Berbicara tentang prospek-outlook, ada beberapa hal yang perlu dikupas antara lain kemungkinan, harapan, pandangan dan bakal yang akan muncul. Pada tanggal 22 Desember 2014 dilaksanakan rapat koordinasi TPID. Dalam sambutannya, Ibu Elly Tjan selaku pimpinan BI P Siantar mengungkapkan bahwa BI memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah termasuk kestabilan terhadap harga pangan dan jasa. Artinya sasaran utama kebijakan adalah Inflation Targeting Framework. Penyampaian target inflasi memang ada plus minusnya, tetapi itulah kerangka kerja holistik. Dalam paparannya sebagai narasumber kesatu, BPS Kota P Siantar mengungkapkan bahwa pada bulan November 2014 di Kota Pematangsiantar terjadi inflasi sebesar 1,95 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 118,78. Lebih jauh dikemukakan bahwa cabai merah menyumbang inflasi 0.5842 persen (kenaikan 47.5155%), Beras 0.1089 persen (kenaikan harga 1.8760 %), Jeruk 0.1608 persen (kenaikan harga 30.5574 %), Sawi Hijau 0.0877 % (69.2297 %), Teh Manis 0.0754 % (kenaikan harga 41.6667 %) dan Tomat Buah 0.0562 % (kenaikan harga 5.1850 %).
Sebagai narasumber kedua, saya memulai dengan fungsi pangan yang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi tetapi haruslah multi fungsi seperti fungsi fisiologis/biologis, sosial, budaya, politik, agama serta fungsi kelestarian lingkungan hidup. Sama halnya dengan pupuk bersubsidi dan atau bantuan benih unggul. Dari aspek ketahanan pangan, istilah Lini I hingga Lini IV lebih ditekankan pada aspek distribusi dari pelabuhan hingga ke kios pupuk yang di beberapa kab/kota ijin usaha kios dikeluarkan oleh DISPERINDAG-KOP dan berkoordinasi dengan pihak Distributor serta produsen. Walau belakangan kemungkinan distribusi pupuk akan diurus oleh koperasi-dikembalikan kepada semangat KUD, mungkin juga menggunakan kartu. Pemerintah Provinsi (baca Dinas Pertanian) lebih menekankan pada alokasi dan koordinasi.
Berikutnya saya sampaikan pengalaman membeli beberapa mata uang asing beberapa Negara Asean. Sebagai contoh, tahun 2012 saya pergi ke Singapura, satu dolar Singapura pada waktu itu masih sekitar Rp 7 100. Beberapa hari yang lalu saya beli kurang lebih Rp 9600 per dolar Singapura, dan saya yakin Januari ini, harga pangan di sana relatif stabil. Kami yakin kondisi yang sama terjadi di negara lainnya yang akan kami kunjungi. Kondisi tersebut amat kontras dengan negara kita.
Poin berikutnya, solusi kepada kaum papa/miskin belum begitu cocok. Kita sering mengatasi orang miskin bukan pada apa yang mereka miliki, seharusnya dimulai dengan solusi kelaparan/malnutrisi. Hasil kajian World Food Programme mengemukakan "malnutrisi dikurangi satu persen, kemiskinan akan berkurang empat persen sebaliknya bila kemiskinan ditekan berkurang 1 persen, angka malnutrisi hanya berkurang 0.05 persen. Pastilah semua pihak mengapresiasi langkah BI untuk menekan inflasi-volatile food, pangan menjadi shocks akibat gangguan alam dan factor lainnya. BI menajamkan program klaster ketahanan pangan dengan berkoordinasi dengan pemerintah pada beberapa jenis pangan strategis antara lain komoditas padi, sapi, bawang merah, cabai merah, ayam pedaging, dan perikanan air tawar. BI menekankan pada aspek ketersediaan, hal ini sejalan dengan instruksi SBY sewaktu menjabat sebagai Presiden RI menyebut bahwa harga pangan akan stabil apabila suplai lebih tinggi dari demand. Dalam hal ini, barangkali hal tersebut dilakukan agar BI dapat signifikan membenahi cost push inflation dan demand pull inflation serta ekspektasi inflasi. Fokus pembahasan cost push inflation adalah administered price yakni harga yang diatur pemerintah dan negative supply shocks akibat bencana alam dan distribusi.
Sebetulnya, di perkotaan pun hal yang sama dapat dilakukan peningkatan suplai, misalnya melalui pembangunan rumah pangan lestari. Konsepnya bahwa pekarangan mempunyai multi guna antara lain lumbung hidup, warung hidup, bank hidup, apotik hidup dan memberi estetika tersendiri. Kejadian penurunan skor PPH 78.7 menjadi 76.3 di Sumut lebih banyak disebabkan karena inflasi sehingga daya beli masyarakat menurun tajam. Wajar, human development index Indonesia yang dilaporkan tahun 2014 berada pada level 108 dari 187 negara di dunia. Menekan inflasi dapat juga melalui revitalisasi komponen distribusi dan aksesibilitas pangan di antaranya melalui informasi ketersediaan dan pasokan. Siapa pelaku distribusi, integrasi instansi (policy mix), pemantauan, jumlah pasar tradisional/modern, informasi fasilitas lumbung-kapasitas penggilingan serta pola distribusi dan perilaku distributor/Agen-sub agen,grosir. Untuk itu peran enumerator sangat dibutuhkan.
