Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik 10 hari lalu, Donald Trump, menjadi "magnet" bagi sebagian penduduk dunia, mulai dari kaum buruh, rohaniawan, politikus, hingga kepala negara.
Trump, yang sebelumnya jamak dikenal sebagai pengusaha di bidang properti dan sempat merambah bisnis transportasi udara itu, menawarkan sejumlah kebijakan kontroversial sejak masa kampanyenya.
Beragam tanggapan pun muncul, namun mayoritas khawatir dengan gaya dan sikap kepemimpinan Trump yang dinilai sejumlah pakar sebagai "anomali".
Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menilai bahwa gaya kepemimpinan tersebut belum pernah ada dalam presiden-presiden Amerika sebelumnya.
Sikap dan gaya kepemimpinan keras serta cenderung tidak bisa ditebak tersebut juga harus diwaspadai oleh negara-negara lain, tutur Reza saat ditemui di Jakarta.
Contohnya, hanya dalam waktu dua jam setelah pelantikan Trump, dia sudah menandatangani kebijakan penghapusan "Obama Care", sebuah keputusan kontroversial karena berkaitan dengan kalangan menengah ke bawah di Amerika.
Hal tersebut memberi kesan secara jelas bahwa Trump merupakan sosok yang ingin mengambil keputusan secara cepat dan penuh kejutan, sekaligus pemimpin yang penuh dengan ide namun ingin mengatur "kecepatan" kerjanya sendiri.
Dia memperkirakan, apabila ada yang tidak sesuai dengan dirinya, maka Trump sendiri yang akan mengakhirinya, sebagaimana yang terlihat dalam acara televisi yang pernah dia bintangi, "The Apprentice".
Terkait dengan hal itu, diperkirakan dalam pemerintahan Trump juga akan diwarnai sejumlah pergantian pejabat, mengingat Trump orang yang sangat rinci dalam menilai dan memilih bawahan yang dipimpinnya.
Sikap Agresif
Meski pun pola pikir dan gaya politik Trump belum bisa "diterawang", namun untuk urusan pertahanan dan keamanan global Trump dengan cepat menentukan langkahnya.
Untuk Asia Pasifik misalnya, sebagai kontinen terbesar di dunia, diperkirakan Amerika akan lebih aktif dibandingkan dengan apa yang pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Barack Obama delapan tahun terakhir.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Ikahi Unpad), Irman G. Lanti menilai Presiden Amerika Donald Trump akan bertindak agresif di Asia Pasifik, terutama pada bidang politik dan keamanan.
Selama kepemimpinan Obama, ada kevakuman pengaruh di Asia Pasifik, bahkan regional ini cenderung tidak diperhatikan, tutur Irman menyampaikan pandangannya.
Dia menjelaskan, pandangan tersebut turut berkaitan dengan tindakan China yang mengklaim wilayah maritim di Laut China Selatan dan Laut China Timur, termasuk pembangunan pangkalan militer di kepulauan Spratly yang memicu protes dari negara-negara sekitar wilayah tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, Irman meyakini aksi tersebut bisa saja terjadi mengingat sikap Trump yang antipati terhadap China, khususnya di bidang ekonomi karena banyaknya produk negara Tirai Bambu itu yang bersaing dengan produk Amerika.
Untuk urusan keamanan, bahkan Trump tidak segan-segan membawa armadanya untuk menjaga Laut China Selatan, bahkan jika punya kesempatan dia akan berupaya untuk mendekati Indonesia.
Lebih lanjut Irman memaparkan, demi menangkal dominasi China di Asia Pasifik kemungkinan juga Trump akan menggandeng Rusia untuk memasuki kawasan tersebut apabila dia memiliki pola pikir yang konservatif dalam kepemimpinannya.
Jika hal ini benar dilakukan, maka Trump melalui "mesin demokrasinya" dipastikan akan membawa dampak geopolitik baru bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
Sedangkan untuk hal ini, Reza berpendapat pemerintah dapat memanfaatkan Trump untuk turut mewujudkan poros maritim.
Asia Pasifik yang ditinggalkan Amerika pada masa Obama, melahirkan China dengan hegemoni barunya, termasuk dengan klaimnya terhadap Laut China Selatan dan Timur.
Dia menjelaskan, kemunculan China untuk menjadi negara adidaya baru bisa direspon oleh Trump dengan reaksi keras berupa ancaman eskalasi militer.
Hal tersebut seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia untuk menawarkan investasi dan pengembangan infrastruktur poros maritim yang dinilai masih belum terlalu kuat.
Peluang tersebut dapat diraih dengan langkah menggarap beberapa daerah yang belum dikembangkan, mengingat Amerika yang ingin menghentikan hegemoni China di Asia Pasifik.
Meski pun demikian, untuk memutuskan apakah pemerintah akan bekerja sama dengan China atau Amerika memerlukan kajian yang mendalam dan sikap waspada.
Karena patut diingat, bahwa Trump juga akan melakukan proses monitoring pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menentukan mana kawan mana lawan dalam meluruskan kebijakan multilateralnya.
Meninggalkan TPP
Keluarnya Amerika dari kerja sama perdagangan Trans-Pasifik (TPP) menjadi gejolak baru dalam bidang ekonomi internasional.
Sebagai inisiator kerja sama tersebut, Amerika justru lebih memilih meninggalkan kerja sama yang diikuti 12 negara itu dengan dalih demi melindungi kepentingan ekonomi nasional, sebagaimana yang diungkapkan Presiden Amerika Donald Trump melalui "executive order".
Akan tetapi, keputusan tiba-tiba ini tidak dianggap sebagai perkara bagi sejumlah negara.
Selain Jerman yang mengaku tertarik untuk mengisi kekosongan posisi di TPP usai ditinggalkan Amerika, pihak dalam negeri melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pun mengaku akan ada keuntungan dari peristiwa tersebut.
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani berpendapat, keluarnya Amerika dari TPP justru akan menguntungkan posisi Indonesia dari segi manufaktur.
Dengan tidak adanya TPP, posisi Indonesia lebih bagus dari segi manufaktur karena tidak mendapat saingan dari Vietnam, kata Rosan dalam sebuah kesempatan di Jakarta.
Pengesampingan TPP oleh AS, kata dia, merupakan peluang bagi ASEAN untuk kemudian memperkuat perdagangan bebas negara-negara anggotanya yang resprositasnya masih rendah.
Menurut dia, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan kohesivitas ASEAN adalah melalui perdagangan dan investasi.
Meski pun demikian, pemerintah Indonesia berencana akan menghentikan rencana keikutsertaan dalam TPP.
Menurut Deputi Sekretariat Wapres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Dewi Fortuna Anwar menyampaikan, usai kunjungan kehormatan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan di Kantor Wapres, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tidak akan menindaklanjuti rencana bergabung dengan TPP.
Terkait dampak penarikan diri AS terhadap kerja sama dengan Indonesia, Dewi mengatakan Indonesia baru tertarik untuk bergabung dengan TPP karena melihat adanya peluang untuk berkompetisi di pasar yang lebih luas, oleh karena itu posisi Indonesia masih menunggu posisi negara-negara lain terkait kerja sama perdagangan regional tersebut.
Ketidakpastian atau kejutan akan mewarnai arus politik dan ekonomi global akibat kepemimpinan Trump. Oleh sebab itu, pemerintah pun dituntut untuk lebih memperhatikan dinamika yang terjadi, tentu untuk membawa keuntungan dan dampak positif bagi pembangunan nasional.
(Ant/d)
