Masih Ada SMA/SMK Belum Dilengkapi Komputer, DPRDSU Kuatir Sumut Belum Siap UNBK

Medan (SIB) -Kalangan DPRD Sumut mengkuatirkan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di Sumut belum bisa dilaksanakan, karena masih adanya SMA/SMK yang belum dilengkapi komputer.

"UNBK ini perintah negara, jadi harus dilaksanakan. Kalau sarana komputer tidak ada, UNBK tidak mungkin bisa dilaksanakan," ujar Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut H Zahir ,  Juliski Simorangkir  dan Everady kepada wartawan, Rabu (1/2) melalui telepon selulernya di Medan.

Diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggelar UNBK dengan persyaratan pelaksanaan harus memiliki paling sedikit 20 unit komputer, jaringan internet berkapasitas tinggi dan daya listrik stabil.

Realita di lapangan, ungkap Zahir,  ketersediaan fasilitas komputer di sekolah-sekolah SMA/SMK di Provsu masih belum memadai. Apalagi SMA/SMK pengelolaannya saat ini sudah dialihkan dari kabupaten/kota ke Pemprovsu, tapi ada yang belum memiliki fasilitas komputer dengan lengkap.

Jika Pemprovsu ingin mensukseskan pelaksanaan UNBK yang akan dilaksanakan awal April 2017, menurut Juliski Simorangkir dan Everady, Pemprovsu harus melengkapi persyaratan pelaksanaan UNBK. "Kalau belum ada sarana prasarana komputernya, Pemprovsu harus melengkapi fasilitas UNBK, karena itu sudah jadi tanggung jawab Pemprovsu," ujarnya.

Menurut Juliski, UNBK masih jauh untuk dilaksanakan secara menyeluruh di Sumut, mungkin hanya bisa untuk sekolah tertentu yang sudah memiliki infrastruktur penunjang pelaksanaan UNBK.

"Disamping ketersediaan komputer, jaringan internet juga harus memadai, sementara masih banyak sekolah belum ada jaringan internetnya. Untuk ini, masih dibutuhkan dana besar agar proses UNBK dapat dijalankan di seluruh Sumut," ujar Juliski seraya berharap Pemprovsu mewujudkannya.

Hal senada juga diungkapkan Eveready, karena dengan adanya peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, Pemprovsu harus mencari solusi dengan menyediakan komputer ke sekolah-sekolah tanpa membebani para siswa-siswi.

"Untuk kondisi yang sudah mendesak, Pemprovsu dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat atau sekolah tinggi yang memiliki komputer lengkap, dengan menumpangkan siswa-siswi mengikuti UNBK," katanya.

Zahir maupun Juliski mengatakan, pihaknya tidak ingin ada komite sekolah di daerah yang memaksakan siswa-siswi membeli komputer sendiri agar pelaksanaan ujian tetap dilakukan. "Hal ini jelas memberatkan orangtua siswa. Seharusnya Pemprovsu yang menyediakan sarana ini, jangan sampai UNBK batal," tegas Zahir.(A03/c)