Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah berusia 14 tahun. Kontribusi besar telah dilakukan oleh lembaga ini. Di bawah pimpinan Muhammad Yusuf yang masa tugasnya akan berakhir pada 26 Oktober 2016. PPATK benar-benar melaksanakan amanah UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Banyak kasus pencucian dan manipulasi keuangan yang berhasil diungkap. Uang hasil transaksi narkoba, korupsi berbagai lembaga, sampai pengusaha yang mengemplang pajak. Kontribusi positif ini harus dilanjutkan. Calon ketua PPATK yang dipilih oleh Presiden harus tegas, jujur, berani dan memiliki rekam jejak yang baik. Sehingga perang terhadap pemanipulasi keuangan dapat terus dilanjutkan.
PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka memerangi tindak pidana pencucian uang. Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), PPATK memiliki tugas mulia untuk mengungkap para penyeleweng uang yang sumbernya tak jelas. PPATK berhasil mengungkap petinggi kepolisian, hakim, jaksa dan gembong narkoba. Tentu sangat jelas yang berani mengungkap demikian adalah figur pemberani dan tak mau kompromi dengan kejahatan. Kita sangat berharap setiap proses menuju figur yang menjadi ketua baru transparan. Dengan begitu figur terpilih merupakan figur mumpuni, profesional dan memiliki karakter yang pantang dibeli.
Dalam menentukan pilihan Presiden Joko Widodo tak boleh melupakan 9 syarat yang diatur oleh undang-undang, antara lain: bukan pemimpin partai politik, memiliki keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dengan pengalaman paling singkat 10 tahun (Media Indonesia/11/10). Mengacu kepada syarat tersebut, dapat dipastikan figur tersebut benar-benar ahli dan mengerti akan tanggung jawab yang diembannya. Figur tersebut bukan figur main-main.
Penting untuk diingatkan, Presiden jangan coba-coba dalam menentukan pilihan. PPATK lembaga penting negara yang harus dipimpin oleh orang penting yang berkompeten. Kita mengapresiasi ucapan Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan memilih pimpinan PPATK dari figur yang kurang populer. Tujuannya untuk memperlihatkan betapa bersih figur yang akan dipilihnya.
Pantang Terafiliasi Politik/Politikus
Setiap yang berhubungan dengan politik dipastikan akan dipenuhi intrik dan sandiwara. Sangat dipantangkan calon pimpinan PPATK berasal dari partai politik atau politikus. Jika berasal dari Parpol, sudah dipastikan tak akan independen apalagi transparan. Figur tersebut akan terus tersandera untuk melindungi anggota partainya. Semangat memerangi para pelaku pencucian uang akan menjadi sia-sia. Uang negara akan menjadi sasaran empuk para maling berdasi yang manis di depan tetapi rusak di belakang. Rakyat yang akan menjadi korban karena pembangunan susah berlanjut, karena dana sudah lari ke pos-pos yang sengaja direkayasa.
Sudah menjadi rahasia umum jika politik sangat kental dengan konspirasi. Sudah berapa anggota dewan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan pusat yang ditengarai melakukan pencucian uang. Bahkan kasus Taat Pribadi yang ditangkap diindikasi ada hubungannya dengan kegiatan pencucian uang. Diinformasikan jika Taat Pribadi sengaja diperalat oleh oknum tertentu melakukan pencucian uang dengan kedok penggandaan uang dalam ragam jenis mata uang. Jelas terlihat bagaimana kejamnya jika politik sudah masuk ke sendi-sendi yang sejatinya bersih dan memiliki integritas. Karena itu politik harus dihindarkan dari pemilihan pimpinan PPATK.
Ketika berhubungan dengan kekuatan politik dipastikan akan memiliki banyak kelemahan. Dipastikan akan terjadi aktivitas transaksional. Kondisi yang tak terhindarkan karena ongkos politik yang sangat tinggi. Selain itu, tak jarang harus memberi ikatan politik kepada partai. Tidak sampai Di situ, kebijakan-kebijakan akan cenderung diintervensi oleh kepentingan partai politik. Dengan demikian, bukannya bersih, korupsi akan semakin merajarela dan terjadi di mana-mana.
Revolusi Mental
Revolusi mental yang menjadi tren di tahun 2014 harus diimplementasikan. Mental-mental petinggi bangsa dan bangsa itu sendiri harus diperbaiki. Revolusi mental berdasarkan konsep Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jika demikian sesungguhnya revolusi mental merupakan harga mati yang harus dilakukan. Sehingga semua akan berjalan di koridor sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera melaksanakan revolusi mental di seluruh lapisan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni melakukan pemilihan pimpinan PPATK dengan benar. Langkah-langkah intensif harus dilakukan guna membersihkan mental-mental yang sudah rusak. Kebenaran harus benar-benar ditegakkkan dan diungkap, yang diawali dengan penegakan mental pimpinan PPATK itu sendiri. PPATK tak boleh buram dan jangan tebang pilih. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya kepada siapapun yang melakukan kelanggaran, terlepas dari status, keuangan dan jabatan. Semua untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat kedepan. (Penulis adalah pemerhati masalah sosial, politik dan kemasyarakatan, staf UPT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Unggul LP3M Medan/d)
