Ketika Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengunjungi Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PLN di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, 4 Agustus 2016, dirinya menyoroti sebagian pasokan listrik yang masih berasal dari Malaysia.
"Secara moral kita malu membeli listrik dari Malaysia. Tapi secara ekonomis rakyat di perbatasan tidak boleh disalahkan. Justru mereka beruntung karena listrik menyala dan tidak terlalu peduli dari mana asalnya," kata Oesman Sapta kala itu.
Dari penjelasan penanggung jawab GITET Bengkayang Sudarto, Kabupaten Bengkayang mendapat pasokan listrik dari Gardu Induk Mambong, Serawak, Malaysia sebanyak 100-120 megawatt. Pasokan listrik itu sudah berlangsung selama lima tahun.
PLN membeli listrik dari Malaysia sebesar Rp1.000/Kwh kemudian menjual ke konsumen sebesar Rp1.750.
"Inilah tugas pemerintah untuk membangun pembangkit listrik di Kalbar. Kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka tinggal menghentikan pasokan listrik. Ini tidak boleh terjadi," jelasnya.
Pasokan listrik merupakan hal yang sangat vital dalam pengembangan suatu daerah, karena pada era globalisasi sekarang ini, listrik sebagai sumber energi tidak bisa diabaikan.
Untuk itu, mengingat pemerintah yang sekarang ini sibuk bersosialisasi untuk program amnesti pajak, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengharapkan dana repatriasi dapat digunakan untuk membangun pembangkit guna mengatasi krisis energi di berbagai daerah.
"Kami usulkan agar dihidupkan lagi program kerja sama pemerintah dengan swasta atau 'public private partnership' (PPP) utamanya untuk pembiayaan listrik 35.000 MW," tutur Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang.
Menurut dia, program amnesti pajak bisa bermanfaat bagi sektor energi utamanya program 35.000 MW, sehingga mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali program untuk menggiring dana repatriasi itu.
Ia berpendapat bila program PPP dikawinkan dengan proyek 35.000 MW dan kemudian dibiayai oleh bank penampung dana repatriasi, skema kerja sama ini akan sangat solid serta mempercepat eksekusi program.
"Bila skema ini jalan akan meningkatkan kejelasan dan kepastian aturan main untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi investasi di bidang infrastruktur. Juga bisa meminimalkan risiko, meningkatkan kepastian masa depan investasi," ucap Arthur.
Skema PPP sudah berjalan sejak tahun 2005 dan dikenal dengan istilah Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Saat ini, KPS telah berganti nomenklatur menjadi Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur lewat Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
MOMENTUM
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APLSI Priamanaya Djan mengingatkan pemerintah bahwa ketersediaan listrik baik untuk sektor industri maupun konsumsi merupakan hal penting menjaga momentum pertumbuhan.
"Dari sisi 'demand' (permintaan) akan membesar, sebab ekonomi di luar dugaan tumbuh 5,18 persen. Momentum ini perlu dijaga dengan memberikan kepastian bahwa listrik tersedia untuk pertumbuhan ekonomi," kata Priamanya Djan di Jakarta, Senin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal II-2016 mencapai 5,18 persen (year-on-year), dibanding kuartal I-2016 sebesar 4,91 persen dan kuartal II-2015 sebesar 4,66 persen.
Sementara tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut juga diperkirakan terus meningkat menjadi 5,2 persen pada kuartal III dan 5,3 persen kuartal IV mendatang.
Pria mengatakan, cukup sulit bagi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level ideal bila pasokan listrik tidak mencukupi tiap tahun.
"Kuartal berikut akan berat kalau pasokan listrik melemah," katanya dan menambahkan, pasokan yang melemah dapat mengerem laju pertumbuhan.
Dia mengemukakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5-7 persen per tahun, maka Indonesia diperkirakan membutuhkan pasokan listrik baru sekitar 5000-7000 MW per tahun.
Sedangkan Wakil Bendahara Umum APLSI Rizka Armadhana mengharapkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat merevitalisasi peran produsen listrik swasta dalam program 35.000 MW.
"Kami berharap Menteri ESDM Arcandra Tahar merevitalisasi ulang peran swasta dalam proyek (35.000 MW) ini," kata Rizka Armadhana.
Menurut dia, pihak swasta sebaiknya diasistensi atau didukung penuh dalam menghadapi banyak kendala di lapangan agar proyek tersebut cepat terwujud.
