun masalah eksternal yang juga tidak kalah urgen untuk segera dituntaskan Kapolri baru adalah terkait dengan citra Polri di mata masyarakat. Sampai detik ini, citra Polri masih sulit dipulihkan karena selalu terbelit dalam sejumlah problem akut. Ada begitu banyak anggota Polri yang kerap menyalahgunakan kewenangannya demi meraup sejumlah keuntungan dari pihak-pihak yang berurusan dengan institusi Polri. Intinya, citra Polri masih sangat terpuruk di mata publik. Begitu banyak masyarakat yang merasakan bahwa berurusan dengan institusi Polri akan selalu berujung pada upaya suap menyuap. Hal demikian jelas akan semakin membuat Polri sulit bangkit dan menunjukkan jati dirinya sebagai institusi profesional.
Gebrakan dan Terobosan
Semua persoalan dimaksud membutuhkan komitmen dan kerja keras untuk mengatasinya. Tanpa adanya kemauan kuat serta keberanian dalam rangka melakukan gebrakan dan terobosan, maka menjadi sulit rasanya mengharapkan Polri menjadi institusi yang dicintai rakyat. Ketika petinggi Polri tidak mampu bergerak lebih jauh untuk membersihkan institusinya dari tangan-tangan kotor yang selama ini selalu memelihara budaya korup, maka harapan terbangunnya institusi Polri yang kredibel akan sulit direalisasikan. Oleh karena itu, upaya penindakan terhadap setiap anggota Polri yang terbukti menyimpang dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.
Kita tentunya sangat mengapresiasi rencana Tito yang bermaksud membawa institusi Polri menjadi salah satu institusi yang bersih sebagaimana dikemukakan pada saat pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan di Senayan. Namun demikian, jangan sampai agenda semacam itu hanya mengemuka pada saat yang bersangkutan diperhadapkan dalam proses pencalonan sebagai orang nomor satu di institusi Polri. Yang terpenting adalah implementasinya di lapangan, bukan soal wacana yang dikemukakan di hadapan para wakil rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat negeri ini dari sosok seorang Kapolri baru, yaitu gebrakan dan terobosan yang mampu mengubah watak dan citra Polri yang profesional dan humanis. Anomali pencalonan Tito sebagai Kapolri seyogianya diimbangi dengan prestasi yang dapat dibanggakan, bukan saja oleh institusi Polri namun oleh seluruh lapisan masyarakat.(Penulis, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan/ r)
