Jakarta (SIB)- Menabung bukanlah suatu hal baru, tapi tidak semua orang memiliki kelebihan finansial dan bisa menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan.
Terlebih lagi orang yang kurang mampu, yang harus bekerja banting tulang tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari, menabung seakan hanya menjadi mimpi.
Namun kini menabung bukan lagi sekedar mimpi, melalui program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan lewat keuangan digital dengan sistem perbankan, masyarakat punya pilihan untuk bisa menabung.
Sejak Juli 2016, pemerintah mulai mengujicobakan penyaluran bansos nontunai lewat perbankan. Program bansos yang sudah diuji coba yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi pangan beras sejahtera (rastra).
PKH yang selama ini dicairkan secara langsung lewat kantor Pos, sudah menggunakan jasa bank. Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan merangkul empat bank negara untuk menyukseskan bansos nontunai.
Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah berkomitmen untuk menjadi bank penyalur Bansos non tunai PKH.
Komitmen yang diikat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Sosial menegaskan bahwa penyaluran dana bansos nontunai PKH tidak membebani APBN atau zero APBN sementara biaya seperti cetak kartu ditanggung oleh Himbara.
Untuk memastikan keluarga miskin memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial secara integratif holistik, maka penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi Kartu Debet ATM Himbara dengan sistem E-Walet dan tabungan yang terintegrasi.
Sistem ini merupakan karya inovatif Himbara bersama Kementerian Sosial untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam setahun warga akan menerima bantuan yang disalurkan sebanyak empat tahap. Untuk awal penyaluran bansos nontunai, Kemensos akan menyalurkan bantuan pada sekitar satu juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 20 provinsi dan 68 kabupaten/kota untuk penyaluran tahap III dan IV.
Pada 2017 akan ditingkatkan menjadi tiga juta KPM yang dapat mengakses bansos nontunai.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memaparkan PKH telah dimulai dari 2007 menyasar bantuan bagi keluarga yang miskin yang memiliki ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas berat dan lansia 70 tahun ke atas.
Sampai 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta KPM dan bertambah menjadi enam juta KPM pada 2016.
Menabung
Lewat penyaluran nontunai, KPM tidak harus mencairkan seluruh uang bantuan PKH dalam sekali penyaluran, tapi dapat disimpan dan diambil kembali kapan saja dibutuhkan.
Bantuan tersebut tidak akan hangus atau hilang, tapi dapat dijadikan tabungan.
Penyaluran bansos nontunai sebagai respon atas arahan Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas yang digelar 26 April 2016 tentang Keuangan Inklusif.
Pada kesempatan tersebut Presiden minta agar setiap bantuan sosial dan subsidi agar disalurkan secara nontunai dan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
Manfaat lain yang diperoleh dari bansos nontunai, penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima sehingga terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan dan mengelola keuangan. Selain itu, kontrol penerima terhadap uang yang diterima lebih tinggi.
Tingkat transparansi lebih tinggi karena kartu menyimpan semua data transaksi yang dilakukan. Kecepatan dan waktu penyaluran bansos menjadi lebih efisien. Dan fleksibilitas waktu dan tempat penarikan bagi penerima. Serta gratis biaya administratif juga proses rekonsiliasi berlangsung dalam satu hari dengan sistem online (dalam jaringan).
Sebanyak satu juta PKM yang berada di 68 kabupaten kota akan menjadi proyek percontohan penyerahan bansos nontunai PKH, termasuk 44 Kota untuk percontohan transformasi rastra jadi bantuan pangan secara nontunai.
Sistem yang dipakai menggunakan Kartu Combo yang memiliki multifungsi, yaitu sebagai e-wallet dengan basis peladen (server) yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan PKH serta kartu tersebut berfungsi dengan basis TabunganKu.
