Hanya beberapa langkah lagi, negeri ini akan memasuki dunia baru dalam lingkup pasar bebas Asia Tenggara atau yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016.
Tujuan dibentuk pasar tunggal tersebut yakni agar daya saing barang dan jasa negara-negara ASEAN bisa meningkat dan lebih menarik minat investor yang saat ini hanya bertandang di Tiongkok dan India.
Di sisi lain, pemerintah serta pengusaha di seluruh sektor dihadapkan dengan kompetisi akan semakin ketat mengingat MEA mempersilakan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara Asia Tenggara lainnya.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Rossalis Rusman Adenan menyoroti 12 sektor prioritas barang dan jasa dalam menghadapi MEA. “Negara kita mempunyai 12 sektor yang menjadi unggulan, empat di antaranya bergerak dalam bidang jasa,†ujarnya.
Dua di antara empat sektor jasa yang mainkan peran penting, menurut Rossalis, yakni logistik dan perhubungan udara. Pemerintah dengan semangat menjadikan negara sebagai poros maritim dunia, telah mencanangkan program Tol laut dalam rangka menekan biaya logistik yang ini masih di kisaran 25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan laporan indeks Kinerja Logistik 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara tetangga, Singapura berada di peringkat lima, Malaysia di posisi 25, Thailand di peringkat 35 dan Vietnam di peringkat 48.
Untuk mempercepat upaya menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dengan mengurangi disparitas harga di wilayah Barat dan Timur, tiga dari enam trayek tol laut dimulai sejak 4 November.
Tiga trayek dilintasi dua kapal kontainer masing-masing berkapasitas kapal kontainer 115 TEUs dan sementara kapal kargo T6 3.000 ton m3.
Trayek T-1 Tanjung Perak-Tual-Fak fak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fak fak-Tual-Tg Perak (Doperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III-32).
Kode Trayek T-4 : Tg. Priok-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Blak-Tg Pnok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga Ill - 22).
Kode Trayek T -6 : Tg. Priok-Kijang-Natuna-Kijang-Tg Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 4).
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menugaskan PT Pelayaran Indonesia (Pelni) untuk mengoperasikan armadanya dalam rangka tol laut dengan nilai subsidi yang digelontorkan sebesar Rp30 miliar untuk tiga ruas trayek tersebut.
Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Barang Dalam Negeri dan Bongkar Muat Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut.
“Dengan adanya pelaksanaan tol laut tersebut diharapkan ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat khususnya bagian Timur Indonesia dapat terlayani dengan kesetaraan harga barang di Indonesia Bagian Barat,†tuturnya.
Menurut Jonan, dengan “freight-liner†atau angkutan barang terjadwal ke Wilayah Timur bisa memberikan kepastian dan kepercayaan diri bagi pengusaha, sehingga harga bisa ditekan.
“Selama ini datangnya kapal itu tidak pasti ada yang dua minggu empat kapal, jadi harga itu ditentukan berdasarkan datangnya kapal, gelombang tinggi dan sebagainya. Jadi dengan adanya `freight-liner` bisa memberikan kepastian kepada pengusaha,†ujarnya.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku optimistis dengan adanya tol laut harga barang di Wilayah Timur bisa turun hingga 30 persen.
Mengacu pada Perpres Nomor 71 Tahun 2015, jenis barang kebutuhan pokok yang diutamakan untuk diangkut, meliputi hasil pertanian, industri serta peternakan dan perikanan.
Untuk itu pula, Kemenhub kembali menginisiasi pengadaan kapal ternak pertama di Indonesia KM Camara Nusantara I yang bisa mengangkut 500 sapi.
Upaya pemerintah tersebut juga sedianya harus didukung dari dunia usaha sebagai mitra dalam meningkatkan perekonomian nasional.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengimbau agar pengusaha, dalam hal ini, yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA) untuk turut andil dalam menurunkan biaya logistik.
“INSA harus berkonsentrasi pada permasalahan biaya logistik yang menjadi salah satu faktor lemahnya daya saing produk lokal di pasar internasional,†katanya.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengaku pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam program Tol Laut serta mengawal asas “cabotage†atau keberpihakan terhadap kepentingan nasional.
