Koalisi Elit

Perkembangan politik di Indonesia pasca pemilu legislatif berlangsung begitu dinamis. Sampai dengan saat ini, PDI-P sudah resmi berkoalisi dengan Partai Nasdem. Sementara itu, Partai Gerindra, mendapatkan sokongan dari PPP-meski kemudian belakangan terjadi konflik di tubuh PPP. Beberapa parpol lain masih melakukan pendekatan satu sama lain. Belum ada yang secara resmi melakukan deklarasi dukungan selain yang disebutkan tersebut.Tetapi belajar dari pengalaman masa lalu, dukungan dan koalisi antar elit terkadang terjadi begitu elitis dan sering sekali tidak memperhitungkan suara arus bawah. Dukungan dari para elit parpol malahan sering hanya bersifat artifisial semata, dan tidak terbukti memberikan dampak terhadap praktik politik.

Apalagi yang sedang dihadapi adalah pemilu Presiden (Pilpres) yang notabene mengandalkan pemilihan langsung.
Mari kita ambil contoh pada pemilu 2009 lalu. Di atas kertas Partai Golkar misalnya mendapatkan dukungan cukup signifikan dari pemilihnya sendiri. Namun sayangnya dalam kompetisi justru tidak mendapatkan dukungan yang signifikan. Hampir serupa dengan Partai Demokrat yang mendapatkan suara cukup banyak, malahan semakin meningkat pada saat Pilpres.

Beberapa parpol sekarang ini benar memang sedang melakukan pertemuan-pertemuan. Ada gagasannya untuk membangun koalisi Indonesia Raya. Lalu ada ide untuk mengusung ide Koalisi Kerakyatan. Tetapi itu hanya untuk kepentingan persyaratan mengusung calon presiden dan wakil presiden saja. Yang menentukan suara sebenarnya bukan elit politik. Suara rakyatlah yang menentukan arah kemenangan itu.

Persoalannya adalah selama ini memang parpol tidak terlalu memperhitungkan suara rakyat. Pengurus parpol melihat realita politik Pilpres sering sekali seolah mampu mengatur suara masyarakat. Mereka terkesan terlalu percaya diri terhadap pada saat mereka berada di pucuk pimpinan parpol atau bahkan organisasi massa tertentu. Mereka merasa bisa mempengaruhi masyarakat.

Parpol mungkin masih mengira bahwa konfigurasi politik kita masih seperti di masa lalu. Memang benar bahwa di masa lalu masyarakatnya selalu nurut pada kepentingan dan arah yang disampaikan oleh elit. Tetapi itu ketika proses informasi belum menyentuh sampai pada level bawah, terutama di pedesaan. Suasana sekarang jelas sudah berubah. Yang namanya politik sudah bukan lagi hanya didominasi oleh para elit. Bahkan, kini sekarang masyarakat sudah sangat cerdas. Mereka sudah bisa melakukan keputusan politik yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh keinginan para elitnya.
Pada pemilu 2014 ini, sebanyak 50-60 juta suara adalah pemilih pemula yang lahir dari proses perkembangan politik tanpa patronase tadi. Mereka terbiasa independen, bahkan kritis. Mereka tidak memiliki preferensi pribadi yang sangat tergantung kepada elit. Mereka bahkan sebagian mungkin merasa bahwa politik itu tidak ada apa-apanya.

Maka proses koalisi ini harus benar-benar dipikirkan dan ditentukan arahnya. Apa akibatnya jika tidak? Jelaslah bahwa risikonya adalah pepesan kosong. Parpol memang bisa saja mendapatkan dukungan di atas kertas. Tetapi pada kenyataannya hanya akan rugi sendiri. Memang perhitungan suara hasil akhir bisa memengaruhi mesin parpol sampai level bawah. Tetapi lagi-lagi yang menentukan adalah suara masyarakat itu sendiri. Tidak ada yang bisa menebak.
Karena itu ada baiknya kita berpesan kepada seluruh parpol supaya mereka benar-benar memperhitungkan realitas politik masyarakat. Mungkin ada baiknya mereka melakukan survei cepat untuk memperhitungkan arah pilihan masyarakat, meski hal itu juga tetap hanya prediksi. Bahkan untuk mengusung calon presiden dan wakil presidennya pun mereka harus tetap mengusung pilihan masyarakat-dan tidak perlu ngotot apalagi terlalu percaya diri. Kita juga berpesan supaya parpol tidak melakukan blunder alias bunuh diri politik. Konsekuensi dari konfigurasi politik pasca koalisi pada Pilpres nanti bisa menentukan apakah suatu parpol akan tetap eksis atau justru hilang. (***)