Muncul lagi berita yang mengagetkan, terutama bagi para pengelola media arus utama (mainstream). Dikabarkan pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sampai Rp90 miliar kepada influencer untuk mensosialisasikan programnya. Kabar itu diungkapkan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang selama ini getol dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Belum diketahui apakah anggaran itu digunakan di satu kementerian atau di beberapa kementerian. Namun informasi ini justru membuka mata para pengelola media mainstream (media cetak, televisi, radio) dan media online yang selama ini berperan mensosialisasikan program pemerintah, kini perannya sudah mulai beralih ke influencer. Apakah pemerintah harus disalahkan memanfaatkan influencer mensosialisasikan programnya?. Atau apakah hal itu tidak melanggar ketentuan yang ada?
Influencer memang mampu menyampaikan informasi cepat dan di segala tempat kepada masyarakat, namun belum tentu akurat. Seperti Pemilihan Presiden AS yang dimenangkan Donald Trump ditengarai juga karena peranan influencer dengan memanfaatkan media sosial. Demikian halnya pada pemilihan Presiden, kepala daerah dan pemimpin tertinggi lainnya di dunia termasuk Indonesia, influencer telah turut bekerja untuk menyampaikan program sekaligus mempengaruhi para pemilih. Peran media mainstream sudah mulai berkurang dan digantikan para influencer mereka khususnya pada perhelatan-perhelatan yang melibatkan massa pemilih dalam waktu cepat dan singkat.
Bagi pemerintah diharapkan jangan hanya memikirkan bagaimana pesan atau programnya sampai sebanyak mungkin kepada masyarakat tetapi harus menjamin keakuratannya. Memang untuk cepat dan tepat mencapai sasaran kapan dan dimana pun berada penyampaian informasi itu lebih praktis melalui media sosial karena hampir semua orang memiliki perangkatnya yaitu handphone.
Sejauh ini pemerintah dikabarkan telah memanfaatkan sejumlah influencer yang memiliki jutaan pengikut (follower). Mereka itu bisa merupakan selebritis, blogger, youtuber, ataupun seorang publik figure yang dianggap penting di komunitas tertentu.
Dalam beberapa waktu terakhir terasa banyak influencer dengan gencar membantu sosialisasi ataupun meluruskan dan membantah informasi yang menyudutkan pemerintah. Ini dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Bahkan menurut salah seorang influencer yang banyak pengikutnya dan mendukung pemerintahan Jokowi, alasan membiayai influencer karena jauh lebih murah dibanding memasang iklan atau advertorial di media mainstream. Bayangkan memasang iklan di televisi swasta, majalah dan surat kabar biayanya sangat besar. Padahal pengaruhnya sangat terbatas dan informasi yang disampaikan juga hanya sekilas. Berbeda dengan influencer, begitu berkicau maka langsung terbaca para pengikutnya secara beranting dan sambung menyambung hingga jutaan yang membaca dalam sekejap. Sehingga sudah pasti media mainstream kesulitan untuk melakukan hal seperti itu dan menaklukkan influencer.
Begitulah kehidupan di era industri 4.0 yang mengandalkan teknologi digital ini sulit dihempang. Sejumlah besar lapangan kerja juga tercipta di era digital ini, bahkan memberikan penghasilan yang sangat menggiurkan, termasuk menjadi influencer. Sudah banyak berita tersebar bahwa orang-orang yang kreatif banyak menjadi YouTuber dan Blogger yang merupakan lapangan pekerjaan baru yang penghasilannya menggiurkan apabila followernya juga sudah banyak.
Lantas apa media mainstream harus marah dan cemburu dengan beralihnya pemerintah menggandeng influencer mensosialisasikan progamnya?. Tentu saja media harus tetap optimis mencari cara baru agar tidak ditinggal pemirsa dan pembacanya karena beralih ke influencer. Media tidak boleh tinggal diam, tetapi harus berobah sesuai perkembangan. Bahkan bila perlu media harus menggandeng para influencer untuk melakukan promosi dan mensosialisasikan beritanya sehingga cepat tersebar dan dibaca jutaan orang. Dengan begitu media tidak akan ditinggal para pembaca dan pengguna jasanya.
Selain itu media mainstream harus meyakinkan para pembaca dan pemirsanya akan informasi akurat yang disampaikan, berbeda dengan informasi lewat influencer dan media sosial. Media mainstream juga punya idealisme dan tanggungjawab serta kode etik yang diatur dalam UU Pers. Sehingga tidak semata-mata hanya menyampaikan informasi yang berbayar seperti iklan dan advertesing.
Tetapi juga menyampaikan informasi terkait dengan kondisi masyarakat dan mendidik serta memperjuangkan masyarakat. Sehingga masyarakat pasti akan berpihak kepada media mainstream dibanding influencer.
Sementara influencer hanya menyampaikan informasi berbayar. Artinya, influencer hanya sebagai alat bagi yang membayar, bukan untuk membela masyarakat tetapi membela yang membayar. Jadi media mainstream jangan kecil hati, tetapi rebutlah hati masyarakat.
Perkembangan teknologi ini jangan sampai membenamkan media mainstream meskipun dampaknya sudah terasa. Bagaimana pun, saat ini sudah menjadi era media sosial. Mencegah dan memusuhi media sosial untuk mempertahankan diri adalah suatu kesiasiaan. Oleh sebab itu jalan satu-satunya untuk mempertahankan diri di era industri 4.0 ini adalah hidup bersama media sosial. (*)