Namun, dirinya pun meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro pada pemberdayaan industri pelayaran nasional, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun perbankan, seperti pembebasan pajak pertambahan nilai atas pembelian bahan bakar minyak kapal domestik.
“Jika pajak itu dihapus, kita lebih kompetitif, otomatis meningkatkan daya saing di bidang jasa pelayaran,†katanya.
KENDALA YANG SAMA
Dunia industri penerbangan juga mengalami kendala yang sama, yakni pembebasan bea masuk yang baru meloloskan empat komponen pesawat dari 300 komponen yang diajukan.
Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (Inaca) M Arif Wibowo menilai jika bea masuk komponen pesawat dibebaskan, maka akan menambah ruang untuk biaya operasional, sehingga menciptakan layanan jasa penerbangan yang lebih kompetitif.
Dia berharap pada 206 bisa dibebaskan 27 komponen lagi karena sebagian besar komponen pesawat tidak diproduksi dalam negeri dan untuk menekan biaya operasional.
Arif juga meminta pembebasan jasa kena pajak untuk maskapai-maskapai yang mengoperasikan pesawat sewa (operating lease) dibandingkan untuk maskapai yang mengoperasikan pesawat hasil membeli (financial lease).
Ia menyebutkan di negara-negara ASEAN dan Asia sebagian besar maskapai “operating lease†dibebaskan jasa kena pajak, seperti di Singapura dan Dubai.
“Pajaknya sampai 10 persen, kami paham pemerintah membutuhkan pajak, tetapi kami juga berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi karena menggaet orang-orang untuk ‘traveling’,†katanya.
Namun, secara umum ia maskapai nasional siap secara umum menghadapi MEA, terlebih dalam momentum yang bersamaan dengan ASEAN Open Sky.
Dia berharap maskapai nasional bisa memanfaatkan “kebebasan penerbangan†dengan dibukanya lima bandara di Indonesia dengan seluruh rute yang terkoneksi.
“Meskipun begitu, kita harus menjaga agar bagaimana asing hanya masuk ‘pintu’ saja, bukan ke ‘halaman belakang’ kita, karena itu harus kita jaga ‘domestic consistency’-nya,†katanya.
Kepala Bagian Hukum dan Humas Perhubungan Udara Kementeria Perhubungan Hemi Pramuraharjo mengatakan dalam MEA, untuk industri penerbangan akan memberlakukan “ASEAN Single Aviation Market†atau pasar penerbangan tunggal ASEAN.
Dengan demikian, Hemi menjelaskan, tidak ada pembatasan untuk hak angkut dan frekuensi penerbangan di lima Bandara, yakni Bandara Kualanamu-Medan, Soekarno-Hatta Jakarta, Juanda-Surabaya, Ngurah Rai-Bali dan Hassanudin-Makassar.
“Akan tercipta liberalisasi pasar penerbangan, namun tentu saja ini terbuka untuk asing juga, karena itu kita harus memperkuat dan lebih kompetitif,†katanya.
Menurut dia, secara umum sektor penerbangan siap menghadapi MEA, baik itu dari segi bisnis, sumber daya manusia, operasional, finansial dan pelayanan.
“Ditambah maskapai-maskapai di ASEAN, seperti di Singapura dan Thailand telah mtelah memiliki jaringan yang kuat,†katanya.
Terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM), Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan sebesar Rp2,9 triliun untuk belanja pegawai dari total APBN 2016.
Selain itu, anggaran untuk keselamatan transportasi juga naik 139,5 persen dibandingkan tahun lalu atau menjadi Rp12,03 triliun.
Dari sisi infrastruktur juga akan dilakukan pengadaan 3.170 bus, kapal perintis 50 unit, pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km serta pembangunan 15 bandara baru.
APBN yang dialokasikan ke Kemenhub tersebut akan difokuskan untuk pemerataan pembangunan di wilayah Timur, perbatasan, terpencil dan terluar.
Diharapkan segala langkah yang diambil bisa mencapai tujuan, sehingga Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pasar, tetapi juga pemain yang mampu bersaing dengan negara lainnya. (Ant/y)
