Tolak Lupa Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Siapa calon-calon yang bakal bertarung dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang sudah semakin jelas. Beberapa nama yang muncul, ada yang mengagetkan karena tiba-tiba menjadi calon, padahal sebelumnya tak pernah disebut-sebut. Ada juga yang memang sudah diprediksi menjadi calon kuat dan berpeluang akan menang. Kepastian siapa calon-calon kepala daerah masih menunggu penetapan KPU setelah melalui proses verifikasi dan validasi persyaratan yang diatur undang-undang.

Siapa yang menjadi pasangan seseorang calon tentu saja sangat memengaruhi peluang seseorang untuk menang atau kalah. Saat memilih pasangan yang bakal maju bersamanya dalam Pilkada, seorang calon diuji kapasitas, kompetensi, kredibilitas dan konsistensinya. Ada yang menyerahkan saja ke partai pengusung, dan ada yang memilih sendiri berdasarkan kajian dan masukan pendukung. Salah menentukan pasangan, bisa membuat kecewa pendukungnya dan akhirnya mengalihkan dukungan ke calon lain. Apalagi sudah sempat menjanjikan figur calon pasangannya.

Di sini masyarakat dituntut lebih jeli  menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada. Calon kepala daerah yang tidak berintegritas, tidak tepat janji, suka bohong dan tidak berkapasitas sebaiknya jangan dipilih. Publik harus mengetahui betul rekam jejak para calon. Calon kepala daerah yang ketahuan tidak bersih dan berindikasi korupsi sebaiknya disarankan ke publik agar tidak memilihnya.

Harus diakui dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, banyak di antara masyarakat yang tidak mengenal rekam jejak serta biodata para calon yang maju dalam Pilkada. Hal ini akibat minimnya sosialisasi dan informasi yang diperoleh pemilih. Mereka dengan informasi apa adanya akhirnya menjatuhkan pilihan, yang bisa saja akan disesali setelah melihat kinerja yang dipilihnya dalam lima tahun berikutnya. Kadang pemilih menjadi pasif dan cenderung pragmatis dalam memilih, hanya kalau ada pemberian dari tim sukses.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei persepsi masyarakat terkait Pemilu pada 2013. Hasilnya menunjukkan rekam jejak calon pemimpin masih belum begitu dipertimbangkan. Dari 1.200 responden, paling dominan masyarakat memilih dengan pertimbangan karakter dan perilaku calon, yakni 22,38 persen. Kedua, pertimbangan kemampuan calon (16,48 persen) dan karena alasan kedekatan dengan masyarakat (13,39). Sementara yang memilih karena pertimbangan rekam jejak calon hanya 6,64 persen, ada di peringkat ketujuh.

Sebenarnya dalam suasana yang terbuka, dengan kemajuan teknologi komunikasi yang bersifat serentak, rekam jejak calon mudah diketahui dengan cepat serta segala bentuk kecurangan atau penyimpangan dengan cepat tersebar dan melampaui batas teritorial negara. Tersebarnya berbagai model penyimpangan itu akan memengaruhi persepsi pemilih. Di sini diperlukan peran media massa dan aktivis pengguna media sosial untuk menyebarluaskan rekam jejak calon.

KPU dan Panwas harus berada di garis terdepan untuk mencari tahu rekam jejak calon. Informasi tersebut merupakan milik publik dan mesti dibagikan melalui semua saluran media. Tetapi jika KPU dan Panwas kurang proaktif, aktivis prodemokrasi dan peduli masa depan bangsa ini harus berinisiatif membuka rekam jejak semua calon. Siapa dia, latar belakangnya, janji yang pernah disampaikan tapi tak diwujudkan, semuanya menjadi referensi bagi warga dalam memilih.

Beberapa saran praktis bagi warga untuk memilih calon kepala daerah dalam Pilkada serentak tahun ini. Pertama, tolak melupakan rekam jejak calon yang sering tidak tepat janji, tidak sama kata dengan perbuatan. Lihat kehidupannya sebelum menjadi calon, bagaimana dia memperlakukan anak dan istrinya.

Itu akan menjadi cerminan bagaimana nanti memimpin masyarakat. Kedua, jangan memilih calon berdasarkan kepentingan jangka pendek. Contohnya  karena menerima uang, itu sama saja dengan menggadaikan hidup lima tahun ke depan. Jika memang masyarakat tidak suka pejabat melakukan korupsi maka bantulah mereka tidak korupsi dengan tidak menerima politik uang.

Ketiga, lihat programnya apakah realistis sesuai kebutuhan daerah tersebut atau muluk-muluk yang bersifat utopia. Seringkali visi misi dan program calon dibuat konsultan dan tidak relevan dengan kondisi daerah. Parameter pencapaian program tersebut harus bisa diukur, tidak sekadar angin sorga untuk memengaruhi warga memilihnya. Terakhir, pilihlah berdasarkan akal sehat dan pertimbangan hati nurani, jangan semata-mata karena apa kata orang lain tentang calon. Selamat mempelajari rekam jejak calon!(**)