Saya setuju apabila dilakukan revolusi mental enumerator yang mengarah ke transformasi etos yang menyangkut corak cara berpikir enumerator agar tidak membuat data di kedai, cara merasa dan cara bertindak yang terungkap dalam tindakan, praktik dan kebiasaan sehari-hari yang pada gilirannya menampilkan data pangan lebih akurat yang didukung oleh semua pihak. Kalau dikatakan ada koefisien peningkatan penyediaan pangan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional rata-rata 0.34 pada hari Natal dan tahun Baru, rata-rata 0.36 pada saat puasa dan Idul fitri, sudahkah ada data akurat? Amanah UU tentang Pangan menyebut Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100 000 000 000,00 (seratus miliar rupiah).
Potret MasalahTidak lama lagi kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, tentunya masalah mutu menjadi problem issue. Untuk itu daya saing dan kesejahteraan produsen dan konsumen haruslah dijaga dengan baik termasuk industri perbuahan yang masih menghadapi masalah besar. Produsen pangan di tanah air tidak zamannya lagi dimasukkan dalam kategori sub ordinasi agar memiliki kreatifitas untuk menghadapi perubahan. Harus dijaga agar sengketa lahan tidak semakin meruncing. Sumut mengalami pengurangan luas lahan sawah tahun 2012 sebesar 20.193 ha (4,16 %). Hal ini diperparah dengan indeks pertanaman masih lebih banyak kurang dari dua kali setahun. Artinya penanaman padi di Sumut belum semuanya dapat ditanami 2-3 kali dalam setahun selain produktivitas belum menyamai negara produsen beras. Itu mungkin salah satu alasan impor beras yang masuk ke Sumut (Belawan) periode Oktober 2014 mencapai 6.2 ton lebih, jagung 53.2 ton lebih, kedelai 30.4 ton lebih.
Nilai tukar petani pun sekarang ini bertengger pada 102.06 pada Agustus 2014 dan pastilah turun seiring dengan naiknya BBM. Harus pula diwaspadai bahwa berdasarkan ARAM II tahun 2014, terjadi penurunan luas panen di SU, masing-masing untuk padi 2.89 %, jagung 4.78 %, kedelai 52.03 %, kacang tanah 5.75 %, ubi jalar 5.63 %. Secara nasional, target produksi Gabah Kering Giling tahun 2014 sebesar 76,57 juta ton tidak tercapai, realisasi produksi tahun 2013 hanya 71 279 709 kg, itupun Gabah Kering Panen. Pada tahun yang sama target swasembada jagung (pipilan kering) sebesar 29 juta ton juga belum tercapai (realisasi produksi tahun 2013 hanya 18 511 853 kg), kedelai (biji kering) sebesar 2,70 juta ton- muncul dekedelaisasi (realisasi produksi 2013 hanya 779, 992 kg), gula (GKP) 3,1 juta ton dan daging sapi 0,51 juta ton juga tidak tercapai.
Berdasarkan kajian Global Food Security Index yang memiliki 28 variabel termasuk yang berhubungan dengan korupsi, inflasi, Indonesia berada pada urutan ke 69 dari 109 negara pada tahun 2013 dengan skor 46.8 pada rentang penilaian 0-100. Kita prihatin sebagai negara agraris, siapa sebenarnya yang berswasembada? Apakah seluruh beban di pundak petani-buruh tani? Harus segera dihitung berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk surplus-swasembada beras, gula, daging sapi, kedelai, jagung, bawang merah, cabai merah. Khusus surplus 10 juta ton beras, harus ada hitungan-hitungannya misalnya untuk komponen perbaikan irigasi (oleh dinas terkait-PU), jumlah penyuluh (oleh Bakorluh), penurunan losses (Distan), konsumsi pangan B2SA oleh BKP, pengurangan alih fungsi lahan, cetak sawah, pengendalian OPT, pupuk berimbang (oleh Produsen), benih unggul spesifik lokasi, jumlah alsintan. Jaminan harga pasca naiknya BBM, kemudahan perizinan menjadi variabel tersendiri untuk melengkapinya. Itu yang sering saya sebut harus ada KISS (koordinasi, integrasi, sinergisasi dan sinkronisasi). Saat ini dan untuk yang akan datang, impor semakin sulit dan mahal karena setiap negara di dunia juga menghadapi fenomena alam seperti ada banjir bandang, kekeringan, puso, gunung meletus, gempa bumi, inflasi dan lain sebagainya.
Penutup Kita berharap agar pemerintah, masyarakat, pelaku dan stakeholder lainnya serius membenahi dan komit untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Persepsi Korupsi pada jalur pembangunan ketahanan pangan juga harus ada treatment khusus. Mudah-mudahan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 sebagai resultante pembangunan ketahanan pangan semakin meningkat, sekuensinya Indonesia berdaya saing tinggi dan sejahtera. Kiatnya harus dipacu revolusi mental yang berhubungan dengan hal-hal ragawi seperti pembenahan infrastruktur-jalan pedesaan, distribusi, sistem irigasi dan jembatan, penyuluhan, perijinan produk bahan baku pangan. Mudah-mudahan juga prediksi Deputi Gubernur Bank Indonesia terwujud termasuk kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi 2015 akan semakin membaik pasca realokasi subsidi BBM.
(* Guru Besar Kopertis Wil.I dpk UDA-Dosen tidak tetap FP UMI/ Ketua Tim Teknis DKP Sumut -Medan/Anggota Pokja Ahli DKP Pusat/ r)
