Dalam perkembangan transportasi air dunia, Singapura menjadi pelabuhan barang tersibuk kedua di dunia, bahkan di tahun 2009 pernah menjadi yang tersibuk. Hal ini merupakan buah dari sinergitas kebijakan pemerintah Singapura sejak tahun 1999 terkait operasional pelabuhan. Pengembangan kebijakan ini diawali dengan keresahan para operator pelabuhan serta pemilik usaha kargo yang terhimpun dalam Singapore Trade Association and Chamber (Asosiasi Kamar Dagang Singapura) dimana mereka merasakan sulitnya prosedur bongkar muat hingga dwelling time. Melalui keresahan ini, pemerintah melakukan analisis berdasarkan masukan dari para aktor terkait serta melibatkan kamar dagangnya menjadi pihak yang menjalankan supervisi. Proses jual-beli menjadi salah satu bagian penentu dalam pembangunan bangsa. Disinilah salah satu peran Kadin yang mana menjadi wadah bukan hanya antar pengusaha namun juga antara pengusaha dan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang pada akhirnya Kadin harus ikut serta dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.
Organisasi ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin Indonesia. Sejak awal dibentuknya, organisasi ini tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai pembangunan bangsa dalam bentuk wadah komunikasi antar pengusaha ke pengusaha dan antar pengusaha ke pemerintah mengenai hal-hal industri, perdagangan dan jasa. Sebagai wadah komunikasi, Kadin memiliki peran dan cara yang begitu luas dan beragam untuk bisa membangun bangsa dari bidang perekonomian khususnya di daerah regional Kadin masing-masing. Hal tersebut tentu menjadi cita-cita para pendiri Kadin yang mana dapat berperan penting dalam pembangunan bangsa. Mari kita tinjau lebih jauh bagaimana Kadin, khususnya di daerah secara ideal mampu berperan aktif dan kreatif untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas.
Policy Advocacy (Penggagas Kebijakan) Sarah Stachowiak dalam ORS Impact mengemukakan 10 teori terkait penggagasan kebijakan, salah satunya pada poin kelima adalah Regime Theory yang memuat tentang kebijakan yang terjadi melibatkan dukungan dari close-knit body of influential side. Maksudnya adalah, sebuah kebijakan yang ada perlu didukung dan didiskusikan dengan orang-orang yang kompeten, yang merasakan dampak kebijakan serta paham betul dari seluk-beluk permasalahan. Tentunya saat pemerintah ingin membuat kebijakan terkait perdagangan, Kadin hadir sebagai the close-knit body dari pemerintah untuk dapat memberikan aspirasi serta mengawal rancangan kebijakan hingga tahap implementasi.
Mari kita tinjau lebih jauh hal di atas. Kabupaten Samosir misalnya sebagai kabupaten termuda di Sumatera Utara saat ini telah bersiap melesat dalam hal pembangunan ekonomi khususnya ekonomi pariwisata. Samosir menjadi tujuan wisata iconic di Sumut, bahkan menurut Kadis Pariwisata Samosir, tingkat hunian hotel di Samosir pada masa Lebaran 2017 naik mencapai 90%. Hal ini merupakan buah dari upaya kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Samosir yang telah berlangsung selama ini. Kunci utama pembangunan perekonomian di kabupaten ini tidak hanya terletak pada pemerintah daerah sebagai decision maker, namun dukungan segala aspek khususnya masyarakat baik secara individu maupun organisasi salah satunya adalah Kadin yang mewakili pengusaha-pengusaha.
Peran Kadin dalam policy advocacy tidak boleh selesai hanya pada tahap penggagas kebijakan, namun harus berkesinambungan hingga tahap selanjutnya, yaitu :
Educating and Monitoring (Pengedukasian dan Pengawasan) Kebijakan yang masih berusia dini sangat rawan untuk bermasalah akibat kurangnya kontrol hingga terbatasnya informasi yang dimiliki pemerintah terkait masalah teknis. Sebagai contoh, dalam hal teknis persaingan usaha dan pemerataan nilai-nilai kesetaraan dalam usaha, pemerintah tentunya tidak lebih tahu mengenai teknis kendala di lapangan dibandingkan dengan aktor perdagangan itu sendiri yaitu pengusaha. Disinilah Kadin hadir, tidak sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi kumpulan individu-individu yang mempunyai common-interest.
