Jakarta (SIB)- Sang Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memiliki banyak kata-kata mutiara, dan salah satunya adalah, "Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia".
Makna dari kalimat tersebut bukanlah kosong tetapi memiliki banyak makna, yaitu pentingnya bagi suatu masyarakat untuk menempatkan kepercayaan kepada kalangan pemuda sebagai penerus obor perjuangan suatu bangsa.
Untuk itu, wajar saja bila organisasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menggelar acara pendidikan dan pelatihan nasional (Diklatnas) dengan tema "Mendorong Pengusaha Muda Kompetitif di Pentas Global".
Acara Diklatnas IV kali ini terasa spesial karena juga bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Rantai jadwal diklatnas tersebut juga digelar di Gedung Panca Gatra, Lemhanas, 9-16 Oktober 2016.
Menurut Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi Priamanya Djan, Diklatnas Lemhanas BPP Hipmi ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme, ketahanan nasional, penguatan ideologi bernegara, dan mendorong peningkatan daya saing dalam dunia usaha.
Apalagi, selaras dengan pemikiran Bung Karno, Pria juga menilai peran pengusaha muda ke depan strategis karena antara lain menguatnya globalisasi, tumbuhnya angkatan kerja muda produktif, serta munculnya industri yang digerakkan oleh usahawan muda.
Selain itu, ujar dia, penyebab lainnya juga dapat disebutkan yaitu pesatnya perkembangan teknologi berbasis internet dan industri kreatif.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, di tengah tuntutan global yang kian ketat, kebutuhan akan hadirnya pengusaha dalam sebuah negara merupakan suatu hal yang tak dapat dipungkiri.
Apalagi, peran dunia usaha nasional bakal kian strategis dengan dimulainya pemberlakuan pasar bebas ASEAN melalui program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini.
"Kompetisi antarnegara telah dimulai. Tantangan bagi kita anak bangsa adalah bagaimana memenangkan peluang emas ini," katanya.
Ia juga mengingatkan sebuah keharusan bagi organisasi perkaderan seperti Hipmi untuk terus melahirkan bibit-bibit pengusaha baru setiap tahunnya.
Sejumlah sosok juga ditampilkan menjadi pembicara dalam diklatnas tersebut, seperti sejarahwan Universitas Indonesia (UI) Anhar Gonggong menyatakan saat ini menjadi tugas pengusaha muda mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia dan menjaganya dari penguasaan pihak asing.
"Menjadi kewajiban bagi para pengusaha-pengusaha muda untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam Indonesia agar tidak dikuasai asing," kata Anhar Gonggong.
Anhar memaparkan, Indonesia mengalami berbagai proses dalam membangsa dan terdapat perubahan-perubahan nilai sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, hingga saat ini.
Namun, Anhar menyayangkan meski Indonesia sudah merdeka dari penjajahan namun dirinya melihat kekayaan Indonesia yang melimpah tidak hentinya diincar oleh bangsa asing.
"Perusahaan-perusahaan di dalam negeri juga banyak yang dikuasai oleh asing," katanya.
Ia berpendapat bahwa ada dua hal yang harus dibenahi agar krisis kebangsaan tidak berlangsung lama, yaitu birokrasi dan partai politik.
Menurut dia, birokrasi di Indonesia dinilai buruk sehingga perlunya ada perubahan dalam mekanisme perekrutan dalam sejumlah instansi pemerintahan.
Pembicara lainnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengajak para pengusaha muda untuk mengelola industri prioritas yang terdiri atas sektor pangan, farmasi, kosmetik, tekstil, transportasi, elektronika, dan industri kreatif.
"(Industri prioritas) ini semua merupakan industri yang sedang tumbuh atau booming di dalam negeri, dan bisa menjadi peluang yang baik," kata Airlangga.
Revolusi 4.0
Menperin memaparkan bahwa saat ini Indonesia telah masuk ke dalam era revolusi industri 4.0 di mana industri dapat diintegrasikan dengan dunia online atau internet. "Beberapa industri seperti komponen semen, pupuk, tekstil, sudah mengadopsi otomasi," katanya.
Otomasi adalah penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimisasi produksi dan pengiriman barang dan jasa.
Dengan demikian, lanjut Menperin, maka akan semakin efisien karena dengan sistem online proses produksi akan berkesinambungan sesuai informasi kebutuhan stok.
Selain itu, masih dalam acara Diklatnas Hipmi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga mengajak para pengusaha muda untuk dapat aktif terlibat menggarap berbagai proyek infrastruktur di sejumlah daerah yang juga merupakan fokus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kementerian Pekerjaan Umum diamanahi tiga dari lima bidang infrastruktur yaitu transportasi yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, kemudian air yang meliputi ketahanan pangan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan banjir, serta yang ketiga pembangunan perumahan dan permukiman," kata Menteri PUPR.
Menurut Basuki, saat ini Indonesia sudah memasuki era kompetisi keterbukaan di antara negara-negara ASEAN tetapi kementeriannya masih menghadapi sejumlah kendala sehingga pembangunan infrastruktur dinilai masih belum optimal.
"Tantangan yang kami hadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain disparitas antarwilayah dan kawasan masih tinggi. Seperti pembangunan di wilayah Jawa yang sudah maju dibandingkan wilayah Timur dan pulau-pulau terluar Indonesia," katanya.
Guna mengatasi disparitas tersebut, Kementerian PUPR juga turut membangun wilayah timur dan pulau terluar Indonesia. Selanjutnya daya saing nasional masih belum kuat karena keterbatasan dukungan infrastruktur termasuk konektivitas.
Permasalahan lainnya adalah masalah urbanisasi yang tinggi serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi.
Untuk itu, Kementerian PUPR membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proyek infrastruktur.
"Dalam kebijakan pemerintah, kita memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada swasta. Kalau secara ekonomi visibel, dan secara finansial visibel, maka swasta kita dorong masuk," ujarnya.
Di Diklatnas Hipmi itu, Menteri Basuki juga kembali mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha besar dilarang menggarap proyek pemerintah dibawah Rp50 miliar.
Basuki mengatakan, larangan tersebut karena proyek dibawah Rp50 miliar diprioritaskan digarap oleh pengusaha kecil lokal atau daerah.
Pemerintah, ujar Menteri PUPR, membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur sebesar Rp5.500 triliun.
Namun pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab pemerintah hanya sanggup menyediakan sebesar 20 persen, termasuk dari BUMN.
Dengan adanya diklatnas yang diisi pembicara berbobot itu, diharapkan para pengusaha muda dapat memberikan kontribusi lebih kepada pembangunan negeri ini. (Ant/y)