Teknis pelaksanaan pengambilan bantuan nontunai PKH dan rastra/pangan dilakukan melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kube-PKH yang dibentuk oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Himbara dan Bulog dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Selain itu, terdapat juga titik-titik lainnya yang dapat digunakan untuk pencairan melalui agen agen perbankan, ATM, dan outlet bank tertentu. Hal ini juga merupakan realisasi program OJK dengan menggunakan sarana Laku Pandai dan program BI untuk keuangan digital.
Jaringan outlet Himbara sendiri saat ini mencapai lebih dari 55.000 ATM dan lebih dari 114.000 agen yang cukup banyak dan luas sehingga dapat mengakomodir penyaluran bansos tersebut sehingga manfaat ketepatan waktu serta efisiensi dapat diperoleh.
Dalam sistem penyaluran bansos nontunai, dibangun pula sistem monitoring yang bersifat daring untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bantuan sosial serta rekonsiliasinya.
Sistem dapat diakses oleh kementerian terkait dan pihak lainnya yang memerlukan data. Untuk ke depan, metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran bansos atau subsidi lainnya seperti pupuk, elpiji, Program Indonesia Pintar dan lain-lain, sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk bantuan dan subsidi.
Keluar Kemiskinan
Warga kurang mampu mungkin selama ini tidak berpikir nasibnya bisa berubah lebih baik, namun asal ada niat, tekad, dan semangat yang membaja, hijrah menuju sejahtera bisa jadi kenyataan.
Hal inilah yang dibuktikan Rochyati (46), ibu empat orang anak asal Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Berkat PKH, kini ia bisa mencecap rasanya menjadi pengusaha dan mandiri.
Gelontoran dana pemerintah melalui PKH tidak membuat Rochyati menjadi manja dan malas. Sebaliknya, ia bergegas memutar otak, berpikir, bagaimana caranya bantuan tersebut bisa "beranak-pinak".
Pilihan jatuh pada usaha gorden. Empat tahun berlalu sejak 2011, usaha tersebut berhasil mengantarkannya lulus dari program PKH pada 2015.
"Uang bansos saya atur sedemikian rupa untuk bayaran anak sekolah dan nambah-nambah modal usaha. Pokoknya saya pakai muter, bukan untuk foya-foya," cerita Rochyati beberapa waktu lalu.
Diungkapkan, saat ini dari usaha gorden tersebut ia bisa meraup omzet hingga Rp5 juta per bulan. Jelang Idul Fitri, jumlahnya bisa berlipat hingga dua atau tiga kalinya. Keuntungan tersebut ia gunakan untuk menyekolahkan seluruh anaknya, memperbaiki rumah, dan membeli kendaraan berupa motor dan mobil guna keperluan usaha.
Hal senada juga diceritakan oleh Endang Triyanti, penerima manfaat asal Kabupaten Karanganyar. Ia hanya butuh waktu empat tahun sejak 2012 hingga 2016 menyandang predikat "lulusan PKH".
Uang bantuan sosial yang diperoleh, selain digunakan untuk sekolah tiga anaknya, juga digunakannya untuk membuka bengkel motor.
"Alhamdulillah banget, bisa ningkatin ekonomi rumah tangga saya. Dari bengkel itu saya dan suami bisa memperoleh penghasilan Rp2 juta setiap bulannya," kata perempuan kelahiran tahun 1967 itu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat mengungkapkan di Jawa Tengah, kurang lebih telah ada 1.045 keluarga penerima manfaat yang telah keluar dari status miskin. Fakta tersebut membuktikan bahwa PKH cukup efekif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Efektifitas PKH dapat dilihat dari konsumsi keluarga PKH yang meningkat rata-rata sebesar 14 persen dari 76 persen dari garis kemiskinan ke 90 persen dari garis kemiskinan.
Di sektor pendidikan, terjadi peningkatan angka pendaftaran sekolah. Pada tingkat sekolah dasar (SD) sebesar 2,3 persen, sementara tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 4,4 persen. (Ant/l)