Rizka mengatakan, sebuah kemustahilan pembiayaan program 35000 MW hanya digarap oleh PLN karena investasi di proyek ini cukup besar yakni Rp1.189 triliun.
"Makanya peran swasta sangat strategis di sini. PLN kami usulkan fokus kepada pembangunan jaringan saja dan distribusinya," ujar Riza dan mengingatkan, kemampuan finansial PLN dalam membiayai ini terbatas.
PERCEPAT TENDER
APLSI juga menginginkan pihak operator listrik dapat mempercepat proses tender untuk porsi swasta sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah mengingat masih rendahnya cadangan listrik.
Dia memaparkan, cadangan listrik ideal sebuah negara adalah 30 persen tetapi untuk saat ini di Indonesia cadangan listrik nasionalnya masih sekitar 10 persen.
Wakil Bendahara Umum APLSI mengingatkan bahwa negara tetangga seperti Singapura memiliki cadangan listrik yang diperkirakan mencapai 100 persen.
"Dengan pencadangan yang tipis ini Indonesia selalu terancam pemadaman dan ekonominya lagi yang kena," ujarnya.
Untuk itu, ia menginginkan pemerintah dan PLN serta produsen swasta (IPP) perlu segera melakukan konsolidasi untuk mengejar tambahan 7000 MW per tahun dalam memenuhi target proyek listrik 35.000 MW.
APLSI berharap bahwa PLN bersinergi dengan IPP dalam pembangunan 35.000 MW sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Sebagaimana diwartakan, PLN membuka tender empat proyek pembangkit listrik bagian program 35.000 MW dengan skema pengembang swasta (independent power producer/IPP).
Manajer Senior Humas PLN Agung Murdifi di Jakarta, Jumat (12/8) mengatakan, keempat proyek dengan total daya 800 MW tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bangka-1 berkapasitas 2x100 MW, PLTU Kalselteng-3 2x100 MW, PLTU Kaltim-3 1x200 MW dan PLTU Kaltim-6 1x200 MW.
"Tahap prakualifikasi dokumen dibuka mulai 11 hingga 25 Agustus 2016," katanya dan menambahkan, keempat pembangkit listrik tersebut ditargetkan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada 2019.
Agung mengatakan, syarat peserta tender adalah memiliki pengalaman membangun pembangkit dan kemampuan finansial yang layak.
PANAS BUMI
Selain itu, Kementerian ESDM juga telah mengumumkan empat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) akan beroperasi secara komersial (commercial on operation date/COD) pada 2016.
"Empat proyek PLTP yang akan COD tahun 2016 berkapasitas total 215 MW dengan nilai investasi 860 juta dolar AS (Rp11,8 triliun)," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Multana pada pembukaan Pameran "Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition" di Jakarta, Rabu.
Rida menjelaskan wilayah kerja panas bumi (WKP) yang akan COD tersebut, yakni PLTP Lahendong (Tomohon, Sulawesi Utara) Unit 5 sebesar 20 MW yang segera beroperasi komersial pada Oktober mendatang; PLTP Sarulla (Tapanuli, Sumatra Utara) berkapasitas 110 MW akan COD pada Desember 2016; dan PLTP Karaha (Garut, Jawa Barat) sebesar 30 MW akan COD pada Desember mendatang.
Sebelumnya, proyek PLTP Ulubelu (Lampung) Unit 3 berkapasitas 55 MW sudah COD pada 15 Juli 2016. Dengan demikian, total kapasitas terpasang akan menjadi 1653,5 MW pada akhir 2016.
Pengumuman dan penetapan WKP ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung penggunaan energi terbarukan (EBT) untuk menyukseskan program listrik nasional 35.000 MW, sekaligus mewujudkan bauran energi berbasis EBT sebesar 23 persen pada 2025.
Pemerintah juga menargetkan kapasitas terpasang PLTP mencapai 7200 MW pada 2025 yang membutuhkan investasi sekitar 23 miliar dolar AS.
Salah satu EBT yang potensial dikembangkan adalah energi panas bumi dengan jumlah potensi nasional mencapai sekitar 29.000 MW yang tersebar di 330 titik seluruh Indonesia.
Dengan fokus kepada energi terbarukan maka diharapkan tidak hanya mengatasi krisis listrik di berbagai pelosok nusantara, tetapi juga menciptakan iklim energi bersih di Tanah Air. (Ant/y)
