Bank Dunia: Pendidikan-Jaminan Sosial Atasi Ketimpangan

Jakarta (SIB)- Bank Dunia menyatakan investasi dalam sektor pendidikan yang berkualitas dan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin merupakan kebijakan kunci guna mengatasi ketimpangan  di kawasan Asia-Pasifik.

"Sistem pendidikan dasar dan menengah seharusnya berfokus pada pengajaran berkualitas dan hasil pembelajaran yang lebih baik, dengan memperkuat otonomi dan akuntabilitas dari lembaga pendidikan," kata Wakil Presiden Bank Dunia Axel von Trotsenburg dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut von Trotsenburg, sebagian besar rumah tangga keluarga miskin hanya bergantung kepada pekerjaan tenaga kerja kasar sebagai aset mereka, sehingga membuat tenaga kerja lebih produktif melalui cara-cara pendidikan berkualitas dan pelatihan keahlian adalah penting guna mencapai pertumbuhan yang inklusif.
Van Trotsenburg mendorong perluasan jaminan sosial di negara-negara Asia-Pasifik, dengan menyebutkan bahwa skema jaminan sosial itu harus mencakup asuransi kesehatan, asuransi pengangguran dan sistem pensiun yang saat ini masih belum memadai di negara-negara berpenghasilan menengah.

Dia juga mendorong negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, untuk terus mempercepat reformasi ekonomi guna mempertahankan pertumbuhan perekonomian yang penting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan khususnya mereka yang berada di lapisan bawah dari strata distribusi penghasilan.

Khususnya, lanjutnya, Wakil Presiden Bank Dunia ingin pemerintah terus meningkatkan investasi di dalam infrastruktur fisik yang dapat membantu mengurangi beban biaya produksi dan transportasi.

Sebagaimana diberitakan, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air adalah masih adanya disparitas atau kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia.

"Sejauh ini salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu masih adanya disparitas antarwilayah terutama antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak.
Untuk itu, menurut Hermanto Dardak, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah melalui perencanaan yang terpadu dan terintegrasi dengan konsep pendekatan wilayah.

Apalagi, Kepala BPIW juga mengingatkan bahwa Kawasan Indonesia Timur dicanangkan akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan masa depan Indonesia karena memiliki banyak potensi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengingatkan bahwa poros maritim dunia yang tidak diikuti pengembangan daerah-daerah terutama di luar Jawa dan kawasan timur Indonesia, maka hal tersebut dinilai hanya akan memahalkan ongkos logistik.

"Kita harus mendorong wilayah luar Jawa bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut dia, ada cara yang dapat digunakan, antara lain dengan membuat pajak korporasi di wilayah-wilayah yang akan berkembang harus lebih rendah, seperti yang dilakukan di Thailand.

Dengan demikian, menurut Rizal Ramli, maka pajak juga bisa digunakan sebagai instrumen pemerataan di Tanah Air. (Ant/d)