Memanfaatkan Potensi Perantau

Sumatera Utara, terutama kawasan Pantai Barat masih jauh tertinggal dari daerah lain. Perlu perhatian khusus, baik dari program dan anggaran untuk melepas ketertinggalannya. Jika hanya mengandalkan APBD kabupaten/kota yang jumlahnya sangat minim, mustahil mengharapkan ada perubahan yang signifikan.

Provinsi dan pemerintah pusat mesti membantu sekuat tenaga. APBD provinsi dan APBN setiap tahunnya harus menyediakan anggaran khusus bagi kawasan tertinggal di Sumut. Infrastruktur misalnya, sangat parah, baik kondisi jalan dan jembatan. Alih-alih meningkatkan status jalan dan menambah panjangnya, memelihara yang ada saja sudah tak sanggup, jika hanya mengandalkan APBD.

Kawasan Pantai Barat memerlukan kepala daerah yang kreatif. Bukan orang yang hanya mampu menunggu bola dan pasrah. Dia mesti berani mendesak pemerintah provinsi dan pusat, agar memberi perhatian khusus. Bukan sembarang desakan, tetapi dengan data dan fakta yang valid. Ajak pejabatnya ke lapangan, melihat langsung kebutuhan masyarakat.

Semakin kuat posisi tawar daerah, maka lobi dan desakan ke pemerintah provinsi dan pusat, makin berpeluang dikabulkan. Di sini diperlukan kerendahan hati kepala daerah bahwa tak mungkin berjuang sendirian. Semua potensi daerah dan jaringan mesti dimanfaatkan. Galang anak daerah dan memiliki kedekatan emosional, seperti yang duduk di legislatif dan eksekutif. Tentu mereka akan terbuka membantu, hanya banyak tak tahu caranya, sehingga perlu diajak.

Potensi lain yang sangat besar yang bisa diajak membangun kawasan Pantai Barat adalah perantau. Raja Inal Siregar saat menjadi Gubernur Sumut menangkap peluang ini. Dia mencanangkan Marsipature Huta Na Be, yang mengajak perantau membangun kampung masing-masing. Saat itu banyak dana terkumpul dan ada tampak hasilnya. Sayangnya gerakan ini tak berlanjut.

Padahal tak ada salahnya melanjutkan program yang baik. Meski ada kekurangan di sana-sini, tinggal memperbaiki. Kebiasaan ganti pemerintahan ganti program dari pusat ke daerah, masih sulit ditinggalkan. Kepala daerah Pantai Barat yang  bakal dipilih Desember tahun ini tak perlu malu meniru dan memodifikasi program pendahulunya yang baik.

Perantau pasti bersedia membantu demi kampung halamannya. Walau harus diakui ada sebagian yang sudah enggan memberi bantuan. Alasannya karena di masa lalu, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Akuntabilitas dan transparansi juga amat lemah. Ini harus diperbaiki jika ingin meyakinkan perantau kembali.

Transparansi diterapkan sejak awal dengan melibatkan tim independen. Daerah sebaiknya membuat dulu program, sasaran dan anggarannya, baru diajukan ke perantau. Lalu setiap ada progres, disampaikan ke penyumbang program tersebut. Transparansi dan akuntabilitas akan semakin meyakinkan dan memperluas partisipasi perantau.

Lebih baik lagi bantuan perantau difokuskan untuk pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana menghasilkan manusia unggul dan kompeten dari daerah. Jika manusianya sudah dibangun, maka hal lainnya akan mengalami perbaikan. Kita yakin daerah pasti bisa maju, asal ada kemauan membangunnya. (**)