KSAD: Purnawirawan Silakan Dukung Capres, Tapi Jangan Ganggu Prajurit Aktif

Firman Ginting yang Hanyut Bersama Mobilnya di Karo Ditemukan di Dairi

Karo (harianSIB.com)Setelah enam hari pencarian, Tim Basarnas akhirnya menemukan jasad Firman Ginting (45) warga Desa Kemkem Kabupaten Karo

Martabe 17 menit lalu

Mahyaruddin Serahkan Formulir Bacakada Ke PKS Tanjungbalai

Tanjungbalai (harianSIB.com)Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batubara menyerahkan formulir pendaftaran Bakal Cal

Martabe 43 menit lalu

KPPU Bahas Tingginya Harga Gula dengan PT SGN

Medan (harianSIB.com)Badan Pangan Nasional memberlakukan relaksasi harga gula konsumsi di tingkat konsumen menjadi Rp17.500 per kilogram. Ke

Medan Sekitarnya 46 menit lalu

Kadistan Karo : Memilih Bibit Wortel Harus Jelas Varietasnya

Karo (harianSIB.com)Kadis Pertanian (Kadistan) Kabupaten Karo, Ir Metehsa Purba menghimbau para petani wortel agar memilih bibit wortel yang

Martabe 49 menit lalu

Marthin Bangun Minta Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Pasar Induk Medan

Medan (harianSIB.com)Ketua DPD Pemuda Merga Silima (PMS) Kabupaten Deliserdang Marthin L Bangun meminta pihak kepolisian segera mengusut tun

Medan Sekitarnya 54 menit lalu

Meriahkan Hari Buruh Internasional, SBSI Pematangsiantar Berbagi Tali Asih

Pematangsiantar (harianSIB.com) Memeriahkan Hari Buruh Internasional, Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI) Pematangsiantar menggela

Martabe 58 menit lalu

Kanwil Kemenkumham Sumut Sosialisasi Layanan Fidusia Dalam Membangun Kesadaran Hukum

Medan (harianSIB.com) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar kegiatan sosialisasi layanan fidusia sebagai upaya m

Medan Sekitarnya satu jam lalu

Pemprov Sumut Jalin Kerja Sama dengan LPSK

Deliserdang (harianSIB.com)Pj Gubernur Sumut Hassanudin menandatangani nota kesepakatan tentang perlindungan korban dengan Lembaga Perlindun

Medan Sekitarnya satu jam lalu

Dekatkan Diri ke Masyarakat, Kapolres Pematangsiantar Jumat Curhat di Masjid Al-Falah

Pematangsiantar (harianSIB.com) Kapolres Pematangsiantar AKBP Yogen Heroes Baruno melaksanakan kegiatan Jumat Curhat Kamtibmas, di Masjid Al

Martabe 2 jam lalu

KPU Sosialisasikan Tahapan dan Jadwal Pilkada Labura 2024

Aekkanopan (harianSIB.com) KPU Labuhan Batu Utara (Labura) menyosialisasikan tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) 2

Martabe 2 jam lalu

Jakarta (SIB)

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mewanti-wanti para purnawirawan TNI agar tak menyeret prajurit TNI aktif dalam pusaran politik. Dudung menekankan TNI AD bersikap netral.

Dudung mengaku dirinya loyal kepada perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menekankan TNI tak boleh terlibat politik praktis.

"Saya tegak lurus, loyalitas saya kepada Panglima TNI, kepada Presiden ya, netral harus kita. Tidak ada dukung mendukung salah satu calon ya," sambungnya.

Dia lalu mengatakan prinsip netralitas ini juga dia sampaikan ke seluruh prajurit TNI AD mulai dari tingkat Kodam hingga Koramil. "Yang jelas saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran persiapan dalam rangka Pemilu 2024 kepada Kodam, Kodim, Koramil bahwa pegang teguh netralitas," ujar Dudung.

Di samping itu, mantan Pangkostrad ini menambahkan TNI AD siap untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024 yang akan datang. "TNI AD sudah siap untuk mengamankan Pemilu 2024 dan siap untuk mengantisipasi," pungkasnya.

Dihukum Seberat-beratnya

Pada bagian lain, Dudung mengatakan tiga oknum prajurit TNI yang menewaskan pemuda Aceh, Imam Masykur, akan dihukum seberat-beratnya. Dudung berpendapat sanksi di peradilan militer lebih berat dan membuat pelaku lebih menderita.

"Memang oknum Paspampres itu di bawah mabes TNI, walaupun yang bersangkutan itu Angkatan Darat ini. Saya sampaikan agar dihukum seberat-beratnya," kata Dudung.

Dudung mengatakan ketiga oknum prajurit tersebut mendapat sanksi pecat serta dijerat pidana. Dia menekankan sanksi pidana di militer lebih berat daripada hukum sipil.

"Kalau tentara itu hukuman paling berat. Karena apa, satu sisi dia dipecat, kemudian yang kedua ya sama hukumannya kalo misalnya diberlakukan di sipil, kita lebih berat lagi, lebih menderita lagi, kalau menurut saya," sambungnya.

Dudung menuturkan, hukuman tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hal itu sudah dia sampaikan kepada Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya.

"Saya bilang saya sampaikan, tegakkan hukum yang berat sama pelaku tersebut. Sehingga mereka betul-betul merasakan bagaimana akibat dari perilakunya dia. Ini keterlibatan dari TNI AD, saya sampaikan ke dinas hukum agar diproses seberat-beratnya," pungkas Dudung.

Dukung Peradilan Koneksitas

Dudung juga mendukung peradilan koneksitas untuk ke 3 oknum prajurit TNI tersebut. Jenderal Dudung mengatakan semua perkembangan terkait kasus tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Ya saya juga mendorong. Bagus itu kalau menurut saya. Kita transparan saja," kata Dudung .

Dudung menyatakan mendukung jika peradilan koneksitas digelar untuk kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan berujung maut tersebut. Dia juga mendukung agar ketiga pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya.

"Ya kalau memang anggota kita terlibat ya hukum lagi seberat-beratnya. Nggak ada masalah. Kalau misalnya ada koneksitas, silakan saja. Saya setuju itu bagus itu," ucapnya.

Usul pelaksanaan peradilan koneksitas sebelumnya dicetuskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dudung akan meminta Pusat Polisi Militer (Puspom) Angkatan Darat untuk berkoordinasi dengan LPSK.

"Ini kan Puspom TNI yang terlibat. Nanti akan saya sampaikan ke Puspom Angkatan Darat agar komunikasi nanti dengan LPSK. Saya dukung kasus ini kita dukung penuh. Dan saya perintahkan untuk hukum seberat-beratnya," katanya. (detikcom/c)