Kabareskrim Koordinasi dengan Densus 88 Buru Dito Mahendra

Layari Sinukaban Memashupmedleykan Lagu Religi dalam Mimbar

Binjai (SIB)Dr Layari Sinukaban MTh semakin fokus dalam pelayanan. Sehari, lebih dari sekali naik mimbar untuk menyampaikan firmanNya. Ming

Medan Sekitarnya 43 menit lalu

Prabowo-Gibran Ditetapkan Presiden dan Wapres Terpilih, Ketua Umum RAPS JS Simatupang: Ingat Sumut Pak

Jakarta (SIB)Ketua Umum Rumah Aspirasi Prabowo Subianto (RAPS) 08, Dr JS Simatupang SH MA CGRP mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK

Headlines 47 menit lalu

Kidung Kemuliaan Srikandi BKAG Medan

Medan (SIB)Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Medan memeringati Paskah 2024 dipusatkan di GBI Pelangi Medan, Kamis (25/4). Di kegiatan

Hiburan 51 menit lalu

Menaker Minta FKLPI Tingkatkan Kolaborasi Balai Latihan Kerja

Jakarta (SIB)Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) untuk terus meningkatkan

Headlines 54 menit lalu

Pengamat Penerbangan Berharap Penetapan 17 Bandara Internasional Tingkatkan Turis-Bisnis

Jakarta (SIB)Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 (KM 31/2004) tentang Penetapan Bandar

Headlines 58 menit lalu

Rakernas PDIP 24-26 Mei Bahas Sikap Politik Usai Pemilu

Jakarta (SIB)PDIP akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 2426 Mei mendatang. Rakernas itu akan membahas langkahlangkah strate

Headlines satu jam lalu

23 Individu dan Entitas Terima Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award 2023

Jakarta (SIB)Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggelar penganugerahan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPA) 2023 untuk memberikan a

Headlines satu jam lalu

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Amarta Karya

Jakarta (SIB)Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan koru

Headlines satu jam lalu

New York Kembalikan 30 Barang Antik ke Kamboja dan Indonesia

Jakarta (SIB)Jaksa New York mengatakan bahwa mereka telah mengembalikan 30 barang antik ke Kamboja dan Indonesia. Barangbarang antik terseb

Headlines 2 jam lalu

22 Pesawat Tempur-Drone China Kepung Taiwan

Jakarta (SIB)Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya telah mendeteksi 22 pesawat tempur dan drone China di sekitar pulau tersebut

Headlines 2 jam lalu

Jakarta (SIB)

Bareskrim Polri hingga saat ini terus mencari keberadaan tersangka kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal Mahendra Dito Sampurna alias Dito Mahendra. Bareskrim Polri bahkan berkoordinasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk mencari Dito.

"(Dito) masih dicari, kita sudah minta tolong sama Kadensus juga belum dapat," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/6).

Agus lantas meminta doa dan dukungan kepada masyarakat agar bisa segera menangkap dan memproses perkara itu secepatnya.

"Mohon doa restu nggih mudah-mudahan segera (ditangkap)," ucapnya.

Tak Berizin

Dito Mahendra telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api ilegal. Sebagian dari senjata yang ditemukan di rumah Dito Mahendra statusnya tidak berizin atau ilegal. Berikut ini rincian 9 jenis senjata api yang tidak berizin tersebut:

1. 1 pucuk Pistol Glock 17,

2. 1 pucuk Revolver S&W,

3. 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev,

4. 1 pucuk Pistol Angstatd Arms,

5. 1 pucuk Senapan Noveske Refleworks,

6. 1 pucuk Senapan AK 101,

7. 1 pucuk senapan Heckler & Koch G 36,

8. 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP 5,

9. 1 pucuk senapan angin Walther.

Hukuman Mati

Dito Mahendra dijerat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Polisi menilai Dito tak memiliki bukti legal soal kepemilikan senjata apinya.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Senin (17/4).

Djuhandhani pun menjelaskan isi pasal tersebut. Terkait ancaman hukuman, Djuhandhani menyebut sesuai aturan yang berlaku.

Berikut bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951:

Pasal 1.

"Kalau untuk ancaman hukuman, sesuai yang diamanatkan undang-undang. Dan untuk penuntutan sendiri nantinya ranah kejaksaan," ucap Djuhandhani. (detikcom/c)