Ketua DPR RI Ade Komaruddin dalam berbagai kesempatan menilai perbaikan kualitas dan kinerja anggota parlemen harus terus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap salah satu pilar bernegara di Indonesia itu.
Akom, demikian Ade akrab disapa, mengatakan sejak memegang jabatan orang nomor satu di DPR RI, ia melihat perbaikan hanya bisa dilakukan secara bertahap agar masyarakat bisa percaya dan bangga memiliki anggota-anggota parlemen yang memenuhi aspirasi konstituennya.
Pascareformasi 1998, hampir semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami perubahan hampir secara fundamental tak terkecuali DPR RI.
Ketika keran kebebasan dibuka dan peluang untuk berserikat dan berkumpul mendirikan partai politik terbuka lebar, puluhan partai mengikuti pemilihan umum.
Kecepatan pertumbuhan partai politik tak diikuti oleh peningkatan kualitas rekrutmen parpol terhadap orang-orang yang akan ditempatkan di parlemen. Meski masih ada sejumlah parpol, khususnya yang sudah lama makan asam garam politik nasional, memiliki pola rekrutmen yang baik dan menghasilkan kader-kader politik yang berkualitas, namun masih banyak parpol yang belum memiliki sistem rekrutmen itu.
Padahal kewenangan, fungsi dan tanggungjawab setiap anggota parlemen ketika telah berada di Senayan sangat vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti yang disampaikan oleh Ade Komaruddin saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa yang tergabung dalam Forum Pemred, Jumat (2/9), seorang anggota DPR RI harus memiliki bekal ketika ia masuk dan menjalankan kewenangan serta fungsi legislasi.
Ketua DPR RI kemudian sempat melontarkan ide tentang Sekolah DPR yang dibicarakan di tingkat pimpinan.
Ia mengatakan, DPR akan segera mengkaji untuk pembentukan sekolah parlemen sehingga tujuannya meningkatkan kualitas legislator bisa tercapai.
Dengan Sekolah Parlemen itu, diharapkan tiga fungsi anggota dewan bisa berjalan dengan baik, yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi.
Melalui Sekolah Parlemen ini mewujudkan harapan publik agar anggota dewan berkualitas sebagai pembuat UU, anggaran, dan pengawasan.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, semua parpol bisa terlibat artinya calon anggota legislatif bisa mendapatkan pelatihan dari sekolah tersebut sehingga mendapatkan pengetahuan yang baik sebagai anggota parlemen.
Karena itu, menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar anggota legislatif maupun caleg bisa ikut pelatihan di sekolah tersebut.
"Targetnya tidak terlalu lama, tempatnya Wisma DPR di Kopo akan diubah menjadi sekolah," ujarnya.
Sementara anggota Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, keberadaan sekolah parlemen yang sedang digagas pimpinan DPR, akan difokuskan pada peningkatan kualitas kerja dewan yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dia mengatakan, di era orde baru, anggota DPR dibekali dengan materi-materi terkait kerja dewan meskipun tidak dalam bentuk sekolah.
Menurut dia, saat ini lebih baik apa yang sudah dijalankan itu diformalkan sehingga lebih terfokus dalam penyampaian materinya.
Taufiqulhadi mengatakan, di beberapa parpol mendirikan sekolah kader tentang pemahaman politik dan ideologi partai.
Dia menilai Sekolah Parlemen itu tidak akan sama dengan materi pengkaderan di internal partai politik karena materinya tidak berisikan ideologi partai.
Memimpikan Parlemen Modern
Sebagai salah satu pilar dalam trias politika, masyarakat menyematkan harapan yang tinggi atas kinerja parlemen. Para anggota DPR RI yang masuk ke Senayan berbekal tiket yang diperoleh beradasarkan suara pemilih, sehingga wajar bila ekspektasi hasil kerja yang diinginkan sangat tinggi.
Selain itu transparansi kebijakan dan proses politik di Parlemen juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadi konstituen.
Pimpinan Centre for Election and Political Party (CEPP) Fisip Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah menilai proses transformasi Parlemen Indonesia harus terus didorong ke arah kinerja Parlemen Modern sebagaimana yang telah dijalankan di sejumlah negara seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat.
Menurut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menangani pemilu 2004 itu, di Australia, kinerja Parlemen Modern diwujudkan dengan transparansi kebijakan dan kemampuan menyerap aspirasi konstituen untuk kemudian diperjuangkan di lembaga legislatif.
Sebagai salah satu contoh transparansi kebijakan dan proses politik di Parlemen ditunjukkan dengan adanya sebuah sistem yang memungkinkan rapat atau sidang anggota parlemen dipantau oleh masyarakat melalui "video streaming" dan tak sampai 60 menit setelah sidang atau rapat selesai, rekaman lengkap persidangan dalam bentuk video dapat diterima oleh media.
Sementara kemampuan menyerap aspirasi di daerah pemilihannya, diwujudkan dengan adanya kantor di setiap dapil yang dilengkapi dengan staf yang siap memproses segala masukan dan keluhan masalah dari masyarakat yang merasa perwakilannya masuk ke parlemen.
Dengan aktivitas yang kuat di kantor masing-masing dapil itu, maka fasilitas masing-masing anggota parlemen di Gedung Parlemen seperlunya. Termasuk luas ruangan kerja secukupnya dan tidak terlalu luas namun mampu menunjang kerja anggota parlemen.
Chusnul mengatakan di Indonesia perbaikan secara bertahap perlu dilakukan sehingga fungsi dan kerja anggota DPR RI lebih optimal.
Meski tidak harus dalam bentuk Sekolah DPR, Chusnul melihat penguatan kualitas harus dilakukan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap DPR RI.
Ketika lembaga eksekutif dan yudikatif di negeri ini terus melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat atas pengelolaan negara yang modern, transparan dan menjunjung tinggi demokrasi, sudah selayaknya lembaga legislatif pun mempercepat langkah mereka merengkuh kembali kepercayaan masyarakat. (Ant/h)