Dalam International UK Trade Association Forum dikemukakan bahwa ada beberapa alasan mengapa Trade Chamber Association (Kamar Dagang) harus menjadi mitra pemerintah untuk tujuan pembangunan daerah? Salah satunya adalah mengedukasi dan menjadi perpanjangan mata pemerintah di lapangan. Dalam hal mengedukasi, Trade Chamber Association adalah pihak yang memahami hal teknis sehingga diharapkan mampu mentranslasikan kebijakan atau rancangan kebijakan pemerintah menjadi uraian yang lebih teknis. Dalam tahapan ini, seharusnya pemerintah menjadi sangat terbantu karena rancangan kebijakan yang dibuat dapat lebih cepat terimplementasi. Tidak hanya sampai disitu, edukasi tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi dengan melibatkan Kadin memiliki perbedaan dengan sosialisasi antara pemerintah dengan pengusaha. Dari sisi struktur, sosialisasi pemerintah-pengusaha bersifat top-down, dimana salah satunya adalah pembuat kebijakan dan lainnya adalah pelaksana kebijakan. Namun sosialisasi kebijakan dengan melibatkan Kadin memiliki struktur yang side-to-side dimana masing-masing pihak terlibat sebagai pelaksana kebijakan. Kebijakan baru akan lebih mudah diserap oleh pelaksana apabila pendekatan yang dilakukan menggunakan struktur side-to-side dengan banyak keuntungan misalnya penjelasan teknis yang lebih detail hingga timbulnya empati antar pelaksana kebijakan apabila kebijakan yang diusung tidak begitu menguntungkan para pengusaha.
Begitu juga pada tahap monitoring, setiap program dan kebijakan yang dilepas pemerintah tentu harus diikuti perkembangannya hingga ke tingkat paling dasar, dalam hal ini pengusaha. Rantai pengawasan memiliki ujung berupa evaluasi kebijakan. Seringkali, pemerintah kesulitan untuk mengakses perkembangan suatu program hingga ke tingkat paling dasar. Disinilah Kadin lagi-lagi mempunyai kesempatan untuk berperan. Kadin dapat menjadi mitra bagi Pemkab kabupaten/kota untuk melihat langsung hasil implementasi yang ada di level paling dasar yang sangat penuh dengan hal-hal teknis. Tentunya Pemkab Kabupaten/Kota atau Pemerintah sangat diuntungkan dalam hal ini dimana hal-hal teknis tersebut kemudian di de-translasikan kembali menjadi uraian yang lebih mudah dipahami. Jika diperhatikan dari uraian di atas, Kadin dapat hadir menjadi rantai komunikasi dari pemerintah kepada pelaksana kebijakan yang memiliki jalur komunikasi dua arah. Hal ini cukup membantu dalam hal mengurangi resiko miss-komunikasi yang kerap terjadi karena pemerintah salah dalam mentranslasikan kebijakan menjadi uraian teknis. Padahal sebenarnya kedua pihak memiliki tujuan yang sama-sama baik.
Evaluasi dalam proses keberlangsungan program pemerintah, dibutuhkan proses evaluasi yang berulang. Proses evaluasi tidak akan pernah selesai selama program yang ada masih berlangsung. Tidak ada program/kebijakan yang sempurna, selalu ada celah perselisihan dan pihak yang merasa kurang beruntung.
Peran KADIN adalah sebagai advisor untuk pemerintah. Hasil monitoring akan menjabarkan keunggulan dan kekurangan dari rangkaian proses implementasi.
Dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada harus dicari solusi/alternatif untuk implementasi selanjutnya melalui diskusi antara Pemerintah dan KADIN yang duduk bersama dengan tujuan mencapai win-win solution. Hal ini memperlihatkan sangat pentingnya terjalin sinergitas antara Kadin di daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Menjadikan bangsa ini hebat dan memiliki akselerasi pembangunan yang cepat tidak hanya dimulai dari potongan besar negara ini, tapi juga mengoptimalkan potensi-potensi mikro yang ada pada daerah. Sinergitas antara Kadin dan Pemerintah khususnya daerah menjadi "duet" yang kolaboratif dan suportif, menjadikan masing-masing aktor dapat maksimal di bagiannya masing-masing. Diawali dengan gagasan kebijakan, proses edukasi dan monitoring serta ditutup dengan evaluasi yang berkelanjutan, maka program kerja dan kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan lebih mudah. Suatu hari, akan tercipta momentum dimana tagteam ini berperan penting dalam pembangunan bangsa dimulai dari skala kecil. Disini kami hadir, menjadi potongan-potongan kecil dari bagian besar yang siap bersinergi, dilibatkan dan melibatkan pemerintah daerah kabupaten untuk membangun bangsa dari daerah.
(Penulis adalah Ketua Kadin Kabupaten Samosir/c)
