Akhirnya Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle. Ada menteri baru, ada yang bergeser. Tujuan reshuffle memperbaiki kinerja. Berarti ada beberapa menteri yang tidak bekerja maksimal. Beberapa menteri memang banyak menuai kritik dan menjadi sorotan. Kita mengapresiasi langkah Presiden yang langsung melakukan antisipasi. Pergantian perlu untuk penyegaran. Beban dan tanggung jawab besar untuk menjalankan program pemerintah sudah di depan mata. Kita menanti kerja nyata dari menteri jilid II demi kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Reshuffle memang ditunggu banyak pihak. Karena banyak yang tak puas dengan kinerja beberapa menteri. Sebut saja sewaktu mudik lebaran. Kemacetan tetap saja terjadi. Bahkan sampai ada yang meninggal karena kelelahan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi sorotan. Perekonomian yang tak kunjung stabil pun sangat dikeluhkan. Menteri yang membidangi perekonomian tak mampu menganalisa pasar, analisisnya sering kali meleset. Jika dilanjutkan dikuatirkan kualitas kerjanya tak akan signifikan. Menteri pendidikan yang dinilai gagal mengawal UN dan lainnya. Ada juga beberapa menteri lain yang memang harus diganti karena sering tak sinkron antara sesama menteri. Kabinet jilid II diharapkan tak lagi seperti yang sebelumnya.
Melihat komposisi menteri baru yang dipilih oleh Presiden, memang tak jauh dari komposisi sebelumnya. Tetap gabungan antara rekomendasi partai politik (parpol) dan profesional. Tetapi yang menarik, komposisi yang dipilih merupakan wajah baru dan wajah lama yang sudah memperlihatkan kualitas kerjanya. Arcandra Tahar yang didaulat menggantikan Sudirman Said di Kementerian ESDM. Alumni ITB yang sudah memiliki 3 paten. Budi Karya Sumadi yang menggantikan Ignasius Jonan di Kemenhub. Menjabat Dirut Angkasa Pura II dan sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Jakarta Propertindo. Yang cukup mengejutkan Sri Mulyani yang menjadi Menkeu menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sri Mulyani pernah sukses menjadi Menkeu sebelum tugas ke Bank Dunia. Begitu juga dengan nama-nama yang lain.
Dilakukannya reshuffle, kabinet kerja harus bekerja lebih cepat. Menjadi tim yang solid dan saling mendukung kinerja tim. Salah satu hal penting yang harus segera dilakukan yakni, memperkokoh ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan sekaligus dalam persaingan dan kompetisi global. Presiden Jokowi menegaskan hal tersebut karena sektor ekonomi merupakan salah satu penopang stabilitas nasional. Ekonomi jelas berkait dengan banyak bidang. Jika kondisi ekonomi tak baik, sudah pasti lapangan kerja akan minim terbuka. Pembangunan sarana pra sarana dan infrastruktur pun tak akan berjalan maksimal. Pengelolaan sumber daya alam pun dipastikan mandek. Karenanya kesolidan kabinet kerja jilid II benar-benar harus kokoh.
Penguatan Kinerja Pemerintahan
Kinerja pemerintah yang selama ini sudah baik, harus lebih ditingkatkan. Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam berbagai bidang dianggap memuaskan masyarakat dengan tingkat 67%. Sebanyak 72% publik bahkan yakin Jokowi-JK mampu memimpin bangsa ini menuju perbaikan hingga akhir periode di 2019. Hasil ini jangan serta-merta memuaskan Presiden, tetapi harus bekerja lebih baik lagi demi mendapatkan hasil yang lebih lagi. Ini merupakan tugas menteri baru yang sudah dipilih oleh Presiden dalam reshuffle jilid II. Kinerja dan pelayanan kepada masyarakat harus diperbaiki. Program kerja harus lebih lagi menyentuh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
Dengan dilakukannya reshuffle jilid II kinerja pemerintah harus semakin kuat. Karena komposisi yang terpilih memang benar-benar pakar di bidangnya. Jangan sampai ada wacana dilakukannya reshuffle jilid III karena kualitas menteri jalan di tempat. Karenanya, menteri yang baru dan yang bergeser posisi harus benar-benar profesional dan memperlihatkan kualitas kerjanya. Jangan malah sibuk beradu argumen dan saling tuduh seperti yang sebelumnya sering terjadi. Yang paling penting, menteri harus benar-benar mendukung program kerja Presiden dan Wapres. Jangan malah merasa dirinya lebih hebat dan menganggap Presiden tak paham program kerja.
Menteri yang baru dan berasal dari parpol pendukung harus melepaskan diri dari parpolnya. Jangan pernah sekalipun melakukan intervensi terhadap program kerja pemerintah. Ketika sudah dipilih menjadi menteri, partai politik bukan lagi menjadi yang utama. Yang utama adalah program kerja yang semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jangan sampai ada yang mempergunakan pengaruh dan jabatannya untuk kepentingan parpol dan golongannya. Menteri bukan makelar proyek atau kasus. Menteri adalah abdi negara yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan program kerjanya.
Dukungan Rakyat
Hal yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kerja demi meningkatkan kesejahteraan rakyat tentu harus didukung. Presiden dan menteri tak akan dapat bekerja maksimal jika tak mendapat dukungan dari rakyat. Oleh sebab itu, rakyat harus memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Presiden dan kabinet kerja yang baru untuk bekerja. Jangan belum apa-apa sudah didemo dan dituntut untuk mundur dari jabatannya. Rakyat juga tak perlu lagi mendengarkan suara-suara sumbang yang bertujuan untuk memecah belah dan menyudutkan pemerintahan yang berjalan. Konsentrasi pemerintah tak boleh terpecah hanya gara-gara hal sepele.
Rakyat harus menyadari jika pemerintah bekerja untuk rakyat. Tetapi rakyat juga harus memposisikan dirinya dengan hal yang positif. Rakyat dapat menjadi pengawas dan kontrol terhadap kinerja pemerintah ke depan. Jika ada temuan ketidakberesan, dapat langsung mengambil tindakan untuk menyampaikan pendapat. Cukup dengan cara yang santun, tak perlu anarkis. Setiap tindakan yang tak santun hanya akan merugikan rakyat itu sendiri. Karenanya, sikap bersatu dan harmonis harus diperlihatkan. Kerukunan harus tetap terjaga dan jangan sampai dipecah-pecah oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan hanya ingin memperkeruh suasana.
Mari kita menantikan kinerja pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Mari kita nantikan kinerja pemerintah menyelesaikan persoalan pengendalian harga kebutuhan pokok, percepatan pemerataan kesejahteraan, pemenuhan lapangan kerja, dan kesigapan dalam memberantas korupsi. Kita berharap perwujudan pemerataan dan percepatan pencapaian kesejahteraan bukan lagi pepesan kosong dan segera mampu direalisasikan. Untuk Indonesia yang lebih baik lagi kedepan.
(Penulis Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan, Staf UPT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Unggul LP3M Medan/f)
