Tenggelamkan!

Penenggelaman - kapal oleh pemerintah amat kita puji. Bagaimana tidak, selama ini para nelayan asing hanya tahu mencuri ikan dari wilayah perairan kita, lalu kemudian membawanya untuk dijual di negaranya. Maka tidak ada pilihan, selain melaksanakan perintah Presiden Jokowi: tenggelamkan!

Apapun prosedurnya, sepanjang sudah sesuai  aturan kita, maka penenggelaman kapal yang melanggar hukum adalah demi menegakkan aturan hukum di negeri kita sendiri. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengakui, selama ini atas nama hubungan baik, ia pernah ditegur Presiden SBY kala itu karena melakukan hal serupa. Bahkan tumpahan minyak yang menggenangi  kawasan Nusa Tenggara Timur kala itu juga dibiarkan karena tidak ingin mengganggu hubungan dengan Australia-Thailand sebagai negara pemilik kapal tersebut.

Tetapi era kali ini, hubungan baik bukan berarti tidak tegas. Kita menjalin hubungan baik dengan cara yang memang saling menghargai. Di halaman rumah kita, tidaklah masuk akal kita membiarkan para tetangga asyik merusaknya dan kita hanya berdiam diri saja. Penenggelaman kapal adalah isyarat penting kepada tetangga yang kadang nakal dan membiarkan nelayannya masuk ke wilayah kita. Memasuki wilayah kita, menangkap ikan dari sana, lalu dilakukan berulang-ulang, bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Itu pasti disengaja. Apalagi jelas terbukti jika para nelayan tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen. Itu pasti pelanggaran wilayah teritorial perairan Indonesia. Dan hukumannya telah dilaksanakan.

Sebanyak tiga kapal Vietnam telah ditenggelamkan aparat penegak hukum di lautan. Itu adalah peringatan awal kepada semua pihak yang ingin mencoba menguji ketegasan pemerintah sekarang. Kita teringat pada saat kampanye dulu, Presiden Jokowi pernah diragukan karena tidak akan pernah tegas. Saat itu ia menjawab bahwa persoalan kedaulatan adalah harga mati. Yang melanggar: kita bikin rame! Itu sudah terbukti dengan memerintahkan  TNI AL untuk melakukan tindakan tegas dan tetap terukur pada pelanggaran wilayah kedaulatan kita.

Ketegasan memang merupakan ciri khas yang harus kita bangun kini. Percuma rasanya kita berbaik-baik tetapi tidak sebaliknya. Sesama negara kawasan seharusnya saling menghargai. Wilayah sebuah negara adalah rumah yang harus dijaga dengan baik karena itu melambangkan harga diri pemiliknya.

Dengan jalan ini, efek domino akan harus diteruskan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya dengan  mengembangkan industri perikanan dan perkapalan kita secara baik. Salah satu alasan tidak terjaganya kawasan laut kita adalah karena nelayan kita pun tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeruk keuntungan buat kita sendiri. Maka modal dan suntikan kesempatan berusaha harus terus menerus dikembangkan secara khusus oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Maka secara tidak langsung juga perhatian kepada TNI-AL harus ditingkatkan. Dalam diskusi dengan petinggi TNI-AL. Presiden Jokowi menyadari benar kelemahan komponen  AL di dalam mengawal laut kita yang panjangnya terbentang amat luas tersebut. Perhatian ini harus terus ditingkatkan dengan menambah kekuatan pengawalan, kekuatan penindakan, bahkan sampai kekuatan militer sekalipun.

Ini saatnya kita menyampaikan pesan kepada seluruh negara di kawasan bahwa kita tidak main-main dengan kedaulatan (laut) kita. Media Malaysia yang menuding Presiden Jokowi sedang menggunakan kebijakan "ganyang", biarkan saja menilai begitu. Yang penting kita bisa menjaga wilayah kita sendiri, disegani oleh negara lain, itu cukup. Itulah yang disebut sebagai negara berdaulat. Lain tidak (***)